Ternate – Pemerintah Provinsi (Pemprov), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara (Malut), dan sepulu Kepala Daerah se-Provinsi Malut menjadi sorotan publik, pada saat menghadiri kegiatan Kuliah Umum dan bedah buku yang diselanggarakan oleh pihak Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, pada Kamis, 4 Mei 2023 kemarin, bertempat di Aula Banau, Jl. Bandara Sultan Babullah, Kampus Akehuda, Kota Ternate Utara.
Selain disoroti publik atas kehadiran sejumlah kepala daerah dalam kegiatan kuliah umum dan bedah buku yang digagas oleh pihak kampus Unkhair tersebut, kegiatan ini pun ikut disoroti oleh Organisasi Massa (Ormas) Mahasiswa, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate.
Hal ini karena terjadi percekcokan, pada saat sejumlah mahasiswa meminta ruang untuk berdiskusi langsung dengan Dr. Pius Lustrilanang, sebagai penulis (key note speaker) dalam kegiatan bedah buku “ALDERA”, dimana sang Doktor ini juga merupakan salah satu anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).
Ketua Umum (Ketum)/Formatur HMI Cabang Ternate, Muhdi Abd Rahman, kepada media ini, Jum’at (5/5), menyampaikan bahwa tidak biasanya kegiatan kuliah umum dan bedah buku seperti ini, dihadiri oleh Pemprov dan DPRD Malut, serta para Kepala Daerah secara bersama-sama.
“Namun kegiatan kuliah umum dan bedah buku kali ini kelihatan berbeda, karena spontan Pemprov, DPRD Malut, dan serta para kepala daerah 10 Kabupaten/Kota seakan kompak hadir dalam kegiatan tersebut. Olehnya itu kejadian unik ini patut dicurigai dan di pertanyakan ada apa, pasalnya kegiatan tersebut dihadiri salah satu orang penting di BPK RI,” terang Muhdi.
[the_ad id=”3193″]
Hal ini kata Muhdi, patut kita curigai ketika melihat Pemprov, DPRD Malut, dan para Kepala daerah se-Provinsi Malut ketar-ketir dan terkesan suka tidak suka, namun harus datang dan menghadiri kegiatan tersebut.
“Sebagai kaum yang terpelajar tentunya melihat kejadian ini tidak biasa-biasa saja, sehingga ini merupakan suatu kesempatan untuk bisa berjumpa dengan para kepala daerah se-Provinsi Malut, yang berkesempatan hadir pada kegiatan dimaksud, guna melakukan audiensi seputar problem mulai dari pembanguan fisik hingga kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing,” bebernya.
Kehadiran Pemprov, DPRD Malut, dan para Kepala daerah pada kegiatan tersebut merupakan suatu momen penting mahasiswa. Sebab sejauh ini baru terjadi di wilayah Malut para kepala daerah se-Provinsi Malut, serata para petinggi Provinsi seperti Pemprov Malut dan Deprov Malut, berkumpul dan ramai-ramai datang ke kampus dalam rangka menghadiri kuliah umum dan bedah buku.
“Terlepas dari kegiatan kuliah umum dan bedah buku ini, kami selaku kaum terpelajar menganggap bahwa para kepala daerah tersebut, ingin datang dan berdiskusi dengan para mahasiswa. Namun ternyata hal ini diluar ekspektasi, ketika kami meminta untuk bertemu dengan para kepala daerah dan anggota VI BPK RI, akan tetapi kami tidak diperkenankan oleh pihak kampus dan staf pemerintah daerah, ini sangat mirip,” ujarnya.
Muhdi, menambahkan dengan di tolaknya keinginan pihaknya bertemu langsung anggota VI BPK RI tersebut, maka patut dicurigai bahwa ada problem dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti yang diketahui bersama sampai saat ini gaji guru honorer tersendat, krisis obat dan hutang RSUD terhadap penyediaan obat terus membengkak, serta infrastruktur jalan trans Oba Selatan – Gane Barat Utara, yang menghubungkan dua kabupaten/kota tersebut masih terbengkalai.
“Olehnya itu, Himpunan Mahasiswa Islam, sewaktu-waktu akan datang menemui dan mendesak BPK Malut untuk memeriksa Pemprov dan Pemda, serta beberapa instansi terkait lainnya yang hari ini dianggap bermasalah, guna memastikan bahwa pengelolaan keuangan di daerah dan beberapa instansi terkait, benar-benar tidak bermasalah dengan menyampaikan data-data pemeriksaan,” tegasnya.
Muhdi, juga meminta kepada teman-teman mahasiswa, agar persoalan seperti ini patut direspon dan dikritisi dengan tegas, karena berhubungan dengan tuntutan dan kebutuhan dasar masyarakat, yang sangat urgen khususnya di wilayah Provinsi Maluku Utara.
Untuk diketahui, Dr. Pius Lustrilanang, hadir dalam kegiatan tersebut dengan kapasitas sebagai penulis (key note speaker) dalam kegiatan bedah buku “ALDERA”. Namun terlepas dari semua itu Dr. Pius, juga merupakan salah satu anggota BPK RI, yang memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan serta tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pempus, Pemda, dan lembaga negara lainnya seperti BI, BUMN BLU, BUMD, termasuk lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.