Soal Tumpang Tindih IUP, Statement Sekprov Malut Ditanggapi Ketua DPC Peradi Kota Ternate

Bagikan :

TERPOPULER

HLH Se-dunia, DLH Kota Ternate dan...

Ternate - Memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) se-dunia Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate dan Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Ternate, gelar penanaman pohon...

BACA JUGA

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate Utara Gelar Baksos Religi

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana Berqurban Satu Ekor Sapi

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Ternate — Statement Sekertaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara (Malut), Samsudin A. Kadir, terkait dengan tumpang tindih Ijin Usaha Pertambangan (IUP) ditanggapi serius oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Ternate, M. Konoras, SH. MH.

Diketahui Sekprov Malut Samsudin A. Kadir, melalui beberapa media online maupun cetak, menyampaikan bahwa persoalan tumpang tindih IUP merupakan hal biasa dan akan ada mekanismenya. Statement ini langsung dengan tegas ditanggapi oleh Ketua DPC Peradi Kota Ternate.

M. Konoras, SH. MH, Ketua Peradi Kota Ternate, kepada media ini, Sabtu (12/2), menyampaikan bahwa statement yang disampaikan Sekprov Malut ini, akan berdampak pada kewibawaan Gubernur sebagai penanggungjawab di daerah, terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi tambang di daerah dan bisa saja terjadi konflik yang justru merugikan Pemerintah Daerah serta rakyatnya sendiri.

Menurut Ko Ama sapaan akrab M. Konoras, bahwa UU tidak membolehkan IUP itu salaing tumpang tindih, karena tidak mungkin satu lokasi pertambangan memiliki dua ijin, hal ini akan berakibat pada adanya kerusakan lingkungan dan sulit dimintai pertanggungjawaban pidana, karena saling lempar tanggungjawab.

Ia mengatakan, pasca berlakunya UU Minerba, maka semua ijin – ijin pertambangan dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat untuk mengeluarkan ijin tersebut.

“Sehingga Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah hanya diberikan hak untuk merekomendasi ke Menteri, guna mendapatkan ijin setelah badan hukum Perusahan memenuhi beberapa syarat diantaranya syarat administrasi, syarat tehnis, syarat lingkungan dan syarat finansial, serta syarat – syarat lainnya,” ujar Ko Ama.

Jika dilihat dari aspek hukum lanjut Ko Ama, ketika kewenangan memberikan IUP itu sudah menjadi kewenangan Pemerintah pusat, maka ijin – ijin sebelumnya telah menjadi gugur dan atau harus direview kembali, hal ini dilakukan guna mendapatkan ijin baru berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah pusat.

“Jadi menurut saya pernyataan Sekprov Malut, terakit dengan tumpang tindih IUP merupakan hal biasa, maka ini ada masalah besar yang patut dicurigai. Karena makna tumpang tindih itu sendiri adalah merupakan masalah besar yang harus diselesaikan, bukan seenaknya mengatakan itu tidak ada masalah,” tegas Ko Ama yang juga salah satu praktis Hukum ini.

Ko Ama juga berharap Gubernur wajib menertibkan ijin – ijin yang saling tumpang tindih tersebut, karena bisa saja ada indikasi terkait suap menyuap dalam mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

Selain itu ia juga meminta kepada Sekprov Malut sebagai pejabat publik, agar tidak mengeluarkan statement diluar ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang menimbulkan gejolak pemikiran di tengah-tengah masyarakat.

BERITA DAERAH

LIHAT SEMUA

Dinilai Langgar UU, Senator DPD RI...

Ternate - Viral Video Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, mengejar massa aksi dengan sebilah senjata tajam (Sajam), saat menggelar aksi...

Tokoh Muda Makayoa; Integritas KPUD Halsel...

Labuha - Dengan lolosnya sejumlah incumbent Penyelenggara Pemilihan Kecamatan (PPK), diwilayah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), pada seleksi ulang anggota PPK tahun 2024 untuk pemilihan...

194 CJH Siap Diberangkatkan, Empat Diantaranya...

Halsel - Sebanyak 194 Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk musim 1445 H /2024 M siap diberangkatkan...

SAAT INI

HLH Se-dunia, DLH Kota Ternate dan Pertamina Gelar Penanaman...

Ternate - Memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) se-dunia Dinas Lingkungan Hidup (DLH)...

BERITA UTAMA

Mendikbud Batalkan UKT, Rektor; Unkhair Usul...

Ternate - Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. M. Ridha Ajam, tindaklanjuti pembatalan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan...

