https://www.fapjunk.com

Gapura Halsel Desak Bupati Copot Oknum Majelis Penyelesaian Sengketa Pilkades yang Diduga Terlibat Kasus Suap

Bagikan :

TERPOPULER

Kepala UPP Soasio; Fasilitas Penunjang Pelabuhan...

Tikep - Kurang lebih 10 tahun dibangun, Pelabuhan Pelni Desa Laromabati, Kecamatan Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), belum memiliki fasilitas penunjang seperti ruang...

BACA JUGA

Tingkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Petani, Dinas Pertanian Halteng Lakukan Berbagai Terobosan

Halteng - Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) melalui Dinas Pertanian terus berupaya melakukan trobosan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesejahteraan petani. Hal tersebut tidak terlepas...

30 SMP se-Kota Ternate Luluskan 3.282 Peserta Ujian

Ternate - Ada 30 Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik Negeri maupun Swasta se-Kota Ternate, pada tahun pelajaran 2023-2024 telah mengikut sertakan siswa/siswinya pada ujian...

SMP Negeri 2 Kota Ternate Umumkan Hasil Ujian Tahun Pelajaran 2024

Ternate - Setelah melalui prosesi ujian akhir sekolah (UAS) tahun pelajaran 2024 pada bulan Mei kemarin, kini Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kota...

128 Calon Wisuda AIKOM Ternate Diwisudakan Bulan Ini

Ternate - 128 Mahasiswa Calon Wisuda Akademi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate yang terdata akan di wisudakan pada bulan ini. "Peserta wisuda 128 orang, tanggal wisudanya...

Pasca Terima Rekomendasi, Capt. Ali Ibrahim Sambangi Rumah PAN Malut

Ternate - Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), telah memberikan rekomendasi untuk bakal calon (balon) Gubernur Maluku Utara (Malut) periode 2024-2029, kepada...

99 Persen Siswa SMP Negeri 4 Ternate Dinyatakan Lulus

Ternate - 309 dari 311 peserta Ujian Akhir Sekolah (UAS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kota Ternate, yang terdaftar dalam sistem 8355 dinyatakan...

Halsel – Gerakan Pemuda Untuk Rakyat (Gapura) mendesak Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, agar segera mencopot atau memberhentikan RY (Insial) dari jabatannya sebagai Majelis Penyelesaian Sengketa Pilkades dan sekaligus Staff Khusus Bupati di Bidang Hukum.

Desakan Gapura ini lahir karena RY diduga telah melakukan tindakan dan atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dimana dirinya (RY) diduga telah memanfaatkan jabatannya sebagai Ketua Tim sekaligus salah satu Majelis dalam Penyelesaian Sengketa Pilkades.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Gapura Halsel, Ibnu Lamoro dalam rilis yang dikirim kepada Wartawan media ini melalui pesan Whatsapp.
Menurut Ibnu, Hal PMH yang dilakukan RY itu terjadi pada Saat Proses Penyelesaian Sengketa Pilkades Halsel Tahap I, 2022, berlangsung, sebagaimana pemberitaan sejumlah Media Online.

“Dari informasi yag kami dapat dan juga pemberitaan sejumlah media online, diduga kuat Oknum Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa inisial (RY) menerima suap dari sejumlah Cakades dengan maksud dan tujuan agar mengamankan pada saat Putusan Hasil Sengketa nanti,” tulis Ibnu dalm rilis tersebut, Rabu (04/01/23).

Ibnu menjelaskan, Jika ditelusuri lebih jauh makna dari kata Penyuapan (atau suap saja), penyogokan, atau rasywah adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.

Lebih lanjut, Dalam kamus hukum (Black’s Law Dictionary), penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum

Penyuapan juga, tambah Ibnu, didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 sebagai tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum; juga bisa diartikan menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

“Perlu diketahui bahwa Soal Tindakan Penyuapan boleh di lihat juga dalam literatur Hukum yang lainnya misalkan Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – Buku Kedua tentang Kejahatan – Bab VIII Kejahatan Terhadap Penguasa Umum,” terang Ibnu.

