Ternate — Kebijakan Pemerintah Pusat (Pempus) menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan non subsidi, terus dibanjiri aksi protes oleh berbagai kalangan mahasiswa, tidak terkecuali mahasiswa di Kota Ternate.
Pantauan media ini, Kamis (8/9), ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, kembali duduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, dalam rangka menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM subsidi dan non subsidi.
Aksi penolakan ini dilakukan karena dinilai kebijakan Pemerintah menaikan harga BBM tersebut, merupakan salah satu tindakan penjajahan gaya baru yang bisa membunuh rakyat, dari sisi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sebab jika BBM naik harga maka sudah dipastikan semua harga bahan pokok pun akan ikut naik, dan akan sangat mempengaruhi kestabilan ekonomi rakyat.
Pada saat aksi berjalan, sejumlah mahasiswa yang merupakan perwakilan BEM Universitas dan BEM Fakultas pun diijinkan masuk kedalam ruang sidang gedung DPRD Kota Ternate, dan disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Heny Sutan Muda.
Maksud kehadiran perwakilan massa aksi di ruang sidang DPRD ini, yakni untuk membacakan pernyataan sikap mereka terkait dengan aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM, dimana pernyataan sikap tersebut dibacakan langsung oleh Presiden BEM Unkhair Ternate, sebagai berikut;
“Sikap Mahasiswa Unkhair Ternate yang terintegrasi aliansi BEM Universitas Khairun Ternate, secara tegas menolak harga BBM di Indonesia dan apabila tuntutan politik kami tidak didengar oleh pemerintah, maka kami akan terus melakukan aksi demonstrasi sampai tuntutan kami terealisasi”. ungkapnya
Sementara didepan gedung DPRD Kota Ternate, ratusan mahasiswa Unkhair secara bersamaan membacakan 13 poin tuntutan, yang merupakan inti dari aksi mereka diantaranya;
1. Turunkan harga BBM
2. Berikan ruang demokrasi seluas-luasnya untuk rakyat Indonesia
3. Bebaskan kawan Muslim, tanpa syarat
4. Tolak energi pengadukan berbahan dasar jagung
5. Tolak RUU KUHP, yang anti demokrasi
6. Berikan asuransi bagi petani dan nelayan
7. Turunkan harga Pangan
8. Usut tuntas kasus kekerasan seksual
9. Tangkap dan adili Jenderal pelanggar HAM
10. Turunkan Jokowi – Maruf
11. Tangkap dan adili mafia minyak di Maluku Utara
12. Tertibkan SPBU di Kota Ternate
13. Cabut UU daerah otonomi baru di Papua.