DPD GPM Malut Gelar Aksi Tuntut Kejari Ternate Segera Usut Tuntas Kasus Tipikor

Bagikan :

TERPOPULER

HLH Se-dunia, DLH Kota Ternate dan...

Ternate - Memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) se-dunia Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate dan Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Ternate, gelar penanaman pohon...

BACA JUGA

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate Utara Gelar Baksos Religi

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

Pudir III AIKOM Nilai Kebijakan Panitia Wisuda Bertentangan dengan Mekanisme Internal

Ternate - Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Ilham Djufri ST.,M.Kom menyatakan sikap bakal tidak mengikuti pelaksanaan wisuda Akdemi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate, yang diselenggarakan...

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana Berqurban Satu Ekor Sapi

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Ternate — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara, gelar aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Ternate, dengan tuntutan tuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Hari Olahraga Nasional (Haornas) tahun anggaran 2018.

Ketua DPD GPM Malut, Sartono Halek, saat ditemui awak media usai gelar aksi, Selasa (17/5), menyampaikan bahwa indeks prestasi korupsi di Indonesia berada pada peringkat ke 90 dari 197 Negara, bahkan motif korupsi banyak terjadi pada proses pelayanan biroksi pemerintah serta pengadaan barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah.

Bung Tono sapaan akrab Sartono Halek, mengungkapkan hal ini terjadi pada Pemerintah Daerah Kota Ternate, dengan sejumlah permasalahan yang tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah, maupun lembaga penegakan hukum di Kota Ternate, seperti dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Ternate, dimana ini menyeret nama sejumlah pejabat daerah kota Ternate saat ini.

“Salah satunya yakni dugaan kasus Korupsi dana Hari olahraga Nasional ( Haornas ) kota Ternate 2018, melalui anggaran shering Pemerintah Pusat (Kemenpora) senilai 2,5 Miliar rupiah, dan APBD Kota Ternate senilai 2,8 Miliar rupiah yang hingga sejauh ini belum ada progres penyelesaian oleh lembaga penegak hukum yang ada di kota Ternate,” bebernya

Kasus dugaan korupsi dana Haornas tahun 2018 ini pun, kata Bung Tono, di diduga kuat menyeret sejumlah pejabat daerah kota Ternate, termasuk mantan orang nomor tiga di kota Ternate yang saat itu sebagai ketua tim Anggara pemerintah daerah (TAPD).

Selain itu dugaan kasus korupsi pengelolaan dana penyertaan modal pada Perusahan Daerah (Perusda) Kota Ternate Tahun 2016-2018, senilai kurang lebih 25 Miliar rupiah yang di duga amburadul pengelolaannya, hingga dilaporkan ke lembaga penegakan hukum namun sampai sejauh ini belum ada titik terang terkait status hukumnya.

Sambung Bung Tono, sejumlah permasalahan dugaan tindak pidana korupsi tersebut di atas tentunya telah melanggar ketentuan undang-undang no 20 tahun 2021, atas perubahan undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan serta undang-undang no 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Olehnya itu DPD GPM Maluku Utara mendesak, kepada Kejari Ternate dan Kejati Malut, untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang hingga saat ini masih tersendat,” ujarnya

Adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh DPD GPM pada saat aksi berlangsung;

  1. mendesak kepada kejaksaan negeri kota Ternate Segera melakukan pemanggilan terhadap mantan ketua tim angaran pemerintah daerah (TPAD) kota Ternate yang saat ini sebagai orang no satu di kota Ternate untuk di minta keterangan sebagai saksi atas dugaan kasus ini.dan mempertanyak progres penanganan kasus ini.
  2. desak kejaksaan tinggi Maluku Utara segera tuntaskan kasus Perusda kota Ternate dan mempertanyakan progres penanganan kasus ini.
  3. mendesak KPK Telusuri Pembelian eks kediaman gubernur Malut yang di duga bermasala.yang lakukan oleh oknum kepala dinas.

BERITA DAERAH

LIHAT SEMUA

Dinilai Langgar UU, Senator DPD RI...

Ternate - Viral Video Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, mengejar massa aksi dengan sebilah senjata tajam (Sajam), saat menggelar aksi...

Tokoh Muda Makayoa; Integritas KPUD Halsel...

Labuha - Dengan lolosnya sejumlah incumbent Penyelenggara Pemilihan Kecamatan (PPK), diwilayah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), pada seleksi ulang anggota PPK tahun 2024 untuk pemilihan...

194 CJH Siap Diberangkatkan, Empat Diantaranya...

Halsel - Sebanyak 194 Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk musim 1445 H /2024 M siap diberangkatkan...

SAAT INI

HLH Se-dunia, DLH Kota Ternate dan Pertamina Gelar Penanaman...

Ternate - Memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) se-dunia Dinas Lingkungan Hidup (DLH)...

BERITA UTAMA

Mendikbud Batalkan UKT, Rektor; Unkhair Usul...

Ternate - Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. M. Ridha Ajam, tindaklanjuti pembatalan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan...

Dinilai Langgar UU, Senator DPD RI...

