https://www.fapjunk.com

Diduga Terlibat, DPD GPM Malut Desak APH Panggil dan Periksa Walikota Ternate

Bagikan :

TERPOPULER

Kepala UPP Soasio; Fasilitas Penunjang Pelabuhan...

Tikep - Kurang lebih 10 tahun dibangun, Pelabuhan Pelni Desa Laromabati, Kecamatan Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), belum memiliki fasilitas penunjang seperti ruang...

BACA JUGA

SMP Negeri 2 Kota Ternate Umumkan Hasil Ujian Tahun Pelajaran 2024

Ternate - Setelah melalui prosesi ujian akhir sekolah (UAS) tahun pelajaran 2024 pada bulan Mei kemarin, kini Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kota...

30 SMP se-Kota Ternate Luluskan 3.282 Peserta Ujian

Ternate - Ada 30 Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik Negeri maupun Swasta se-Kota Ternate, pada tahun pelajaran 2023-2024 telah mengikut sertakan siswa/siswinya pada ujian...

128 Calon Wisuda AIKOM Ternate Diwisudakan Bulan Ini

Ternate - 128 Mahasiswa Calon Wisuda Akademi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate yang terdata akan di wisudakan pada bulan ini. "Peserta wisuda 128 orang, tanggal wisudanya...

Usai Proses Penilaian Akhir Tahun Pelajaran 2023-2024, MAN 1 Halsel Gelar Kegiatan Ektrakurikuler

Halsel - Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Halmahera Selatan, laksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setelah proses penilaian akhir tahun pelajaran 2023-2024. Plt Kepala MAN 1...

THK-2 Kota Ternate Minta Pemkot Bijak Dalam Pengangkatan PPPK 2014

Ternate - 170 orang Tenaga Honorer Kategori Dua (TKH-2) Kota Ternate, gelar pertemuan dalam rangka membahas terkait dengan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja...

SNPMB-SNBT Tahun 2024 Diumumkan Besok

Ternate - Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun 2024, resmi diumumkan besok, Kamis, 13 Juni 2024. Hasil pengumuman...

Ternate – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis (DPD GPM) Maluku Utara (Malut), kembali menggelar unjuk rasa (unras) di depan kantor walikota Ternate, dengan sejumlah tuntutan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor), yang diduga sengaja didiamkan oleh pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

Ketua DPD GPM Malut, Sartono Halek, saat ditemui awak media usai gelar aksi, Selasa (28/5), menyampaikan bahwa unras yang digelar pihaknya hari ini merupakan rangkaian dari unras – unras sebelumnya, dimana unras ini masih pada tuntutan yang sama yakni mempresure dugaan kasus Tipikor, dilingkungan pemerintah kota Ternate yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh pihak APH.

Sartono menyebutkan, dugaan Tipikor ini diantaranya, penggunaan anggaran Corona Virus (Covid-19) dan anggaran vaksinasi, TA. 2021 senilai, 22 miliar rupiah, dimana anggaran ini melekat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPD) Kota Ternate, dan dugaan Tipikor pada agaaran PERUSDA Bahari Berkesan, yakni PT. Alga Kastela senilai 1,2 miliar rupiah, yang hingga saat ini masih bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate.

Selain itu ada dugaan korupsi pembelian eks kediaman Gubernur Malut, oleh Pemkot Ternate yang juga diduga melibatkan sejumlah stakeholder di lingkungan Pemkot Ternate, dan serta dugaan kasus proyek fiktif peningkatan jalan tanah ke aspal di Kelurahan Jati dengan pagu anggaran sebesar Rp. 129.000.000, dimana proyek ini dikerjakan oleh pihak rekanan yakni CV. Tiga Putra Aryaguna, juga dugaan korupsi anggaran penghasilan direksi Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) ake gale .

Dengan sejumlah dugaan kasus Tipikor tersebut, maka DPD GPM Malut, desak pihak Kejari dan Polres Ternate segera memanggil dan memeriksa pihak – pihak terkait, terutama Walikota Ternate Dr. M. Tauhid Soleman, selaku yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan serta penggunaan anggaran negara maupun daerah saat ini.

