AMMKKB Aksi di Kantor Walikota Soal Penggusuran Rumah Warga

Bagikan :

TERPOPULER

Usai Proses Penilaian Akhir Tahun Pelajaran...

Halsel - Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Halmahera Selatan, laksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setelah proses penilaian akhir tahun pelajaran 2023-2024. Plt Kepala MAN 1...

BACA JUGA

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana Berqurban Satu Ekor Sapi

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Walikota Ingatkan ASN Kota Ternate Untuk Tidak Terlibat Persoalan Judi

Ternate - Pengaruh judi terutama judi online cukup kuat akhir-akhir ini, sehingga Presiden RI, Ir. Joko Widodo, pun telah mengingatkan kepada seluruh jajaran ASN,...

HLH Se-dunia, DLH Kota Ternate dan Pertamina Gelar Penanaman Mangrove

Ternate - Memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) se-dunia Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate dan Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Ternate, gelar penanaman pohon...

Ternate – Aliansi Masyarakat Maliaro Kalumpang Kalumata Bersatu (AMMKKB) pada Selasa (30/05), berdemonstrasi di kantor walikota Ternate terkait dengan penggusuran rumah warga.

Pantauan awak media ini dilapangan, aksi tersebut dikawal ketat oleh aparat Polres Ternate dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Ternate.

Saat orasi berlangsung aksi tendang rambu lalulintas oleh salah satu demonstran memancing emosi anggota Satpol PP sehingga terjadi saling dorong dan nyaris adu jotos antara kedua belah pihak.

[the_ad id=”3193″]

Tak hanya itu, para demonstran juga membakar ban bekas di depan pintu masuk kantor walikota Ternate dan membawa beberapa spanduk yang bertuliskan,” Pemkot Segera Bertanggung Jawab dan Hentikan Segala Bentuk Penggusuran”. Hal itu sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pemerintah kota Ternate.

Koordinator Aksi AMMKKB, Nudin dalam orasinya menyampaikan, negara indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya sangat bergantung pada sektor pertanian, pengolahan lahan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), sehingga bisa dibilang bahwa lahan atau tanah menjadi sangat penting dalam kacamata hukum karena berkaitan dengan hak kepemilikan, pengolahan atau pemanfaatan tanah yang diperuntukan sebesar-besarnya, karena itulah sehingga negara seharusnya menjamin hak-hak terhadap lahan atau tanah yang dimiliki oleh rakyat itu sendiri.

“Hal tersebut seperti yang termuat dalam UUPA No.5 tahun 1960 Pasal 15: memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah,” ucapnya.

Dirinya menyebutkan, berangkat dari kasus sengketa lahan di kelurahan Maliaro yang melibatkan 35 kepala keluarga dan berujung pada surat perintah eksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Ternate dinilai tidak adil karena salah satu Surat Keputusan (SK) No.730 PK / Pdt/2001 tidak terkonfirmasi di Mahkamah Agung alias manipulatif.

Jadi kata Korlap, surat perintah eksekusi yang di keluarkan oleh lembaga PN Ternate tidak terkonfirmasi dengan badan pengawasan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI).

“Bahkan Ketua MA RI mengatakan sejauh ini MA sendiri tidak ada putusan tentang hak kepemilikan tanah untuk penggugat di kelurahan Maliaro,” terangnya.

Tak sampai disitu, Nudin pun mengutip apa yang di sampaikan oleh ketua MA RI, yang mengatakan bahwa ada mafia tanah yang di mainkan di dalam Pengadilan Ternate. Hal yang serupa juga terjadi di dua kelurahan diantaranya kelurahan Kalumata dan Kalumpang tentang penggusuran lahan warga namun dengan situasi yang berbeda.

Meski begitu, pihaknya menyampaikan, bahwa apa yang terjadi di kelurahan Kalumpang sangat miris lantaran sudah terjadi penggusuran 6 unit rumah warga tanpa ada pertanggung jawaban dari pemerintah.

“Jadi sementara di Kalumata sedang dalam proses pengukuran lahan dan akan di eksekusi selanjutnya dan kemudian pada 3 kelurahan yang bersengketa bahwa masyarakatnya adalah masyarakat adat maka hak ulayat tersebut itu secara konstitusional harus di akui oleh negara dan mendapat dukungan penuh dari kesultanan,” tandasnya.

BERITA DAERAH

LIHAT SEMUA

Dinilai Langgar UU, Senator DPD RI...

Ternate - Viral Video Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, mengejar massa aksi dengan sebilah senjata tajam (Sajam), saat menggelar aksi...

Tokoh Muda Makayoa; Integritas KPUD Halsel...

Labuha - Dengan lolosnya sejumlah incumbent Penyelenggara Pemilihan Kecamatan (PPK), diwilayah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), pada seleksi ulang anggota PPK tahun 2024 untuk pemilihan...

194 CJH Siap Diberangkatkan, Empat Diantaranya...

Halsel - Sebanyak 194 Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk musim 1445 H /2024 M siap diberangkatkan...

SAAT INI

HLH Se-dunia, DLH Kota Ternate dan Pertamina Gelar Penanaman...

Ternate - Memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) se-dunia Dinas Lingkungan Hidup (DLH)...

BERITA UTAMA

Mendikbud Batalkan UKT, Rektor; Unkhair Usul...

Ternate - Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. M. Ridha Ajam, tindaklanjuti pembatalan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan...

Dinilai Langgar UU, Senator DPD RI...

Ternate - Viral Video Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, mengejar massa aksi dengan sebilah senjata tajam (Sajam), saat menggelar aksi...

Sidang Kasus Dugaan Suap AGK, Tujuh...

