Abaikan Edaran DPMD, Kades se-Halsel di Soroti Akademisi STAI Labuha

Bagikan :

TERPOPULER

Dua Caleg Tumbang di PSU TPS...

Ternate - Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kota Ternate, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8, Kelurahan Tabona,...

BACA JUGA

Dua Caleg Tumbang di PSU TPS 8 Kelurahan Tabona

Ternate - Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kota Ternate, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8, Kelurahan Tabona,...

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate Utara Gelar Baksos Religi

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana Berqurban Satu Ekor Sapi

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Pudir III AIKOM Nilai Kebijakan Panitia Wisuda Bertentangan dengan Mekanisme Internal

Ternate - Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Ilham Djufri ST.,M.Kom menyatakan sikap bakal tidak mengikuti pelaksanaan wisuda Akdemi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate, yang diselenggarakan...

Labuha – Akademisi STAI Al-Khairaat Labuha, M. Kasim Faisal, S.Pd, M.Pd, menyoroti sikap para Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), yang mengabaikan surat edaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halsel, tentang pengangkatan perangkat desa dan atau kaur desa.

M. Kasim Faisal, kepada media ini Selasa, (16/4), sikap acuh tak acuh para Kades di Halsel terhadap surat edaran Pemerintah Daerah (Pemda) Halsel melalui DPMD ini, sudah patut dan layak untuk diberikan sangsi tegas bila perlu di nonaktifkan, karena dinilai telah melanggar peraturan perundang-undangan.

Lanjut Acim, sapaan akrab M. Kasim Faisal, sudah jelas dasar hukumnya yakni UU no 6 tahun 2014 tentang pengelolaan administrasi desa dan jajarannya secara organisatoris serta tata kelola keuangan desa secara menyeluruh, selain itu ada juga peraturan menteri dalam negeri Nomor: 83 tahun 2015, tentang perangkat desa serta perubahan dengan Permendagri Nomor: 67 tahun 2017, tentang organisasi perangkat desa yang memiliki kualitas pendidikan formal yang memadai.

“Dari dasar inilah hingga DPMD Halsel dengan kebijakannya telah mengeluarkan surat edaran per 1 April 2024 dengan nomor 140/037/DPMD/2024, sebagai bentuk instruksi untuk para Kades se-Halsel, yang mana didalamnya termuat tentang penataan administrasi serta sumber daya manusia terhadap perangkat desa dan atau kaur,” tegasnya.

Acim menjelaskan bahwa dalam isi surat edaran tersebut para Kades diminta agar memastikan seluruh perangkat desa, minimal memiliki kualitas pendidikan SMA/Sederajat. Namun hingga sejauh ini belum ada upaya tindaklanjuti oleh para Kades, atas instruksi DPMD Halsel melalui surat edaran dimaksud.

Ia menambahkan dalam hal ini, sesuai dengan surat yang diedarkan oleh DPMD Halsel tersebut dipandang perlu, untuk mengevaluasi kinerja para Kades se-Halsel dalam menindaklanjuti edaran tersebut, agar kebijakan Pemda Halsel ini dapat memiliki hasil yang maksimal, sehingga edaran tersebut hanya menjadi bahan perbincangan publik semata,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Acim, meminta kepada pihak DPMD Halsel agar memberikan penekanan dan sanksi terhadap Kades yang tidak menindaklanjuti surat edaran tersebut, serta memberikan sanksi hukum terhadap para Kades yang kedapatan dengan sengaja memanipulasi data pendidikan formal, perangkat desa untuk memuluskan kepentingan mereka.

Selain itu, DPMD Halsel juga diminta untuk bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Halsel, guna melakukan verifikasi kembali administrasi pencalonan Kades se-Halsel, baik melalui PKBM maupun yayasan yang bergerak di bidang pendidikan.

Hal ini dikarenakan sesuai data observasi dan beberapa dokumen yang dipelajari oleh pihaknya, ini terdapat ada dugaan kurang lebih 37% ijazah paket B dan C, yang digunakan oleh para Kades saat mencalonkan diri sebagai Cakades tahun 2023 lalu tidak terdaftar di pangkalan data pendidikan pada Dinas Pendidikan Halsel.

Tegas Acim, apabila dalam hal ini, Pemda Halsel tidak menindaklanjuti, secara akademik maka dapat dikatakan bahwa Pemda Halsel secara kelembagaan, melalui dinas dinas terkait belum mampu dalam meminimalisir persoalan tersebut, dan patut dipertanyakan kinerja mereka,”¬†tutupnya.

BERITA DAERAH

LIHAT SEMUA

Dinilai Langgar UU, Senator DPD RI...

Ternate - Viral Video Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, mengejar massa aksi dengan sebilah senjata tajam (Sajam), saat menggelar aksi...

Tokoh Muda Makayoa; Integritas KPUD Halsel...

Labuha - Dengan lolosnya sejumlah incumbent Penyelenggara Pemilihan Kecamatan (PPK), diwilayah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), pada seleksi ulang anggota PPK tahun 2024 untuk pemilihan...

194 CJH Siap Diberangkatkan, Empat Diantaranya...

Halsel - Sebanyak 194 Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk musim 1445 H /2024 M siap diberangkatkan...

SAAT INI

Dua Caleg Tumbang di PSU TPS 8 Kelurahan Tabona

Ternate - Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum...

BERITA UTAMA

HLH Se-dunia, DLH Kota Ternate dan...

Ternate - Memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) se-dunia Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate dan Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Ternate, gelar penanaman pohon...

Mendikbud Batalkan UKT, Rektor; Unkhair Usul...

