Ternate — Gelombang protes terus berdatangan dari berbagai kalangan intelektual terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat (Pempus), menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu.

Pantauan media ini, Senin (18/4), ratusan mahasiswa pada sejumlah kampus di Kota Ternate yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Bersatu (KBM), kembali mengepung Kantor Walikota Ternate dalam rangka menggelar aksi menolak kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak berpihak kepada rakyat.

Aksi damai yang digelar ratusan mahasiswa ini membawa sejumlah tuntutan diantaranya, meminta kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), agar segera menurunkan harga BBM, dimana ini menurut kajian mereka sangat menyengsarakan rakyat.

Selain itu para mahasiswa ini pun menolak rencana perpanjangan masa jabatan Presiden, dan atau penambahan masa periodesasi dari dua periode menjadi tiga periode, hal ini menurut mereka jika sampai terjadi maka secara tidak langsung Pemerintah telah mengkhianati amanat reformasi, dimana konstitusi kita hanya mengiyakan dua periode dalam jabatan Presiden.

Disamping dua tuntutan itu, para penyambung lidah rakyat ini pun menolak kenaikan PPN 11%, serta meminta pemerintah untuk segera mengatasi mafia minyak goreng dan menangkap mafia tanah.

Aksi yang digelar di depan kantor Walikota Ternate berlangsung dengan damai sejak siang, namun memasuki waktu sore hari, sekitar jam, 17. 30 WIT, terjadi ketegangan antara masa aksi dengan aparat kepolisian yang bertugas mengamankan jalannya aksi tersebut.

Ricuh pun tidak bisa dihindari dan akhirnya massa aksi pun dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian menggunankan mobil watercanon serta menangkap dan mengamankan sejumlah massa aksi.