Pengadilan Tipikor Hadirkan Sekda Halbar Sebagai Saksi

Bagikan :

TERPOPULER

Dua Caleg Tumbang di PSU TPS...

Ternate - Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kota Ternate, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8, Kelurahan Tabona,...

BACA JUGA

Dua Caleg Tumbang di PSU TPS 8 Kelurahan Tabona

Ternate - Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kota Ternate, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8, Kelurahan Tabona,...

Pudir III AIKOM Nilai Kebijakan Panitia Wisuda Bertentangan dengan Mekanisme Internal

Ternate - Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Ilham Djufri ST.,M.Kom menyatakan sikap bakal tidak mengikuti pelaksanaan wisuda Akdemi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate, yang diselenggarakan...

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate Utara Gelar Baksos Religi

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

Halbar – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Syahril Abdul Rajak dihadirkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ternate untuk menjadi saksi kasus dugaan korupsi anggaran pengadaan lahan kantor Cabang Dinas Pendidikan Halmahera Barat, Rabu (20/12) lalu.

Ia hadir bersama empat saksi lainnya, yakni Kasubag Tata Usaha Kantor Cabang Dinas Pendidikan Halbar Adnan, Kepala Desa Hatebicara Halbar Iksan, ASN Dinas Pendidikan Halbar Nurjana, dan Rifki selaku anak dari mendiang Anwar Amtari pemilik lahan terdahulu.

Sebelumnya, Bupati Halmahera Barat James Uang, juga sudah memberikan kesaksian atas kasus tersebut di pengadilan. Di hadapan hakim, Syahril mengatakan bahwa lahan tersebut awalnya dipermasalahkan, karena kurang strategis dan terlalu mahal. Padahal, pengadaan tanah itu sudah melibatkan pihak appraisal.

“Ketentuannya seperti itu, appraisal selalu dilibatkan. Lima atau enam tahun lalu itu menggunakan tim sembilan namanya, setelah itu diganti atau aturan harus tim appraisal,” katanya, saat di konfirmasi awak media, Jumat (22/12) siang tadi.

Terkait dengan balik nama lahan dari pemilik sebelumnya ke yang baru, Syahril tidak tahu. Pengadaan tanah tersebut dilakukan karena ada surat permohonan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara untuk penyediaan lahan pembangunan Kantor Cabang.

Pihaknya kemudian memprosesnya dan lokasi yang ditentukan itu merupakan kawasan perkantoran di belakang kantor Basarnas yang telah disiapkan lebih dulu. “Suratnya hanya bermohon untuk menyediakan lahan untuk pembangunan kantor. Kewenangannya di bagian pemerintahan terkait pengadaan lahan. Tidak tahu sebelum dipanggil jaksa terkait masalah tanah ini,” ujarnya.

Sementara empat saksi lainnya kompak menyampaikan jika mereka tak tahu lahan ini bermasalah. Mereka tahunya setelah dipanggil jaksa. Sebelumnya, JPU juga menghadirkan Bupati Halbar James Uang, Wakil Ketua DPRD Riswan dan mantan Kepala BKAD Halbar Chuzaemah. Ketiganya hadir pada sidang sebelumnya.

Dalam perkara, ada tiga orang yang telah ditetapkan tersangka. Mereka adalah Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Bina Kecamatan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Halbar, Rahmat Siko. Rahmat juga berperan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengadaan lahan ini. Kemudian Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Halbar Demianus Sidete, dan Ramli Litiloly selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Halbar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.

BERITA DAERAH

LIHAT SEMUA

Dinilai Langgar UU, Senator DPD RI...

Ternate - Viral Video Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, mengejar massa aksi dengan sebilah senjata tajam (Sajam), saat menggelar aksi...

Tokoh Muda Makayoa; Integritas KPUD Halsel...

Labuha - Dengan lolosnya sejumlah incumbent Penyelenggara Pemilihan Kecamatan (PPK), diwilayah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), pada seleksi ulang anggota PPK tahun 2024 untuk pemilihan...

194 CJH Siap Diberangkatkan, Empat Diantaranya...

Halsel - Sebanyak 194 Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk musim 1445 H /2024 M siap diberangkatkan...

SAAT INI

Dua Caleg Tumbang di PSU TPS 8 Kelurahan Tabona

Ternate - Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum...

BERITA UTAMA

HLH Se-dunia, DLH Kota Ternate dan...

Ternate - Memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) se-dunia Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate dan Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Ternate, gelar penanaman pohon...

Mendikbud Batalkan UKT, Rektor; Unkhair Usul...