Ternate - Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. M. Ridha Ajam, tindaklanjuti pembatalan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan...

Dinilai Langgar UU, Senator DPD RI...

Ternate - Viral Video Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, mengejar massa aksi dengan sebilah senjata tajam (Sajam), saat menggelar aksi...

REKOMENDASI

Dua Caleg Tumbang di PSU TPS 8 Kelurahan Tabona

Ternate - Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kota Ternate, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8, Kelurahan Tabona,...

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate Utara Gelar Baksos Religi

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

Pudir III AIKOM Nilai Kebijakan Panitia Wisuda Bertentangan dengan Mekanisme Internal

Ternate - Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Ilham Djufri ST.,M.Kom menyatakan sikap bakal tidak mengikuti pelaksanaan wisuda Akdemi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate, yang diselenggarakan...

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana Berqurban Satu Ekor Sapi

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana...

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate...

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

Pudir III AIKOM Nilai Kebijakan Panitia...

Ternate - Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Ilham Djufri ST.,M.Kom menyatakan sikap bakal tidak mengikuti pelaksanaan wisuda Akdemi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate, yang diselenggarakan...

HLH Se-dunia, DLH Kota Ternate dan...

Ternate - Memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) se-dunia Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate dan Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Ternate, gelar penanaman pohon...

IKLAN

Abaikan Edaran DPMD, Kades se-Halsel di Soroti Akademisi STAI Labuha

Labuha – Akademisi STAI Al-Khairaat Labuha, M. Kasim Faisal, S.Pd, M.Pd, menyoroti sikap para Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), yang mengabaikan surat edaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halsel, tentang pengangkatan perangkat desa dan atau kaur desa.

M. Kasim Faisal, kepada media ini Selasa, (16/4), sikap acuh tak acuh para Kades di Halsel terhadap surat edaran Pemerintah Daerah (Pemda) Halsel melalui DPMD ini, sudah patut dan layak untuk diberikan sangsi tegas bila perlu di nonaktifkan, karena dinilai telah melanggar peraturan perundang-undangan.

Lanjut Acim, sapaan akrab M. Kasim Faisal, sudah jelas dasar hukumnya yakni UU no 6 tahun 2014 tentang pengelolaan administrasi desa dan jajarannya secara organisatoris serta tata kelola keuangan desa secara menyeluruh, selain itu ada juga peraturan menteri dalam negeri Nomor: 83 tahun 2015, tentang perangkat desa serta perubahan dengan Permendagri Nomor: 67 tahun 2017, tentang organisasi perangkat desa yang memiliki kualitas pendidikan formal yang memadai.

“Dari dasar inilah hingga DPMD Halsel dengan kebijakannya telah mengeluarkan surat edaran per 1 April 2024 dengan nomor 140/037/DPMD/2024, sebagai bentuk instruksi untuk para Kades se-Halsel, yang mana didalamnya termuat tentang penataan administrasi serta sumber daya manusia terhadap perangkat desa dan atau kaur,” tegasnya.

Acim menjelaskan bahwa dalam isi surat edaran tersebut para Kades diminta agar memastikan seluruh perangkat desa, minimal memiliki kualitas pendidikan SMA/Sederajat. Namun hingga sejauh ini belum ada upaya tindaklanjuti oleh para Kades, atas instruksi DPMD Halsel melalui surat edaran dimaksud.

Ia menambahkan dalam hal ini, sesuai dengan surat yang diedarkan oleh DPMD Halsel tersebut dipandang perlu, untuk mengevaluasi kinerja para Kades se-Halsel dalam menindaklanjuti edaran tersebut, agar kebijakan Pemda Halsel ini dapat memiliki hasil yang maksimal, sehingga edaran tersebut hanya menjadi bahan perbincangan publik semata,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Acim, meminta kepada pihak DPMD Halsel agar memberikan penekanan dan sanksi terhadap Kades yang tidak menindaklanjuti surat edaran tersebut, serta memberikan sanksi hukum terhadap para Kades yang kedapatan dengan sengaja memanipulasi data pendidikan formal, perangkat desa untuk memuluskan kepentingan mereka.

Selain itu, DPMD Halsel juga diminta untuk bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Halsel, guna melakukan verifikasi kembali administrasi pencalonan Kades se-Halsel, baik melalui PKBM maupun yayasan yang bergerak di bidang pendidikan.

Hal ini dikarenakan sesuai data observasi dan beberapa dokumen yang dipelajari oleh pihaknya, ini terdapat ada dugaan kurang lebih 37% ijazah paket B dan C, yang digunakan oleh para Kades saat mencalonkan diri sebagai Cakades tahun 2023 lalu tidak terdaftar di pangkalan data pendidikan pada Dinas Pendidikan Halsel.

Tegas Acim, apabila dalam hal ini, Pemda Halsel tidak menindaklanjuti, secara akademik maka dapat dikatakan bahwa Pemda Halsel secara kelembagaan, melalui dinas dinas terkait belum mampu dalam meminimalisir persoalan tersebut, dan patut dipertanyakan kinerja mereka,”¬†tutupnya.

Bagikan :

Artikel Terkait

Baca Juga

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate...

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

Dua Caleg Tumbang di PSU TPS...

Ternate - Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kota Ternate, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8, Kelurahan Tabona,...

Pudir III AIKOM Nilai Kebijakan Panitia...

Ternate - Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Ilham Djufri ST.,M.Kom menyatakan sikap bakal tidak mengikuti pelaksanaan wisuda Akdemi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate, yang diselenggarakan...

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana...

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Iklan

error: Content is protected !!