Ternate – Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. M. Ridha Ajam, M. Hum, jelaskan pemberlakuan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 mengatur tentang batas maksimal biaya kuliah di seluruh PTN, serta tarif Iuran Pengembangan Institusi atau IPI.

IPI merupakan biaya tambahan di luar UKT yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa baru di beberapa PTN di Indonesia yang menerapkannya. Besaran IPI bervariasi di setiap PTN dan program studi.

“Terkadang kita sendiri tidak membaca aturanya, kalau aturan Permendikbudristek no 2 tahun 2024 itu ada point yang menyatakan disitu bahwa ada yang bisa cicil, dari kata bisa itu membuat dua hak, yaitu hak mahasiswa untuk mengajukan, dan hak Rektor/pimpinan untuk menetapkan,” sebut Rektor, dalam sambutannya pada kegiatan serah Terima jabatan Wakil Dekan III, Fakultas Kedokteran Unkhair Ternate. Jumat (23/08).

Rektor menegaskan, bahwa selama mahasiswa baru dengan orang tua tidak melaporkan maka sebagai Rektor pun tidak bisa berbuat apa-apa,

“Yang berhak melaporkan itu orang tua dan mahasiswa baru, jadi jangan salah melapor. mungkin mereka tidak tahu saja,” ujar Rektor.

M. Ridha juga menyampaikan kepada Wakil Rektor III dan pejabat Unkhair lainnya, agar memahami dengan betul aturannya, agar memberikan penjelasan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa baru.

“Saya sebagai Rektor pun mau bilang tidak bisa cicil pun tidak akan menggugurkan aturan tersebut, karena level pernyataan saya itu level di bawah secara struktur hukum, yang tidak mungkin membatalkan permendikbudristek,” kata Rektor.

“Nah, ini ketidakpahaman kita semua dan ini sebenarnya kita perlu komunikasi. Intinya, kita perlu kerja sama, kita perlu saling memberikan informasi, dan kita perlu membaca aturanya, sebelum kita menyelesaikan sesuatu keluar,” saran Rektor Unkhair.