Menurut Sartono, Walikota Ternate wajib dipanggil dan diperiksa bila perlu ditetapkan sebagai tersangka, atas kasus dugaan penyalahgunaan anggaran Covid-19 dan vaksinasi, dimana dirinya saat itu bertindak sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Ternate.

Untuk diketahui sejumlah permasalahan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) tersebut di atas, tentunya telah melanggar ketentuan undang-undang Nomor: 20 tahun 2021 atas perubahan undang-undang Nomor: 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang Nomor: 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari KKN, serta Tap MPR no VIII Tahun 2001 tentang rekomdasi arah kebijakan pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)  dan peraturan presidan (PERPRES) no 12 tahun 2021 perubahan atas peraturan presiden no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BERITA DAERAH

LIHAT SEMUA

Dinilai Langgar UU, Senator DPD RI...

Ternate - Viral Video Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, mengejar massa aksi dengan sebilah senjata tajam (Sajam), saat menggelar aksi...

Tokoh Muda Makayoa; Integritas KPUD Halsel...

Labuha - Dengan lolosnya sejumlah incumbent Penyelenggara Pemilihan Kecamatan (PPK), diwilayah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), pada seleksi ulang anggota PPK tahun 2024 untuk pemilihan...

194 CJH Siap Diberangkatkan, Empat Diantaranya...

Halsel - Sebanyak 194 Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk musim 1445 H /2024 M siap diberangkatkan...

SAAT INI

Mendikbud Batalkan UKT, Rektor; Unkhair Usul Ulang UKT Tahun...

Ternate - Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. M. Ridha Ajam, tindaklanjuti...

BERITA UTAMA

Dinilai Langgar UU, Senator DPD RI...

Ternate - Viral Video Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, mengejar massa aksi dengan sebilah senjata tajam (Sajam), saat menggelar aksi...

Sidang Kasus Dugaan Suap AGK, Tujuh...

Ternate - Pengadilan Negeri (PN) Ternate gelar sidang kedua atas kasus dugaan suap mantan gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba (AGK), dengan agenda...

Gedung TPS3R Gamalama Terancam Jadi Sampah...

Ternate - Bak tak bertuan gedung Tempat Pengelolaan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R), yang berlokasi di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, terancam...

REKOMENDASI

99 Persen Siswa SMP Negeri 4 Ternate Dinyatakan Lulus

Ternate - 309 dari 311 peserta Ujian Akhir Sekolah (UAS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kota Ternate, yang terdaftar dalam sistem 8355 dinyatakan...

Usai Proses Penilaian Akhir Tahun Pelajaran 2023-2024, MAN 1 Halsel Gelar Kegiatan Ektrakurikuler

Halsel - Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Halmahera Selatan, laksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setelah proses penilaian akhir tahun pelajaran 2023-2024. Plt Kepala MAN 1...

30 SMP se-Kota Ternate Luluskan 3.282 Peserta Ujian

Ternate - Ada 30 Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik Negeri maupun Swasta se-Kota Ternate, pada tahun pelajaran 2023-2024 telah mengikut sertakan siswa/siswinya pada ujian...

SMP Islam 1 Kota Ternate Kukuhkan 307 Siswa Lulusan Tahun Pelajaran 2023-2024

Ternate - Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam 1 Kota Ternate, gelar Pengukuhan Alumni Angkatan - 58 dan Penyerahan Siswa Kelas IX Tahun Pelajaran 2023-2024,...

Pasca Terima Rekomendasi, Capt. Ali Ibrahim Sambangi Rumah PAN Malut

Ternate - Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), telah memberikan rekomendasi untuk bakal calon (balon) Gubernur Maluku Utara (Malut) periode 2024-2029, kepada...

Pasca Terima Rekomendasi, Capt. Ali Ibrahim...

Ternate - Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), telah memberikan rekomendasi untuk bakal calon (balon) Gubernur Maluku Utara (Malut) periode 2024-2029, kepada...

128 Calon Wisuda AIKOM Ternate Diwisudakan...

Ternate - 128 Mahasiswa Calon Wisuda Akademi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate yang terdata akan di wisudakan pada bulan ini. "Peserta wisuda 128 orang, tanggal wisudanya...

SMP Negeri 2 Kota Ternate Umumkan...

Ternate - Setelah melalui prosesi ujian akhir sekolah (UAS) tahun pelajaran 2024 pada bulan Mei kemarin, kini Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kota...