Ternate - Viral Video Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, mengejar massa aksi dengan sebilah senjata tajam (Sajam), saat menggelar aksi...

Sidang Kasus Dugaan Suap AGK, Tujuh...

Ternate - Pengadilan Negeri (PN) Ternate gelar sidang kedua atas kasus dugaan suap mantan gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba (AGK), dengan agenda...

REKOMENDASI

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate Utara Gelar Baksos Religi

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana Berqurban Satu Ekor Sapi

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Pudir III AIKOM Nilai Kebijakan Panitia Wisuda Bertentangan dengan Mekanisme Internal

Ternate - Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Ilham Djufri ST.,M.Kom menyatakan sikap bakal tidak mengikuti pelaksanaan wisuda Akdemi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate, yang diselenggarakan...

Walikota Ingatkan ASN Kota Ternate Untuk...

Ternate - Pengaruh judi terutama judi online cukup kuat akhir-akhir ini, sehingga Presiden RI, Ir. Joko Widodo, pun telah mengingatkan kepada seluruh jajaran ASN,...

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana...

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Usai Proses Penilaian Akhir Tahun Pelajaran...

Halsel - Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Halmahera Selatan, laksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setelah proses penilaian akhir tahun pelajaran 2023-2024. Plt Kepala MAN 1...

SNPMB-SNBT Tahun 2024 Diumumkan Besok

Ternate - Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun 2024, resmi diumumkan besok, Kamis, 13 Juni 2024. Hasil pengumuman...

IKLAN

DPD GPM Malut Gelar Aksi Tuntut Kejari Ternate Segera Usut Tuntas Kasus Tipikor

Ternate — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara, gelar aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Ternate, dengan tuntutan tuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Hari Olahraga Nasional (Haornas) tahun anggaran 2018.

Ketua DPD GPM Malut, Sartono Halek, saat ditemui awak media usai gelar aksi, Selasa (17/5), menyampaikan bahwa indeks prestasi korupsi di Indonesia berada pada peringkat ke 90 dari 197 Negara, bahkan motif korupsi banyak terjadi pada proses pelayanan biroksi pemerintah serta pengadaan barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah.

Bung Tono sapaan akrab Sartono Halek, mengungkapkan hal ini terjadi pada Pemerintah Daerah Kota Ternate, dengan sejumlah permasalahan yang tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah, maupun lembaga penegakan hukum di Kota Ternate, seperti dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Ternate, dimana ini menyeret nama sejumlah pejabat daerah kota Ternate saat ini.

“Salah satunya yakni dugaan kasus Korupsi dana Hari olahraga Nasional ( Haornas ) kota Ternate 2018, melalui anggaran shering Pemerintah Pusat (Kemenpora) senilai 2,5 Miliar rupiah, dan APBD Kota Ternate senilai 2,8 Miliar rupiah yang hingga sejauh ini belum ada progres penyelesaian oleh lembaga penegak hukum yang ada di kota Ternate,” bebernya

Kasus dugaan korupsi dana Haornas tahun 2018 ini pun, kata Bung Tono, di diduga kuat menyeret sejumlah pejabat daerah kota Ternate, termasuk mantan orang nomor tiga di kota Ternate yang saat itu sebagai ketua tim Anggara pemerintah daerah (TAPD).

Selain itu dugaan kasus korupsi pengelolaan dana penyertaan modal pada Perusahan Daerah (Perusda) Kota Ternate Tahun 2016-2018, senilai kurang lebih 25 Miliar rupiah yang di duga amburadul pengelolaannya, hingga dilaporkan ke lembaga penegakan hukum namun sampai sejauh ini belum ada titik terang terkait status hukumnya.

Sambung Bung Tono, sejumlah permasalahan dugaan tindak pidana korupsi tersebut di atas tentunya telah melanggar ketentuan undang-undang no 20 tahun 2021, atas perubahan undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan serta undang-undang no 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Olehnya itu DPD GPM Maluku Utara mendesak, kepada Kejari Ternate dan Kejati Malut, untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang hingga saat ini masih tersendat,” ujarnya

Adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh DPD GPM pada saat aksi berlangsung;

  1. mendesak kepada kejaksaan negeri kota Ternate Segera melakukan pemanggilan terhadap mantan ketua tim angaran pemerintah daerah (TPAD) kota Ternate yang saat ini sebagai orang no satu di kota Ternate untuk di minta keterangan sebagai saksi atas dugaan kasus ini.dan mempertanyak progres penanganan kasus ini.
  2. desak kejaksaan tinggi Maluku Utara segera tuntaskan kasus Perusda kota Ternate dan mempertanyakan progres penanganan kasus ini.
  3. mendesak KPK Telusuri Pembelian eks kediaman gubernur Malut yang di duga bermasala.yang lakukan oleh oknum kepala dinas.

Bagikan :

Artikel Terkait

Baca Juga

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate...

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

Pudir III AIKOM Nilai Kebijakan Panitia...

Ternate - Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Ilham Djufri ST.,M.Kom menyatakan sikap bakal tidak mengikuti pelaksanaan wisuda Akdemi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate, yang diselenggarakan...

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana...

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Iklan

error: Content is protected !!