Dimana, sambung Ibnu, Ancaman dalam Pasal 209 KUHP, yakni: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.Gambat

“Selanajutnya Kami Meminta Kepada Bapak Hi Usman Sidik agar segera mencopot Saudara RY (Inisial) dari Jabatan nya sebagai Staff Khusus Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Karena dianggap sangatlah tidak Profesional dalam melaksanakan tugas nya sebagai Majelis Penyelesaian Sengketa Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) di Kabupaten Halsel,” tegasnya.

Ia juga meminta kepada Bupati Usman Sidik agar Menggugurkan Cakades yang diduga Kuat telah berani melakukan tindakan penyuapan tersebut.

“Jika Permintaan tersebut tidak di Indahkan, maka Secara Institusional Kami Nyatakan Mosi ketidak percayaan kami terhadap Pemda Halsel dan juga Pihak Kepolisian Resort (Polres) Halmahera Selatan,” tutupnya.***

BERITA DAERAH

LIHAT SEMUA

Dinilai Langgar UU, Senator DPD RI...

Ternate - Viral Video Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, mengejar massa aksi dengan sebilah senjata tajam (Sajam), saat menggelar aksi...

Tokoh Muda Makayoa; Integritas KPUD Halsel...

Labuha - Dengan lolosnya sejumlah incumbent Penyelenggara Pemilihan Kecamatan (PPK), diwilayah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), pada seleksi ulang anggota PPK tahun 2024 untuk pemilihan...

194 CJH Siap Diberangkatkan, Empat Diantaranya...

Halsel - Sebanyak 194 Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk musim 1445 H /2024 M siap diberangkatkan...

SAAT INI

Mendikbud Batalkan UKT, Rektor; Unkhair Usul Ulang UKT Tahun...

Ternate - Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. M. Ridha Ajam, tindaklanjuti...

BERITA UTAMA

Dinilai Langgar UU, Senator DPD RI...

Ternate - Viral Video Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, mengejar massa aksi dengan sebilah senjata tajam (Sajam), saat menggelar aksi...

Sidang Kasus Dugaan Suap AGK, Tujuh...

Ternate - Pengadilan Negeri (PN) Ternate gelar sidang kedua atas kasus dugaan suap mantan gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba (AGK), dengan agenda...

Gedung TPS3R Gamalama Terancam Jadi Sampah...

Ternate - Bak tak bertuan gedung Tempat Pengelolaan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R), yang berlokasi di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, terancam...

REKOMENDASI

SMP Islam 1 Kota Ternate Kukuhkan 307 Siswa Lulusan Tahun Pelajaran 2023-2024

Ternate - Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam 1 Kota Ternate, gelar Pengukuhan Alumni Angkatan - 58 dan Penyerahan Siswa Kelas IX Tahun Pelajaran 2023-2024,...

SMP Negeri 2 Kota Ternate Umumkan Hasil Ujian Tahun Pelajaran 2024

Ternate - Setelah melalui prosesi ujian akhir sekolah (UAS) tahun pelajaran 2024 pada bulan Mei kemarin, kini Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kota...

THK-2 Kota Ternate Minta Pemkot Bijak Dalam Pengangkatan PPPK 2014

Ternate - 170 orang Tenaga Honorer Kategori Dua (TKH-2) Kota Ternate, gelar pertemuan dalam rangka membahas terkait dengan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja...

128 Calon Wisuda AIKOM Ternate Diwisudakan Bulan Ini

Ternate - 128 Mahasiswa Calon Wisuda Akademi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate yang terdata akan di wisudakan pada bulan ini. "Peserta wisuda 128 orang, tanggal wisudanya...

SNPMB-SNBT Tahun 2024 Diumumkan Besok

Ternate - Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun 2024, resmi diumumkan besok, Kamis, 13 Juni 2024. Hasil pengumuman...

Pasca Terima Rekomendasi, Capt. Ali Ibrahim...

Ternate - Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), telah memberikan rekomendasi untuk bakal calon (balon) Gubernur Maluku Utara (Malut) periode 2024-2029, kepada...

128 Calon Wisuda AIKOM Ternate Diwisudakan...

Ternate - 128 Mahasiswa Calon Wisuda Akademi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate yang terdata akan di wisudakan pada bulan ini. "Peserta wisuda 128 orang, tanggal wisudanya...

SMP Negeri 2 Kota Ternate Umumkan...

Ternate - Setelah melalui prosesi ujian akhir sekolah (UAS) tahun pelajaran 2024 pada bulan Mei kemarin, kini Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kota...

