Ternate –Â Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate menilai PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Ternate lemah dalam pengawasan penyuplaian Bahan Bakar Minyak (BBM) ke agen-agen resmi penjualan BBM, seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Provinsi Maluku Utara (Malut).
Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (Kabid PPD) HMI Cabang Ternate, Abdullah Karmadi, kepada media ini Sabtu (21/10), menyampaikan bahwa, wilayah Malut sering kali terjadi kelangkaan BBM hingga menimbulkan keresahan masyarakat, serta antrian panjang terjadi di depan sejumlah SPBU, seperti yang terjadi baru baru ini pada salah satu SPBU di Kota Weda, Kabupaten Halmahera Tengah.
“Kondisi seperti ini patut dipertanyakan, sebab kuota BBM yang diberikan Pertamina pusat ke setiap wilayah tidak terkecuali wilayah Malut, sudah barang tentu berdasarkan jumlah pemakaian dan atau pelanggan yang ada, sehingga hal yang mustahil jika terjadi keterlambatan penyuplaian, hingga menimbulkan kelangkaan BBM itu sendiri,” beber Abdullah.
Abdullah menduga keterlambatan penyuplaian BBM dari PT Pertamina Ternate ke agen-agen resmi tersebut, kemungkinan besar ada unsur kesengajaan dari oknum-oknum tertentu, baik itu dari pihak pertamina maupun pelaku bisnis ilegal BBM di wilayah hukum Polda Malut ini.
Ia menambahkan, keterlambatan penyuplaian hingga menimbulkan kelangkaan ini, disebabkan lemahnya pengawasan dari pihak Pertamina.
“sehingga ini butuh ketegasan dari pihak-pihak terkait khusunya Polda Malut, agar melakukan pengawasan di setiap titik yang dituju oleh mobil-mobil tangki BBM milik Pertamina itu sendiri,” tegasnya.
Selain itu Kabit PPD HMI Cabang Ternate ini juga meminta kepada Polda Malut, agar membentuk tim khusus guna menyelediki SPBU satu harga maupun SPBUN, yang ada di wilayah Malut yang tidak memiliki fuel Dispenser, sebab ini sangat merugikan pihak pembeli dan atau pelanggan jika ada permainan takaran yang sengaja dimainkan pengusaha BBM demi meraup keuntungan yang berlipat ganda.
Abdullah, juga menegaskan kepada Polda Malut agar jeli dan memperketat serta meningkatkan pengawasan, guna menelusuri oknum-oknum tertentu yang dengan sengaja menampung BBM.
“baik itu BBM subsidi maupun non subsidi di wilayah Malut sebagai bentuk tindak lanjut instruksi Kapolri,” tutupnya.
Terpisah Kepala SBM wilayah I Malut, Rizal Julianto, saat dikonfirmasi via WhatsApp menyampaikan bahwa terkait dengan kelangkaan BBM, untuk saat ini sudah tidak lagi, sebab pelayanan sudah normal dan atau sudah maksimal seperti biasanya, sehingga masyarakat sebagai konsumen sudah terlayani dengan baik.
Sementara lanjut Rizal, untuk SPBU yang tidak ada atau belum memiliki Fuel Dispenser, ini berada di daerah yang belum memilik jaringan listrik PLN. Jadi untuk tetap menjaga ketahanan energi dan kebutuhan BBM di daerah tersebut maka kita harus supply, demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi.
“Apabila kita menunggu ada jaringan listrik, maka otomatis kebutuhan BBM di daerah terpencil akan tidak dapat terpenuhi, dan ini akan menyulitkan masyarakat di daerah-daerah terpencil dimaksud,” terangnya.