Ternate – Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) menggelar workshop administrasi Veteran Republik Indonesia tahun anggaran 2026 di Meeting Room Gamalama Hotel Bella, Jalan Jati Raya, Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (16/7).
Workshop dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Veteran Bacadnas Brigjen TNI Asep Tardiana Wachgi. Kegiatan dihadiri unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, PT Taspen, serta sejumlah instansi terkait. Hadir mewakili Gubernur Maluku Utara, Staf Ahli Bidang Hukum Fachruddin Tukuboya. Hadir pula Danrem 152/Babullah Brigjen TNI Enoh Solehudin, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, perwakilan Danlanal Ternate, Dandim 1501/Ternate Kolonel Inf Jani Setiadi, Kepala Kesbangpol Kota Ternate Nuryadi Rachman, perwakilan Kapolres Ternate, serta Kepala PT Taspen Cabang Ternate Okta Jap Wiryawan.
Dalam sambutannya, Brigjen TNI Asep Tardiana Wachgi menegaskan bahwa workshop tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan administratif. Tetapi juga merupakan bentuk penghormatan negara kepada para Veteran Republik Indonesia yang telah mengabdikan diri dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan bangsa.
Mengusung tema “Di Bawah Langit yang Sama, Mari Moi Ngone Futuru Bersatu Kita Kuat”, ia menegaskan bahwa perubahan organisasi di lingkungan TNI tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada para veteran.
Karena itu, melalui workshop ini seluruh personel yang menangani administrasi veteran diharapkan memiliki pemahaman yang seragam mengenai mekanisme pendataan, verifikasi, hingga pengusulan veteran secara tepat, benar, dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku.
Asep menjelaskan, proses administrasi veteran dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kodim, Korem, Kodam hingga tingkat pusat.
Mekanisme tersebut bertujuan memastikan setiap warga negara yang memenuhi persyaratan memperoleh pengakuan sebagai Veteran Republik Indonesia beserta hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan.
Selain itu, workshop menjadi sarana verifikasi dan sinkronisasi data veteran antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data veteran tetap akurat dan mutakhir sehingga penyaluran hak-hak veteran, seperti tunjangan, santunan, dan jaminan kesehatan, dapat terlaksana secara tepat sasaran.
