Ternate – