https://www.fapjunk.com

DPP GPM Desak Kejagung RI Evaluasi Kinerja Kejati Malut dan Kejari Ternate

Bagikan :

TERPOPULER

Kepala UPP Soasio; Fasilitas Penunjang Pelabuhan...

Tikep - Kurang lebih 10 tahun dibangun, Pelabuhan Pelni Desa Laromabati, Kecamatan Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), belum memiliki fasilitas penunjang seperti ruang...

BACA JUGA

30 SMP se-Kota Ternate Luluskan 3.282 Peserta Ujian

Ternate - Ada 30 Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik Negeri maupun Swasta se-Kota Ternate, pada tahun pelajaran 2023-2024 telah mengikut sertakan siswa/siswinya pada ujian...

Usai Proses Penilaian Akhir Tahun Pelajaran 2023-2024, MAN 1 Halsel Gelar Kegiatan Ektrakurikuler

Halsel - Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Halmahera Selatan, laksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setelah proses penilaian akhir tahun pelajaran 2023-2024. Plt Kepala MAN 1...

Pasca Terima Rekomendasi, Capt. Ali Ibrahim Sambangi Rumah PAN Malut

Ternate - Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), telah memberikan rekomendasi untuk bakal calon (balon) Gubernur Maluku Utara (Malut) periode 2024-2029, kepada...

Tingkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Petani, Dinas Pertanian Halteng Lakukan Berbagai Terobosan

Halteng - Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) melalui Dinas Pertanian terus berupaya melakukan trobosan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesejahteraan petani. Hal tersebut tidak terlepas...

128 Calon Wisuda AIKOM Ternate Diwisudakan Bulan Ini

Ternate - 128 Mahasiswa Calon Wisuda Akademi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate yang terdata akan di wisudakan pada bulan ini. "Peserta wisuda 128 orang, tanggal wisudanya...

SMP Negeri 2 Kota Ternate Umumkan Hasil Ujian Tahun Pelajaran 2024

Ternate - Setelah melalui prosesi ujian akhir sekolah (UAS) tahun pelajaran 2024 pada bulan Mei kemarin, kini Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kota...

Ternate — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), mendesak kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia, untuk mengevaluasi kinerja jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Maluku Utara (Malut) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Ternate.

Desakan ini dilakukan oleh DPP GPM, karena pihaknya menilai bahwa penanganan sejumlah kasus dugaan Korupsi di wilayah Malut, hingga saat ini tidak menemui titik terang alias masih tersendat di pintu Kejaksaan, baik Kejaksaan Tinggi Malut maupun Kejaksaan Negeri Kota Ternate.

Wasekjen DPP GPM, Abdur Rajab Saputra, kepada media ini, Jum’at (20/5), menyampaikan bahwa pihaknya mendesak Kejagung RI, agar mengevaluasi kinerja Kejati Malut dan Kejari Kota Ternate, karena dinilai lamban dalam menangani sejumlah kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) hingga saat ini.

Putra sapaan akrab Abdur Rajab Saputra, mengungkapkan, misalkan salah satu kasus dugaan Tipikor yang di tangani oleh Kejari Ternate, yakni anggaran Hari Olahraga Nasional (Haornas) Kota Ternate tahun 2018, dimana anggaran ini melalui dana shaering Pemerintah Pusat (Pempus) serta Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, yang bersumber dari APBN dan APBD.

“Kasus Haornas tahun 2018 ini, diduga kuat menyeret mantan Sekertaris Daerah Kota Ternate yang saat ini menjabat selaku Walikota Ternate. Dimana dirinya saat itu menjabat selaku Ketua Tim Anggara Pemerintah Daerah ( TPAD),” Beber Putra.

Selain itu kata Putra, ada juga penanganan kasus dugaan Tipikor pengelolaan dana penyertaan modal pada Perusahan Daerah ( Perusda ) Kota Ternate, tahun anggaran 2016-2018, yang saat ini di tangani Kejati Malut namun hingga saat ini belum ada titik terangnya.

Putra menegaskan, terkait dengan status hukum sejumlah kasus dugaan Tipikor diwilayah Malut khususnya di Kota Ternate, yang tak kunjung diselesaikan oleh pihak Kejaksaan tersebut, maka pihaknya berkomitmen akan terus mengawal proses hukumnya hingga selesai, sebab sebagai Marhaenis pihaknya menilai Korupsi adalah merupakan tindakan yang suda keluar dari nilai-nilai Pancasila.

“Hal ini karena Korupsi bukan hanya mengekploitasi hak masyarakat secara sosial, namun tindakan melawan hukum ini juga telah mengekploitasi hak ekonomi masyarakat secara luas, selain itu tindak pidana korupsi ini juga telah melanggar ketentuan undang-undang Nomor: 20 tahun 2001, atas perubahan undang-undang Nomor; 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),” terang Putra.

