Aksi May Day dan Hardiknas, Ini Tuntutan LMND Ternate

Bagikan :

TERPOPULER

Kursi DPR RI Maluku Utara...

BACA JUGA

Ternate – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei, Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (Ek-LMND) Ternate berdemonstrasi di depan Kantor Wali Kota Ternate dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kamis (30/4).

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan, antara lain evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), pencopotan pejabat terkait, pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah di Maluku Utara, serta penghentian praktik yang dinilai merugikan buruh dan masyarakat adat.

Koordinator aksi, Rifan Fadli, menyatakan aksi ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan penyimpangan di sektor pertambangan, termasuk aktivitas yang diduga terjadi di wilayah Halmahera Timur.

Sementara itu, Ketua Presidium LMND Maluku Utara, Zainal Ilyas, mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk menindaklanjuti dugaan kasus honorer di RSUD Chasan Boesoirie Ternate dan memeriksa pihak-pihak terkait.

Massa juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan perjalanan dinas anggota DPRD Kota Ternate yang tengah menjadi sorotan publik.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib.

BERITA DAERAH

LIHAT SEMUA

SAAT INI

Lepas Tim PKM Tanggap Darurat Bencana ke Aceh, Ini...

Tim yang akan bertugas di wilayah terdampak bencana itu berjumlah 12 personel lintas profesi.

BERITA UTAMA

REKOMENDASI

IKLAN

Aksi May Day dan Hardiknas, Ini Tuntutan LMND Ternate

Ternate – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei, Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (Ek-LMND) Ternate berdemonstrasi di depan Kantor Wali Kota Ternate dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kamis (30/4).

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan, antara lain evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), pencopotan pejabat terkait, pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah di Maluku Utara, serta penghentian praktik yang dinilai merugikan buruh dan masyarakat adat.

Koordinator aksi, Rifan Fadli, menyatakan aksi ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan penyimpangan di sektor pertambangan, termasuk aktivitas yang diduga terjadi di wilayah Halmahera Timur.

Sementara itu, Ketua Presidium LMND Maluku Utara, Zainal Ilyas, mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk menindaklanjuti dugaan kasus honorer di RSUD Chasan Boesoirie Ternate dan memeriksa pihak-pihak terkait.

Massa juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan perjalanan dinas anggota DPRD Kota Ternate yang tengah menjadi sorotan publik.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib.

Bagikan :

Artikel Terkait

Baca Juga

Iklan