Ternate - Pengadilan Negeri (PN) Ternate gelar sidang kedua atas kasus dugaan suap mantan gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba (AGK), dengan agenda...

REKOMENDASI

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana Berqurban Satu Ekor Sapi

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Walikota Ingatkan ASN Kota Ternate Untuk Tidak Terlibat Persoalan Judi

Ternate - Pengaruh judi terutama judi online cukup kuat akhir-akhir ini, sehingga Presiden RI, Ir. Joko Widodo, pun telah mengingatkan kepada seluruh jajaran ASN,...

HLH Se-dunia, DLH Kota Ternate dan Pertamina Gelar Penanaman Mangrove

Ternate - Memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) se-dunia Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate dan Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Ternate, gelar penanaman pohon...

SNPMB-SNBT Tahun 2024 Diumumkan Besok

Ternate - Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun 2024, resmi diumumkan besok, Kamis, 13 Juni 2024. Hasil pengumuman...

THK-2 Kota Ternate Minta Pemkot Bijak...

Ternate - 170 orang Tenaga Honorer Kategori Dua (TKH-2) Kota Ternate, gelar pertemuan dalam rangka membahas terkait dengan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja...

SMP Islam 1 Kota Ternate Kukuhkan...

Ternate - Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam 1 Kota Ternate, gelar Pengukuhan Alumni Angkatan - 58 dan Penyerahan Siswa Kelas IX Tahun Pelajaran 2023-2024,...

HLH Se-dunia, DLH Kota Ternate dan...

Ternate - Memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) se-dunia Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate dan Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Ternate, gelar penanaman pohon...

IKLAN

AMMKKB Aksi di Kantor Walikota Soal Penggusuran Rumah Warga

Ternate – Aliansi Masyarakat Maliaro Kalumpang Kalumata Bersatu (AMMKKB) pada Selasa (30/05), berdemonstrasi di kantor walikota Ternate terkait dengan penggusuran rumah warga.

Pantauan awak media ini dilapangan, aksi tersebut dikawal ketat oleh aparat Polres Ternate dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Ternate.

Saat orasi berlangsung aksi tendang rambu lalulintas oleh salah satu demonstran memancing emosi anggota Satpol PP sehingga terjadi saling dorong dan nyaris adu jotos antara kedua belah pihak.

[the_ad id=”3193″]

Tak hanya itu, para demonstran juga membakar ban bekas di depan pintu masuk kantor walikota Ternate dan membawa beberapa spanduk yang bertuliskan,” Pemkot Segera Bertanggung Jawab dan Hentikan Segala Bentuk Penggusuran”. Hal itu sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pemerintah kota Ternate.

Koordinator Aksi AMMKKB, Nudin dalam orasinya menyampaikan, negara indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya sangat bergantung pada sektor pertanian, pengolahan lahan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), sehingga bisa dibilang bahwa lahan atau tanah menjadi sangat penting dalam kacamata hukum karena berkaitan dengan hak kepemilikan, pengolahan atau pemanfaatan tanah yang diperuntukan sebesar-besarnya, karena itulah sehingga negara seharusnya menjamin hak-hak terhadap lahan atau tanah yang dimiliki oleh rakyat itu sendiri.

“Hal tersebut seperti yang termuat dalam UUPA No.5 tahun 1960 Pasal 15: memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah,” ucapnya.

Dirinya menyebutkan, berangkat dari kasus sengketa lahan di kelurahan Maliaro yang melibatkan 35 kepala keluarga dan berujung pada surat perintah eksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Ternate dinilai tidak adil karena salah satu Surat Keputusan (SK) No.730 PK / Pdt/2001 tidak terkonfirmasi di Mahkamah Agung alias manipulatif.

Jadi kata Korlap, surat perintah eksekusi yang di keluarkan oleh lembaga PN Ternate tidak terkonfirmasi dengan badan pengawasan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI).

“Bahkan Ketua MA RI mengatakan sejauh ini MA sendiri tidak ada putusan tentang hak kepemilikan tanah untuk penggugat di kelurahan Maliaro,” terangnya.

Tak sampai disitu, Nudin pun mengutip apa yang di sampaikan oleh ketua MA RI, yang mengatakan bahwa ada mafia tanah yang di mainkan di dalam Pengadilan Ternate. Hal yang serupa juga terjadi di dua kelurahan diantaranya kelurahan Kalumata dan Kalumpang tentang penggusuran lahan warga namun dengan situasi yang berbeda.

Meski begitu, pihaknya menyampaikan, bahwa apa yang terjadi di kelurahan Kalumpang sangat miris lantaran sudah terjadi penggusuran 6 unit rumah warga tanpa ada pertanggung jawaban dari pemerintah.

“Jadi sementara di Kalumata sedang dalam proses pengukuran lahan dan akan di eksekusi selanjutnya dan kemudian pada 3 kelurahan yang bersengketa bahwa masyarakatnya adalah masyarakat adat maka hak ulayat tersebut itu secara konstitusional harus di akui oleh negara dan mendapat dukungan penuh dari kesultanan,” tandasnya.

Bagikan :

Artikel Terkait

Baca Juga

HLH Se-dunia, DLH Kota Ternate dan...

Ternate - Memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) se-dunia Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate dan Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Ternate, gelar penanaman pohon...

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana...

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Walikota Ingatkan ASN Kota Ternate Untuk...

Ternate - Pengaruh judi terutama judi online cukup kuat akhir-akhir ini, sehingga Presiden RI, Ir. Joko Widodo, pun telah mengingatkan kepada seluruh jajaran ASN,...

Iklan

error: Content is protected !!