Putra menambahkan bahwa, pelayanan pemerintah terhadap masyarakat adalah satu keharusan konstitusi yang wajib di patuhi dan di laksanakan sebagaimana mestinya, tanpa ada penyimpangan dalam setiap dan atau kebijakan-kebijakan Pemerintah itu sendiri.

“Akan tetapi suda berapa fase yang telah kita lewati bersama dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara, ternyata yang di temui dan kita alami saat ini, yakni kebijakan – kebijakan Pemerintah yang telah keluar jauh dari cita-cita revolusi 17 Agustus 1945, yaitu membangun masyarakat yang adil dan makmur. Bahkan prakatek pemerintah ahir-ahir ini cenderung menampakan banyak dugaan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN),” tutupnya.

Untuk diketahui, indeks prestasi korupsi di Indonesia berada pada peringkat ke 90 dari 197 negara bahkan motif korupsi banyak terjadi pada proses pelayanan birokrasi pemerintah, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah baik Pusat maupun Daerah.

BERITA DAERAH

LIHAT SEMUA

Dinilai Langgar UU, Senator DPD RI...

Ternate - Viral Video Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, mengejar massa aksi dengan sebilah senjata tajam (Sajam), saat menggelar aksi...

Tokoh Muda Makayoa; Integritas KPUD Halsel...

Labuha - Dengan lolosnya sejumlah incumbent Penyelenggara Pemilihan Kecamatan (PPK), diwilayah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), pada seleksi ulang anggota PPK tahun 2024 untuk pemilihan...

194 CJH Siap Diberangkatkan, Empat Diantaranya...

Halsel - Sebanyak 194 Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk musim 1445 H /2024 M siap diberangkatkan...

SAAT INI

Mendikbud Batalkan UKT, Rektor; Unkhair Usul Ulang UKT Tahun...

Ternate - Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. M. Ridha Ajam, tindaklanjuti...

BERITA UTAMA

Dinilai Langgar UU, Senator DPD RI...

Ternate - Viral Video Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, mengejar massa aksi dengan sebilah senjata tajam (Sajam), saat menggelar aksi...

Sidang Kasus Dugaan Suap AGK, Tujuh...

Ternate - Pengadilan Negeri (PN) Ternate gelar sidang kedua atas kasus dugaan suap mantan gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba (AGK), dengan agenda...

Gedung TPS3R Gamalama Terancam Jadi Sampah...

Ternate - Bak tak bertuan gedung Tempat Pengelolaan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R), yang berlokasi di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, terancam...

REKOMENDASI

128 Calon Wisuda AIKOM Ternate Diwisudakan Bulan Ini

Ternate - 128 Mahasiswa Calon Wisuda Akademi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate yang terdata akan di wisudakan pada bulan ini. "Peserta wisuda 128 orang, tanggal wisudanya...

Tingkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Petani, Dinas Pertanian Halteng Lakukan Berbagai Terobosan

Halteng - Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) melalui Dinas Pertanian terus berupaya melakukan trobosan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesejahteraan petani. Hal tersebut tidak terlepas...

99 Persen Siswa SMP Negeri 4 Ternate Dinyatakan Lulus

Ternate - 309 dari 311 peserta Ujian Akhir Sekolah (UAS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kota Ternate, yang terdaftar dalam sistem 8355 dinyatakan...

Pasca Terima Rekomendasi, Capt. Ali Ibrahim Sambangi Rumah PAN Malut

Ternate - Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), telah memberikan rekomendasi untuk bakal calon (balon) Gubernur Maluku Utara (Malut) periode 2024-2029, kepada...

SNPMB-SNBT Tahun 2024 Diumumkan Besok

Ternate - Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun 2024, resmi diumumkan besok, Kamis, 13 Juni 2024. Hasil pengumuman...

Pasca Terima Rekomendasi, Capt. Ali Ibrahim...

Ternate - Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), telah memberikan rekomendasi untuk bakal calon (balon) Gubernur Maluku Utara (Malut) periode 2024-2029, kepada...

128 Calon Wisuda AIKOM Ternate Diwisudakan...

Ternate - 128 Mahasiswa Calon Wisuda Akademi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate yang terdata akan di wisudakan pada bulan ini. "Peserta wisuda 128 orang, tanggal wisudanya...

SMP Negeri 2 Kota Ternate Umumkan...

Ternate - Setelah melalui prosesi ujian akhir sekolah (UAS) tahun pelajaran 2024 pada bulan Mei kemarin, kini Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kota...

Terseret Arus Sungai, Warga Desa Sambiki...

Morotai - Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Ternate melalui Unit Siaga Sar Morotai pada Rabu (05/06) sekitar pukul 19.05 WIT mendapat laporan telah terjadi...

