Sofifi — Maluku Utara (Malut), provinsi yang terletak di ujung timur Indonesia, pernah dinobatkan sebagai provinsi terkorup di Indonesia versi KPK pada tahun 2024. Namun hal tersebut tidak membuat pemerintahan saat ini dibawah kepemimpinan Gubernur Sherly Thoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe menyerah begitu saja.
Malah sebaliknya, walaupun dengan anggaran terbatas mereka dengan solid bergandeng tangan bertekad memenuhi janji politik dengan melakukan berbagai inovasi untuk mengubah citra buruk ini dan menuju provinsi yang transparan serta berbenah.
“Provinsi Maluku Utara dari laber terkorupsi versi KPK 2024. Saat ini menuju provinsi yang berbenah dan transparan,” tulis Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dihalaman Facebook pribadinya, Selasa (16/12/2025).
Sherly menegaskan, walaupun di tengah tekanan fiskal, anggaran dipotong Rp800 miliar oleh pemerintah pusat, tetapi janji pembangunan infrastruktur tidak dipangkas.
“Kami menolak membatalkan program infrastruktur yang sudah dijanjikan. Kami memilih berinovasi mencari solusi konkret,” ujarnya meyakinkan.
Menurut istri mendiang Benny Laos dan mantan Ketua TP PKK Kabupaten Pulau Morotai ini, saat fiskal dipangkas oleh pemerintah pusat, mereka mengubah cara kerja. Salah satunya menggunakan BPKP mendampingi dinas PU Malut review HPS secara ketat dan objektif.
“Hasilnya sederhana, tapi krusial: Penghematan HPS hingga 30 persen. Rencana proyek 2026 tetap cukup, tetap jalan, dan lebih efisien,” paparnya.
Di saat yang sama, diutarakan Sherly Tjoanda, Maluku Utara mencatat kemajuan nyata di tahun 2025, yakni Monitoring Center for Prevention (MCP) naik dari skor 71 (zona kuning) ke zona hijau, dengan skor 90.
“Kami paham, kepercayaan publik tidak dibangun lewat slogan. Tapi lewat sistem, disiplin dan keberanian untuk berubah,” terangnya.
Orang nomor satu di Provinsi Maluku Utara ini menegaskan, melalui pelatihan E-Katalog versi 6 oleh Tim LKPP, Kerja sama dengan BPKP untuk evaluasi efisiensi dan kewajaran HPS dapat dipastikan APBD yang terbatas dikelola dengan cara yang lebih cerdas, agar pembangunan infrastruktur Maluku Utara tetap jalan.
“Maluku Utara sedang belajar. Dan kami serius ingin jadi lebih baik,” pungkas Gubernur perempuan pertama di Jazirah Al-Mulk ini.
Di ketahui, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dibawah kepemimpinan Sherly-Sarbin juga telah menetapkan beberapa program prioritas untuk meningkatkan transparansi dan memberantas korupsi, antara lain:
Tranformasi Birokrasi: Meningkatkan efisiensi dan efektifitas birokrasi pemerintah daerah, Penguatan Infrastruktur: Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan Pendidikan Gratis: Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. (*).
