DPD GPM Malut Kembali Pertanyakan Progres Kasus Pinjaman Pemda Hal-Bar

Bagikan :

TERPOPULER

Dua Caleg Tumbang di PSU TPS...

Ternate - Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kota Ternate, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8, Kelurahan Tabona,...

BACA JUGA

Dua Caleg Tumbang di PSU TPS 8 Kelurahan Tabona

Ternate - Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kota Ternate, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8, Kelurahan Tabona,...

Pudir III AIKOM Nilai Kebijakan Panitia Wisuda Bertentangan dengan Mekanisme Internal

Ternate - Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Ilham Djufri ST.,M.Kom menyatakan sikap bakal tidak mengikuti pelaksanaan wisuda Akdemi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate, yang diselenggarakan...

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate Utara Gelar Baksos Religi

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

Ternate – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Provinsi Maluku Utara (Malut), terus mempertanyakan progres penanganan dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), atas penggunaan pinjaman Pemda Kabupaten Halmahera Barat (Hal-Bar) senilai Rp. 159,5 miliar.

Ketua DPD GPM Malut, Sartono Halek, kepada media ini, Selasa (18/4), menyampaikan bahwa terkait dengan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran tahun 2017, yang bersumber dari pinjaman ke Bank Maluku-Malut, oleh Pemda Hal-Bar saat ini di tangani oleh Kejaksaan tinggi (Kejati) Malut.

[the_ad id=”3193″]

Namun lanjut Bung Tono sapaan akrab Sartono Halek, progres penangan hukumnya sudah sejauh mana hingga saat ini publik belum mengetahui. Oleh karena itu dalam kesempatan ini pihaknya meminta kepada Kejati Malut, agar tetap mengedepankan asas keterbukaan informasi, sebab anggaran tersebut juga merupakan bagian dari hak masyarakat, khususnya masyarakat Halmahera Barat.

“Kami meminta kepada pihak Kejati Malut, agar selalu terbuka ke publik dalam setiap progres pemeriksaan kasus ini, sehingga ini tidak ada dusta di antara kita,” ujarnya.

Sambungnya, terkait dengan kasus dugaan Tipikor tersebut DPD GPM Malut, secara kelembagaan meminta dengan tegas kepada Kejati Malut, agar mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana pinjaman dimaksud, hal ini dikarenakan angka pinjaman sangat fantastis, sehingga ini sangat merugikan daerah maupun masyarakat jika dugaan tersebut benar adanya.

Lebih lanjut Bung Tono, juga meminta kepada Kejati Malut, agar melakukan pemanggilan dan serta pemeriksaan terhadap Sekertaris Daerah (Sekda) Kab. Hal-Bar, guna di mintai keterangan soal kasus dugaan penyalahgunaan anggaran dana pinjaman senilai 159,5 miliar rupiah tersebut, sehingga ini tidak menimbulkan persepsi pilih kasih ditengah-tengah publik,” tegasnya.

“Sekda juga harus dipanggil dan diperiksa karena dirinya merupakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dimana tim ini bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bung Tono, juga berjanji dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan konsolidasi secara besar-besaran, guna mempressur kasus dugaan Tipikor yang diduga dilakukan Pemda Hal-Bar ini hingga tuntas.

BERITA DAERAH

LIHAT SEMUA

Dinilai Langgar UU, Senator DPD RI...

Ternate - Viral Video Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, mengejar massa aksi dengan sebilah senjata tajam (Sajam), saat menggelar aksi...

Tokoh Muda Makayoa; Integritas KPUD Halsel...

Labuha - Dengan lolosnya sejumlah incumbent Penyelenggara Pemilihan Kecamatan (PPK), diwilayah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), pada seleksi ulang anggota PPK tahun 2024 untuk pemilihan...

194 CJH Siap Diberangkatkan, Empat Diantaranya...

Halsel - Sebanyak 194 Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk musim 1445 H /2024 M siap diberangkatkan...

SAAT INI

Dua Caleg Tumbang di PSU TPS 8 Kelurahan Tabona

Ternate - Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum...

BERITA UTAMA

HLH Se-dunia, DLH Kota Ternate dan...

Ternate - Memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) se-dunia Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate dan Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Ternate, gelar penanaman pohon...

Mendikbud Batalkan UKT, Rektor; Unkhair Usul...

