Ternate — Pemerintah Kota Ternate menyatakan kesiapan mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2026.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Kesiapan tersebut dibahas dalam kunjungan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (Korwil VI) ke Ternate. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Pelaksana Tugas Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PAN-RB, Cahyono Tri Birowo, Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional Kementerian PAN-RB, Adi Nugroho, serta perwakilan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Adhitya Andhika.
Rombongan melakukan audiensi dengan Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, bersama para pemangku kepentingan dan Tim Gugus Tugas Piloting Digitalisasi Bansos Kota Ternate yang dikoordinasikan Sekretaris Daerah Rizal Marsaoly.
Pertemuan berlangsung di Aula Bappelitbangda Kota Ternate. Usai audiensi, kegiatan dilanjutkan dengan bimbingan teknis (Bimtek) yang diikuti sekitar 100 agen atau pendamping dari perwakilan kecamatan, perangkat kelurahan, dan organisasi perangkat daerah (OPD). Bimtek itu digelar di Aula Bank Indonesia pada Rabu (29/4).
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Ternate, Fahri Fuad, mengatakan penunjukan Ternate sebagai salah satu dari 42 pemerintah daerah yang menjalankan program percontohan ini menjadi momentum strategis.
Menurutnya, Disdukcapil memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program, terutama melalui aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pintu masuk bagi penerima bansos.
“Kami bertugas mengaktivasi IKD para agen atau pendamping yang telah ditetapkan melalui SK Wali Kota. Saat ini, Ternate mencatatkan aktivasi IKD tertinggi di Provinsi Maluku Utara, yakni sebanyak 41.487, serta perekaman KTP elektronik mencapai 153.463 jiwa,” ujarnya, Kamis (30/4).
Fahri menambahkan, pihaknya terus mendorong perluasan aktivasi IKD, tidak hanya untuk mendukung digitalisasi bansos, tetapi juga sebagai bagian dari program transformasi layanan digital nasional.
“Prinsipnya, kami terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Dinas Sosial sebagai penanggung jawab program digitalisasi bansos, serta pihak terkait lainnya, guna melaksanakan arahan dan komitmen Wali Kota dan Sekda sebagai koordinator tim gugus tugas,” katanya.
Ia berharap, melalui kolaborasi lintas sektor, implementasi program piloting digitalisasi bansos di Kota Ternate dapat berjalan optimal dan menjadi model bagi daerah lain.
