Ternate – Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Maluku Utara menggelar pengukuhan dan rapat kerja daerah (Rakerda) bersama pengurus cabang kabupaten/kota se-Maluku Utara di Hotel Royal’s Ternate, Sabtu (9/5) malam.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji, Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abubakar, anggota DPD RI Hasby Yusuf, serta sejumlah organisasi kepemudaan dan pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengatakan, kehadiran para kepala daerah dan tokoh penting menunjukkan IKA PMII Maluku Utara memiliki posisi strategis sebagai wadah berhimpunnya sumber daya manusia potensial di berbagai bidang.
Menurut dia, pengukuhan dan rapat kerja tersebut bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi langkah konkret untuk memperkuat kontribusi organisasi terhadap pembangunan daerah.
“Organisasi ini dihuni kader-kader yang memiliki kapasitas di bidang pemerintahan, pendidikan, ekonomi, sosial, hingga pengembangan sumber daya manusia,” kata Sarbin.
Ia menilai IKA PMII Maluku Utara merupakan representasi kekuatan intelektual dan jaringan strategis yang dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah.
Sarbin juga menyoroti besarnya potensi sumber daya alam Maluku Utara yang dinilai belum sepenuhnya dikelola oleh masyarakat lokal.
“Maluku Utara memiliki kekayaan alam yang luar biasa, dari sektor pertambangan, perikanan, hingga pariwisata. Namun pertanyaannya, apakah kita hanya akan terus menjadi penonton? Saatnya kita menjadi pemain utama dan mengambil peran strategis dalam mengelola potensi daerah sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua IKA PMII Maluku Utara terpilih, Muhajirin Bailussy, mengatakan Rakerda akan difokuskan pada konsolidasi internal organisasi.
Menurut dia, langkah awal yang dilakukan yakni mendata jumlah alumni PMII di Maluku Utara, memetakan profesi mereka, serta menyiapkan distribusi kader sesuai kebutuhan.
“Konsolidasi internal menjadi prioritas untuk memastikan jumlah alumni, memetakan profesi mereka, dan memproyeksikan distribusi kader di berbagai sektor,” ujar Muhajirin.
Selain itu, kata dia, organisasi juga akan memperkuat konsolidasi eksternal melalui sinergi dengan pemerintah daerah guna mengawal percepatan pembangunan di Maluku Utara.
Ia menambahkan, seluruh pengurus kabupaten/kota akan diminta bersinergi dengan pemerintah daerah masing-masing untuk mengawal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Muhajirin juga menyoroti tingginya angka anak putus sekolah di Maluku Utara yang mencapai sekitar 30.000 orang.
Menurut dia, persoalan tersebut menjadi perhatian serius IKA PMII karena berpotensi memengaruhi kualitas generasi mendatang.
“IKA PMII akan berupaya memfasilitasi pengurangan angka putus sekolah di Maluku Utara,” kata anggota DPRD Maluku Utara itu.
Ia mengaku telah meminta seluruh pengurus di kabupaten/kota berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan dinas kependudukan untuk mendata keberadaan anak putus sekolah beserta latar belakang ekonomi keluarganya agar dapat ditangani secara tepat.
Penulis: Fitria Risman