Ternate - Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. M. Ridha Ajam, tindaklanjuti pembatalan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan...

Dinilai Langgar UU, Senator DPD RI...

Ternate - Viral Video Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, mengejar massa aksi dengan sebilah senjata tajam (Sajam), saat menggelar aksi...

REKOMENDASI

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate Utara Gelar Baksos Religi

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

Pudir III AIKOM Nilai Kebijakan Panitia Wisuda Bertentangan dengan Mekanisme Internal

Ternate - Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Ilham Djufri ST.,M.Kom menyatakan sikap bakal tidak mengikuti pelaksanaan wisuda Akdemi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate, yang diselenggarakan...

Dua Caleg Tumbang di PSU TPS 8 Kelurahan Tabona

Ternate - Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kota Ternate, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8, Kelurahan Tabona,...

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate...

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana...

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Pudir III AIKOM Nilai Kebijakan Panitia...

Ternate - Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Ilham Djufri ST.,M.Kom menyatakan sikap bakal tidak mengikuti pelaksanaan wisuda Akdemi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate, yang diselenggarakan...

HLH Se-dunia, DLH Kota Ternate dan...

Ternate - Memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) se-dunia Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate dan Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Ternate, gelar penanaman pohon...

IKLAN

DPD GPM Malut Kembali Pertanyakan Progres Kasus Pinjaman Pemda Hal-Bar

Ternate – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Provinsi Maluku Utara (Malut), terus mempertanyakan progres penanganan dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), atas penggunaan pinjaman Pemda Kabupaten Halmahera Barat (Hal-Bar) senilai Rp. 159,5 miliar.

Ketua DPD GPM Malut, Sartono Halek, kepada media ini, Selasa (18/4), menyampaikan bahwa terkait dengan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran tahun 2017, yang bersumber dari pinjaman ke Bank Maluku-Malut, oleh Pemda Hal-Bar saat ini di tangani oleh Kejaksaan tinggi (Kejati) Malut.

[the_ad id=”3193″]

Namun lanjut Bung Tono sapaan akrab Sartono Halek, progres penangan hukumnya sudah sejauh mana hingga saat ini publik belum mengetahui. Oleh karena itu dalam kesempatan ini pihaknya meminta kepada Kejati Malut, agar tetap mengedepankan asas keterbukaan informasi, sebab anggaran tersebut juga merupakan bagian dari hak masyarakat, khususnya masyarakat Halmahera Barat.

“Kami meminta kepada pihak Kejati Malut, agar selalu terbuka ke publik dalam setiap progres pemeriksaan kasus ini, sehingga ini tidak ada dusta di antara kita,” ujarnya.

Sambungnya, terkait dengan kasus dugaan Tipikor tersebut DPD GPM Malut, secara kelembagaan meminta dengan tegas kepada Kejati Malut, agar mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana pinjaman dimaksud, hal ini dikarenakan angka pinjaman sangat fantastis, sehingga ini sangat merugikan daerah maupun masyarakat jika dugaan tersebut benar adanya.

Lebih lanjut Bung Tono, juga meminta kepada Kejati Malut, agar melakukan pemanggilan dan serta pemeriksaan terhadap Sekertaris Daerah (Sekda) Kab. Hal-Bar, guna di mintai keterangan soal kasus dugaan penyalahgunaan anggaran dana pinjaman senilai 159,5 miliar rupiah tersebut, sehingga ini tidak menimbulkan persepsi pilih kasih ditengah-tengah publik,” tegasnya.

“Sekda juga harus dipanggil dan diperiksa karena dirinya merupakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dimana tim ini bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bung Tono, juga berjanji dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan konsolidasi secara besar-besaran, guna mempressur kasus dugaan Tipikor yang diduga dilakukan Pemda Hal-Bar ini hingga tuntas.

Bagikan :

Artikel Terkait

Baca Juga

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate...

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

Dua Caleg Tumbang di PSU TPS...

Ternate - Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kota Ternate, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8, Kelurahan Tabona,...

Pudir III AIKOM Nilai Kebijakan Panitia...

Ternate - Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Ilham Djufri ST.,M.Kom menyatakan sikap bakal tidak mengikuti pelaksanaan wisuda Akdemi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate, yang diselenggarakan...

Iklan

error: Content is protected !!