Terseret Arus Sungai, Warga Desa Sambiki...

Morotai - Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Ternate melalui Unit Siaga Sar Morotai pada Rabu (05/06) sekitar pukul 19.05 WIT mendapat laporan telah terjadi...

IKLAN

Gapura Halsel Desak Bupati Copot Oknum Majelis Penyelesaian Sengketa Pilkades yang Diduga Terlibat Kasus Suap

Halsel – Gerakan Pemuda Untuk Rakyat (Gapura) mendesak Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, agar segera mencopot atau memberhentikan RY (Insial) dari jabatannya sebagai Majelis Penyelesaian Sengketa Pilkades dan sekaligus Staff Khusus Bupati di Bidang Hukum.

Desakan Gapura ini lahir karena RY diduga telah melakukan tindakan dan atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dimana dirinya (RY) diduga telah memanfaatkan jabatannya sebagai Ketua Tim sekaligus salah satu Majelis dalam Penyelesaian Sengketa Pilkades.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Gapura Halsel, Ibnu Lamoro dalam rilis yang dikirim kepada Wartawan media ini melalui pesan Whatsapp.
Menurut Ibnu, Hal PMH yang dilakukan RY itu terjadi pada Saat Proses Penyelesaian Sengketa Pilkades Halsel Tahap I, 2022, berlangsung, sebagaimana pemberitaan sejumlah Media Online.

“Dari informasi yag kami dapat dan juga pemberitaan sejumlah media online, diduga kuat Oknum Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa inisial (RY) menerima suap dari sejumlah Cakades dengan maksud dan tujuan agar mengamankan pada saat Putusan Hasil Sengketa nanti,” tulis Ibnu dalm rilis tersebut, Rabu (04/01/23).

Ibnu menjelaskan, Jika ditelusuri lebih jauh makna dari kata Penyuapan (atau suap saja), penyogokan, atau rasywah adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.

Lebih lanjut, Dalam kamus hukum (Black’s Law Dictionary), penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum

Penyuapan juga, tambah Ibnu, didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 sebagai tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum; juga bisa diartikan menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

“Perlu diketahui bahwa Soal Tindakan Penyuapan boleh di lihat juga dalam literatur Hukum yang lainnya misalkan Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – Buku Kedua tentang Kejahatan – Bab VIII Kejahatan Terhadap Penguasa Umum,” terang Ibnu.

Dimana, sambung Ibnu, Ancaman dalam Pasal 209 KUHP, yakni: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.Gambat

“Selanajutnya Kami Meminta Kepada Bapak Hi Usman Sidik agar segera mencopot Saudara RY (Inisial) dari Jabatan nya sebagai Staff Khusus Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Karena dianggap sangatlah tidak Profesional dalam melaksanakan tugas nya sebagai Majelis Penyelesaian Sengketa Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) di Kabupaten Halsel,” tegasnya.

Ia juga meminta kepada Bupati Usman Sidik agar Menggugurkan Cakades yang diduga Kuat telah berani melakukan tindakan penyuapan tersebut.

“Jika Permintaan tersebut tidak di Indahkan, maka Secara Institusional Kami Nyatakan Mosi ketidak percayaan kami terhadap Pemda Halsel dan juga Pihak Kepolisian Resort (Polres) Halmahera Selatan,” tutupnya.***

Bagikan :

Artikel Terkait

Baca Juga

SNPMB-SNBT Tahun 2024 Diumumkan Besok

Ternate - Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun 2024, resmi diumumkan besok, Kamis, 13 Juni 2024. Hasil pengumuman...

THK-2 Kota Ternate Minta Pemkot Bijak...

Ternate - 170 orang Tenaga Honorer Kategori Dua (TKH-2) Kota Ternate, gelar pertemuan dalam rangka membahas terkait dengan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja...

Pasca Terima Rekomendasi, Capt. Ali Ibrahim...

Ternate - Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), telah memberikan rekomendasi untuk bakal calon (balon) Gubernur Maluku Utara (Malut) periode 2024-2029, kepada...

99 Persen Siswa SMP Negeri 4...

Ternate - 309 dari 311 peserta Ujian Akhir Sekolah (UAS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kota Ternate, yang terdaftar dalam sistem 8355 dinyatakan...

Iklan

error: Content is protected !!