IKLAN

DPP GPM Desak Kejagung RI Evaluasi Kinerja Kejati Malut dan Kejari Ternate

Ternate — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), mendesak kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia, untuk mengevaluasi kinerja jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Maluku Utara (Malut) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Ternate.

Desakan ini dilakukan oleh DPP GPM, karena pihaknya menilai bahwa penanganan sejumlah kasus dugaan Korupsi di wilayah Malut, hingga saat ini tidak menemui titik terang alias masih tersendat di pintu Kejaksaan, baik Kejaksaan Tinggi Malut maupun Kejaksaan Negeri Kota Ternate.

Wasekjen DPP GPM, Abdur Rajab Saputra, kepada media ini, Jum’at (20/5), menyampaikan bahwa pihaknya mendesak Kejagung RI, agar mengevaluasi kinerja Kejati Malut dan Kejari Kota Ternate, karena dinilai lamban dalam menangani sejumlah kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) hingga saat ini.

Putra sapaan akrab Abdur Rajab Saputra, mengungkapkan, misalkan salah satu kasus dugaan Tipikor yang di tangani oleh Kejari Ternate, yakni anggaran Hari Olahraga Nasional (Haornas) Kota Ternate tahun 2018, dimana anggaran ini melalui dana shaering Pemerintah Pusat (Pempus) serta Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, yang bersumber dari APBN dan APBD.

“Kasus Haornas tahun 2018 ini, diduga kuat menyeret mantan Sekertaris Daerah Kota Ternate yang saat ini menjabat selaku Walikota Ternate. Dimana dirinya saat itu menjabat selaku Ketua Tim Anggara Pemerintah Daerah ( TPAD),” Beber Putra.

Selain itu kata Putra, ada juga penanganan kasus dugaan Tipikor pengelolaan dana penyertaan modal pada Perusahan Daerah ( Perusda ) Kota Ternate, tahun anggaran 2016-2018, yang saat ini di tangani Kejati Malut namun hingga saat ini belum ada titik terangnya.

Putra menegaskan, terkait dengan status hukum sejumlah kasus dugaan Tipikor diwilayah Malut khususnya di Kota Ternate, yang tak kunjung diselesaikan oleh pihak Kejaksaan tersebut, maka pihaknya berkomitmen akan terus mengawal proses hukumnya hingga selesai, sebab sebagai Marhaenis pihaknya menilai Korupsi adalah merupakan tindakan yang suda keluar dari nilai-nilai Pancasila.

“Hal ini karena Korupsi bukan hanya mengekploitasi hak masyarakat secara sosial, namun tindakan melawan hukum ini juga telah mengekploitasi hak ekonomi masyarakat secara luas, selain itu tindak pidana korupsi ini juga telah melanggar ketentuan undang-undang Nomor: 20 tahun 2001, atas perubahan undang-undang Nomor; 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),” terang Putra.

Putra menambahkan bahwa, pelayanan pemerintah terhadap masyarakat adalah satu keharusan konstitusi yang wajib di patuhi dan di laksanakan sebagaimana mestinya, tanpa ada penyimpangan dalam setiap dan atau kebijakan-kebijakan Pemerintah itu sendiri.

“Akan tetapi suda berapa fase yang telah kita lewati bersama dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara, ternyata yang di temui dan kita alami saat ini, yakni kebijakan – kebijakan Pemerintah yang telah keluar jauh dari cita-cita revolusi 17 Agustus 1945, yaitu membangun masyarakat yang adil dan makmur. Bahkan prakatek pemerintah ahir-ahir ini cenderung menampakan banyak dugaan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN),” tutupnya.

Untuk diketahui, indeks prestasi korupsi di Indonesia berada pada peringkat ke 90 dari 197 negara bahkan motif korupsi banyak terjadi pada proses pelayanan birokrasi pemerintah, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah baik Pusat maupun Daerah.

Bagikan :

Artikel Terkait

Baca Juga

SNPMB-SNBT Tahun 2024 Diumumkan Besok

Ternate - Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun 2024, resmi diumumkan besok, Kamis, 13 Juni 2024. Hasil pengumuman...

SMP Negeri 2 Kota Ternate Umumkan...

Ternate - Setelah melalui prosesi ujian akhir sekolah (UAS) tahun pelajaran 2024 pada bulan Mei kemarin, kini Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kota...

Usai Proses Penilaian Akhir Tahun Pelajaran...

Halsel - Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Halmahera Selatan, laksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setelah proses penilaian akhir tahun pelajaran 2023-2024. Plt Kepala MAN 1...

SMP Islam 1 Kota Ternate Kukuhkan...

Ternate - Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam 1 Kota Ternate, gelar Pengukuhan Alumni Angkatan - 58 dan Penyerahan Siswa Kelas IX Tahun Pelajaran 2023-2024,...

Iklan

error: Content is protected !!