Reses, Sultan Hidayatullah Soroti Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas

Bagikan :

TERPOPULER

BACA JUGA

Ternate – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hidayatullah Mudaffar Sjah, menggelar reses bersama Ikatan Keluarga Disabilitas Makugawene (IKDM) Kota Ternate, Minggu (3/5).

Kegiatan ini menjadi ruang penyerapan aspirasi penyandang disabilitas di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate.

Ketua IKDM, Risal Assor, mengatakan pihaknya terus mendorong agar penyandang disabilitas tidak lagi menjadi kelompok yang “tidak terlihat” dalam data pembangunan.

Ia merujuk standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebut sekitar 16 persen populasi hidup dengan disabilitas.

Artinya, kata dia, terdapat ribuan warga di Maluku Utara yang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan mobilitas hingga stigma sosial.

“Tantangan terbesar kami bukan hanya soal pendataan, tetapi juga kemandirian ekonomi. Hambatan mobilitas dan biaya hidup menjadi persoalan utama. Kami berharap ada fasilitas seperti bengkel modifikasi kendaraan agar penyandang disabilitas dapat lebih mandiri, serta pelatihan yang mendukung,” ujar Risal.

Hidayatullah menegaskan, kehadirannya dalam reses tersebut untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, yang selama ini dinilai belum sepenuhnya terpetakan.

“Dengan turun langsung, kami bisa mengetahui kebutuhan paling mendesak. Ini akan kami perjuangkan, termasuk melalui Kementerian Sosial,” kata dia.

Ia juga mengimbau pemerintah daerah agar memberikan perhatian lebih serius terhadap penyandang disabilitas, baik di tingkat provinsi maupun kota.

Menurut Hidayatullah, dukungan konkret diperlukan untuk mendorong kemandirian mereka, antara lain melalui bantuan modal usaha, penyediaan peralatan kerja, serta program pemberdayaan oleh dinas terkait.

“Penyandang disabilitas memiliki potensi yang harus dikembangkan. Mereka perlu diberi ruang dan kesempatan. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” jelasnya.

BERITA DAERAH

LIHAT SEMUA

SAAT INI

Lepas Tim PKM Tanggap Darurat Bencana ke Aceh, Ini...

Tim yang akan bertugas di wilayah terdampak bencana itu berjumlah 12 personel lintas profesi.

BERITA UTAMA

REKOMENDASI

IKLAN

Reses, Sultan Hidayatullah Soroti Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas

Ternate – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hidayatullah Mudaffar Sjah, menggelar reses bersama Ikatan Keluarga Disabilitas Makugawene (IKDM) Kota Ternate, Minggu (3/5).

Kegiatan ini menjadi ruang penyerapan aspirasi penyandang disabilitas di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate.

Ketua IKDM, Risal Assor, mengatakan pihaknya terus mendorong agar penyandang disabilitas tidak lagi menjadi kelompok yang “tidak terlihat” dalam data pembangunan.

Ia merujuk standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebut sekitar 16 persen populasi hidup dengan disabilitas.

Artinya, kata dia, terdapat ribuan warga di Maluku Utara yang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan mobilitas hingga stigma sosial.

“Tantangan terbesar kami bukan hanya soal pendataan, tetapi juga kemandirian ekonomi. Hambatan mobilitas dan biaya hidup menjadi persoalan utama. Kami berharap ada fasilitas seperti bengkel modifikasi kendaraan agar penyandang disabilitas dapat lebih mandiri, serta pelatihan yang mendukung,” ujar Risal.

Hidayatullah menegaskan, kehadirannya dalam reses tersebut untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, yang selama ini dinilai belum sepenuhnya terpetakan.

“Dengan turun langsung, kami bisa mengetahui kebutuhan paling mendesak. Ini akan kami perjuangkan, termasuk melalui Kementerian Sosial,” kata dia.

Ia juga mengimbau pemerintah daerah agar memberikan perhatian lebih serius terhadap penyandang disabilitas, baik di tingkat provinsi maupun kota.

Menurut Hidayatullah, dukungan konkret diperlukan untuk mendorong kemandirian mereka, antara lain melalui bantuan modal usaha, penyediaan peralatan kerja, serta program pemberdayaan oleh dinas terkait.

“Penyandang disabilitas memiliki potensi yang harus dikembangkan. Mereka perlu diberi ruang dan kesempatan. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” jelasnya.

Bagikan :

Artikel Terkait

Baca Juga

Iklan