Dinilai Langgar UU, Senator DPD RI...

Ternate - Viral Video Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, mengejar massa aksi dengan sebilah senjata tajam (Sajam), saat menggelar aksi...

Sidang Kasus Dugaan Suap AGK, Tujuh...

Ternate - Pengadilan Negeri (PN) Ternate gelar sidang kedua atas kasus dugaan suap mantan gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba (AGK), dengan agenda...

REKOMENDASI

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate Utara Gelar Baksos Religi

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana Berqurban Satu Ekor Sapi

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Walikota Ingatkan ASN Kota Ternate Untuk...

Ternate - Pengaruh judi terutama judi online cukup kuat akhir-akhir ini, sehingga Presiden RI, Ir. Joko Widodo, pun telah mengingatkan kepada seluruh jajaran ASN,...

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana...

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Usai Proses Penilaian Akhir Tahun Pelajaran...

Halsel - Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Halmahera Selatan, laksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setelah proses penilaian akhir tahun pelajaran 2023-2024. Plt Kepala MAN 1...

SNPMB-SNBT Tahun 2024 Diumumkan Besok

Ternate - Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun 2024, resmi diumumkan besok, Kamis, 13 Juni 2024. Hasil pengumuman...

IKLAN

Soal Tumpang Tindih IUP, Statement Sekprov Malut Ditanggapi Ketua DPC Peradi Kota Ternate

Ternate — Statement Sekertaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara (Malut), Samsudin A. Kadir, terkait dengan tumpang tindih Ijin Usaha Pertambangan (IUP) ditanggapi serius oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Ternate, M. Konoras, SH. MH.

Diketahui Sekprov Malut Samsudin A. Kadir, melalui beberapa media online maupun cetak, menyampaikan bahwa persoalan tumpang tindih IUP merupakan hal biasa dan akan ada mekanismenya. Statement ini langsung dengan tegas ditanggapi oleh Ketua DPC Peradi Kota Ternate.

M. Konoras, SH. MH, Ketua Peradi Kota Ternate, kepada media ini, Sabtu (12/2), menyampaikan bahwa statement yang disampaikan Sekprov Malut ini, akan berdampak pada kewibawaan Gubernur sebagai penanggungjawab di daerah, terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi tambang di daerah dan bisa saja terjadi konflik yang justru merugikan Pemerintah Daerah serta rakyatnya sendiri.

Menurut Ko Ama sapaan akrab M. Konoras, bahwa UU tidak membolehkan IUP itu salaing tumpang tindih, karena tidak mungkin satu lokasi pertambangan memiliki dua ijin, hal ini akan berakibat pada adanya kerusakan lingkungan dan sulit dimintai pertanggungjawaban pidana, karena saling lempar tanggungjawab.

Ia mengatakan, pasca berlakunya UU Minerba, maka semua ijin – ijin pertambangan dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat untuk mengeluarkan ijin tersebut.

“Sehingga Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah hanya diberikan hak untuk merekomendasi ke Menteri, guna mendapatkan ijin setelah badan hukum Perusahan memenuhi beberapa syarat diantaranya syarat administrasi, syarat tehnis, syarat lingkungan dan syarat finansial, serta syarat – syarat lainnya,” ujar Ko Ama.

Jika dilihat dari aspek hukum lanjut Ko Ama, ketika kewenangan memberikan IUP itu sudah menjadi kewenangan Pemerintah pusat, maka ijin – ijin sebelumnya telah menjadi gugur dan atau harus direview kembali, hal ini dilakukan guna mendapatkan ijin baru berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah pusat.

“Jadi menurut saya pernyataan Sekprov Malut, terakit dengan tumpang tindih IUP merupakan hal biasa, maka ini ada masalah besar yang patut dicurigai. Karena makna tumpang tindih itu sendiri adalah merupakan masalah besar yang harus diselesaikan, bukan seenaknya mengatakan itu tidak ada masalah,” tegas Ko Ama yang juga salah satu praktis Hukum ini.

Ko Ama juga berharap Gubernur wajib menertibkan ijin – ijin yang saling tumpang tindih tersebut, karena bisa saja ada indikasi terkait suap menyuap dalam mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

Selain itu ia juga meminta kepada Sekprov Malut sebagai pejabat publik, agar tidak mengeluarkan statement diluar ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang menimbulkan gejolak pemikiran di tengah-tengah masyarakat.

Bagikan :

Artikel Terkait

Baca Juga

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate...

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana...

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Iklan

error: Content is protected !!