Ternate – Anggota DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, menyoroti rencana alih fungsi Puskesmas Kalumpang menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Ternate.
Menurut Nurlaela, kebijakan terkait pengembangan RSUD Ternate hingga kini dinilai belum memiliki arah yang jelas.
“Beginilah nasib, situasi, dan kondisi RSUD Kota Ternate maju kena, mundur kena. Kebijakannya belum terarah,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima redaksi media, Jumat (15/5).
Ia mengatakan, tenaga medis di RSUD sebenarnya telah memadai. Bahkan, sejumlah dokter telah disekolahkan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Namun, pengabdian dan pelayanan mereka dinilai belum berjalan maksimal.
Berdasarkan hasil reses, Nurlaela menyebut terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni:
Pertama, kepastian lokasi RSUD Ternate yang representatif.
Kedua, layanan pasien gratis belum dapat berjalan karena fasilitas BPJS Kesehatan belum terdaftar.
Ketiga, efektivitas tenaga kesehatan terkendala minimnya pasien dan layanan.
Keempat, munculnya polemik terkait penempatan RSUD di lokasi Puskesmas Kalumpang yang rencananya akan dipindahkan.
“Kehadiran kami sejak awal sudah memberikan solusi atas kebijakan yang terus berubah,” kata anggota Komisi III DPRD Kota Ternate itu.
Nurlaela juga menawarkan sejumlah solusi kepada Pemerintah Kota Ternate, di antaranya:
Pertama, jika memilih pembangunan RSUD baru dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp50 miliar hingga Rp100 miliar, pemerintah diminta fokus menentukan lokasi. Ia menyarankan pembelian aset Rumah Sakit Ananda yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp20 miliar sehingga dinilai lebih hemat.
Kedua, jika RSUD tetap menempati lokasi Puskesmas Kalumpang, maka pemindahan puskesmas akan menimbulkan biaya tambahan pembangunan baru sekitar Rp10 miliar hingga Rp15 miliar.
Ketiga, penempatan RSUD di lokasi Puskesmas Kalumpang juga membutuhkan biaya studi kelayakan, jasa konsultan, renovasi, hingga analisis dampak lingkungan (Amdal) dengan estimasi anggaran mencapai Rp30 miliar hingga Rp40 miliar.
Keempat, Nurlaela menilai kondisi keuangan Pemerintah Kota Ternate saat ini tengah mengalami tekanan. Karena itu, kebijakan pembangunan RSUD diminta dilakukan secara rasional, efisien, dan terarah.