Ternate - Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. M. Ridha Ajam, tindaklanjuti pembatalan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan...

Dinilai Langgar UU, Senator DPD RI...

Ternate - Viral Video Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, mengejar massa aksi dengan sebilah senjata tajam (Sajam), saat menggelar aksi...

REKOMENDASI

Dua Caleg Tumbang di PSU TPS 8 Kelurahan Tabona

Ternate - Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kota Ternate, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8, Kelurahan Tabona,...

Pudir III AIKOM Nilai Kebijakan Panitia Wisuda Bertentangan dengan Mekanisme Internal

Ternate - Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Ilham Djufri ST.,M.Kom menyatakan sikap bakal tidak mengikuti pelaksanaan wisuda Akdemi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate, yang diselenggarakan...

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate Utara Gelar Baksos Religi

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate...

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana...

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Pudir III AIKOM Nilai Kebijakan Panitia...

Ternate - Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Ilham Djufri ST.,M.Kom menyatakan sikap bakal tidak mengikuti pelaksanaan wisuda Akdemi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate, yang diselenggarakan...

HLH Se-dunia, DLH Kota Ternate dan...

Ternate - Memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) se-dunia Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate dan Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Ternate, gelar penanaman pohon...

IKLAN

Pengadilan Tipikor Hadirkan Sekda Halbar Sebagai Saksi

Halbar – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Syahril Abdul Rajak dihadirkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ternate untuk menjadi saksi kasus dugaan korupsi anggaran pengadaan lahan kantor Cabang Dinas Pendidikan Halmahera Barat, Rabu (20/12) lalu.

Ia hadir bersama empat saksi lainnya, yakni Kasubag Tata Usaha Kantor Cabang Dinas Pendidikan Halbar Adnan, Kepala Desa Hatebicara Halbar Iksan, ASN Dinas Pendidikan Halbar Nurjana, dan Rifki selaku anak dari mendiang Anwar Amtari pemilik lahan terdahulu.

Sebelumnya, Bupati Halmahera Barat James Uang, juga sudah memberikan kesaksian atas kasus tersebut di pengadilan. Di hadapan hakim, Syahril mengatakan bahwa lahan tersebut awalnya dipermasalahkan, karena kurang strategis dan terlalu mahal. Padahal, pengadaan tanah itu sudah melibatkan pihak appraisal.

“Ketentuannya seperti itu, appraisal selalu dilibatkan. Lima atau enam tahun lalu itu menggunakan tim sembilan namanya, setelah itu diganti atau aturan harus tim appraisal,” katanya, saat di konfirmasi awak media, Jumat (22/12) siang tadi.

Terkait dengan balik nama lahan dari pemilik sebelumnya ke yang baru, Syahril tidak tahu. Pengadaan tanah tersebut dilakukan karena ada surat permohonan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara untuk penyediaan lahan pembangunan Kantor Cabang.

Pihaknya kemudian memprosesnya dan lokasi yang ditentukan itu merupakan kawasan perkantoran di belakang kantor Basarnas yang telah disiapkan lebih dulu. “Suratnya hanya bermohon untuk menyediakan lahan untuk pembangunan kantor. Kewenangannya di bagian pemerintahan terkait pengadaan lahan. Tidak tahu sebelum dipanggil jaksa terkait masalah tanah ini,” ujarnya.

Sementara empat saksi lainnya kompak menyampaikan jika mereka tak tahu lahan ini bermasalah. Mereka tahunya setelah dipanggil jaksa. Sebelumnya, JPU juga menghadirkan Bupati Halbar James Uang, Wakil Ketua DPRD Riswan dan mantan Kepala BKAD Halbar Chuzaemah. Ketiganya hadir pada sidang sebelumnya.

Dalam perkara, ada tiga orang yang telah ditetapkan tersangka. Mereka adalah Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Bina Kecamatan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Halbar, Rahmat Siko. Rahmat juga berperan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengadaan lahan ini. Kemudian Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Halbar Demianus Sidete, dan Ramli Litiloly selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Halbar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.

Bagikan :

Artikel Terkait

Baca Juga

Pudir III AIKOM Nilai Kebijakan Panitia...

Ternate - Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Ilham Djufri ST.,M.Kom menyatakan sikap bakal tidak mengikuti pelaksanaan wisuda Akdemi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate, yang diselenggarakan...

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate...

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

Dua Caleg Tumbang di PSU TPS...

Ternate - Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kota Ternate, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8, Kelurahan Tabona,...

Iklan

error: Content is protected !!