Labuha – DKC Garda Bangsa meminta Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik segera mengevaluasi sejumlah Kepala SKPD yang tidak menghadiri undangan acara pembukaan Dialog Kebangsaan dengan Keynote speacker Anggota Bawaslu RI, di Aula Kantor Bupati, Minggu (08/05/22).
Dialog Kebangsaan diselenggarakan KNPI Halsel dengan Ketua Irfan Abdurahim, bersama Pemda Halsel dengan Tema “Problem Pemilu 2024, Supervisi Serta Penguatan Imparsialitas Penyelenggara Pemilu,” dibuka dengan resmi oleh Sekda Halsel Saiful Turuy mewkili Bupati Halsel, Usman Sidik. Turut hadir, pengurus KNPI Halsel, 4 Kepala SKPD, sejumlah Pejabat Eselon III, Pihak TNI yang Mewakili Dandim, Pihak Polres Yang Mewakili kapolres Halsel, Pengurus Partai Politik dan OKP dan Organisasi Sayap Partai, Komisioner Bawaslu Halsel dan Komisioner KPUD Halsel.
Pembicara dalam dialog Kebangsaan ini yakni, Anggota Bawaslu RI, Puadi,SP,MM, sebagai Keynote Speacker dan pembicara lainnya yakni, Anggota Bawaslu Propinsi Maluku Utara, Aslan Hasan,SH,MH dan Ketua KPU Halsel, Agus Umar.
Ketua DKC Garda Bangsa, Asbur Hi. Abu yang ditemui usai Dialog tersebut mengatakan bahwa Kepala SKPD yang tidak menghadiri undangan pembukaan dialog sama saja tidak menghargai kedatangan tamu daerah yakni Anggota Bawaslu RI.
(Fata: Lee)
Asbur mengaku, Dirinya sangat kecewa dengan sikap sejumlah pimpinan SKPD yang dianggap dengan sengaja tidak menghadiri Dialog, hanya karena Bupati sementara tugas luar daerah.
“Saya sangat kecewa dengan sikap acuh sejumlah Kepala SKPD yang hanya mau hadiri acara-acara kalau ada Bupati, artinya mereka cuma cari muka ke Bupati,” ungkap Asbur.
Asbur menjelaskan, Kehadiran Anggota Bawaslu RI dan juga Propinsi, merupakan tamu daerah karena diundang oleh KNPI Halsel yang bekerja sama dengan Pemda Halsel untuk menjadi pembicara dalam Dialog Kebangsaan. Olehnya itu, lanjutnya, sangat tidak etis jika sebagian besar para Kepala SKPD tidak menghadiri kegiatan tersebut.
“Jangan lihat KNPI yang mengundang tapi lihat kalau anggota Bawaslu itu Tamu Daerah. Lagi pula Kegiatan dialog itu para Kepala SKPD sudah diberi undangan resmi oleh penyelenggara yakni KNPI beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan itu,” cecar Asbur yang Akrab disapa Haji Tataudam.
Haji Tataudam menegaskan Kepala SKPD seperti ini tidak bisa dipertahankan oleh Bupati karena sudah sangat membuat malu Pemda Halsel di depan Tamu Daerah yakni Anggota Bawaslu RI.
“Bupati suda harus mengevaluasi para pimpinan-pimpinan SKPD itu biar tidak terulang lagi hal seperti itu disaat Bupati masih diluar daerah,”pintanya.
Sementara itu, Ketua Panitia Dialog Kebangsaan, Brayen Lajame membenarkan, banyak dari Kepala SKPD yang tidak menghadiri acara pembukaan dialog itu meski telah diundang.
Menurut Brayen, hanya beberapa kepala SKPD yang menghadiri acara pembukaan dialog tersebut yakni, Kepala DPMD, Maslan Hi. Hasan, Kepala Disperindag, Amar Sangadji, Kadis Pendidikan, Safiun Radjulan, Kepala Dinas Sosial, Asisten I Pemda Halsel, Ahamd Rajak.
Terpisah, salah satu Kepala Dinas yakni, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempunan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3KB) Halsel8, Karima Nasaruddin, saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp menyampakan bahwa ketidak hadiran dirinya dalam dialog Kebangsaan itu dikarenakan sedang berada di kecamatan Obi dalam rangka tugas dinas.
“Untuk undangan itu sudah saya arahkan (ke) sekretaris dan Kabid-kabid untuk ikut menghadiri. Saya tidak hadir karena hari ini saya berada di Obi ( baru tiba pukul 14.30 wit di pelabuhan jikotamo). Urusan tugas PENJANGKAUAN KASUS PEMERKOSAAN ANAK di desa Sambiki. Sudah saya ijin ke sekda,” terangnya.
Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Halsel, Asia Hasjim, ketika dikonfirmasi melalui pesan whatsapp, belum membalas pertanyaan yang dilontarkan wartawan terkait alasan ketidakhadirannya dala dialog tersebut, hingga berita ini dipublis. (Fi)