Terseret Arus Sungai, Warga Desa Sambiki...

Morotai - Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Ternate melalui Unit Siaga Sar Morotai pada Rabu (05/06) sekitar pukul 19.05 WIT mendapat laporan telah terjadi...

IKLAN

Diduga Terlibat, DPD GPM Malut Desak APH Panggil dan Periksa Walikota Ternate

Ternate – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis (DPD GPM) Maluku Utara (Malut), kembali menggelar unjuk rasa (unras) di depan kantor walikota Ternate, dengan sejumlah tuntutan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor), yang diduga sengaja didiamkan oleh pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

Ketua DPD GPM Malut, Sartono Halek, saat ditemui awak media usai gelar aksi, Selasa (28/5), menyampaikan bahwa unras yang digelar pihaknya hari ini merupakan rangkaian dari unras – unras sebelumnya, dimana unras ini masih pada tuntutan yang sama yakni mempresure dugaan kasus Tipikor, dilingkungan pemerintah kota Ternate yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh pihak APH.

Sartono menyebutkan, dugaan Tipikor ini diantaranya, penggunaan anggaran Corona Virus (Covid-19) dan anggaran vaksinasi, TA. 2021 senilai, 22 miliar rupiah, dimana anggaran ini melekat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPD) Kota Ternate, dan dugaan Tipikor pada agaaran PERUSDA Bahari Berkesan, yakni PT. Alga Kastela senilai 1,2 miliar rupiah, yang hingga saat ini masih bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate.

Selain itu ada dugaan korupsi pembelian eks kediaman Gubernur Malut, oleh Pemkot Ternate yang juga diduga melibatkan sejumlah stakeholder di lingkungan Pemkot Ternate, dan serta dugaan kasus proyek fiktif peningkatan jalan tanah ke aspal di Kelurahan Jati dengan pagu anggaran sebesar Rp. 129.000.000, dimana proyek ini dikerjakan oleh pihak rekanan yakni CV. Tiga Putra Aryaguna, juga dugaan korupsi anggaran penghasilan direksi Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) ake gale .

Dengan sejumlah dugaan kasus Tipikor tersebut, maka DPD GPM Malut, desak pihak Kejari dan Polres Ternate segera memanggil dan memeriksa pihak – pihak terkait, terutama Walikota Ternate Dr. M. Tauhid Soleman, selaku yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan serta penggunaan anggaran negara maupun daerah saat ini.

Menurut Sartono, Walikota Ternate wajib dipanggil dan diperiksa bila perlu ditetapkan sebagai tersangka, atas kasus dugaan penyalahgunaan anggaran Covid-19 dan vaksinasi, dimana dirinya saat itu bertindak sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Ternate.

Untuk diketahui sejumlah permasalahan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) tersebut di atas, tentunya telah melanggar ketentuan undang-undang Nomor: 20 tahun 2021 atas perubahan undang-undang Nomor: 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang Nomor: 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari KKN, serta Tap MPR no VIII Tahun 2001 tentang rekomdasi arah kebijakan pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)  dan peraturan presidan (PERPRES) no 12 tahun 2021 perubahan atas peraturan presiden no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bagikan :

Artikel Terkait

Baca Juga

128 Calon Wisuda AIKOM Ternate Diwisudakan...

Ternate - 128 Mahasiswa Calon Wisuda Akademi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate yang terdata akan di wisudakan pada bulan ini. "Peserta wisuda 128 orang, tanggal wisudanya...

Usai Proses Penilaian Akhir Tahun Pelajaran...

Halsel - Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Halmahera Selatan, laksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setelah proses penilaian akhir tahun pelajaran 2023-2024. Plt Kepala MAN 1...

30 SMP se-Kota Ternate Luluskan 3.282...

Ternate - Ada 30 Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik Negeri maupun Swasta se-Kota Ternate, pada tahun pelajaran 2023-2024 telah mengikut sertakan siswa/siswinya pada ujian...

Pasca Terima Rekomendasi, Capt. Ali Ibrahim...

Ternate - Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), telah memberikan rekomendasi untuk bakal calon (balon) Gubernur Maluku Utara (Malut) periode 2024-2029, kepada...

Iklan

error: Content is protected !!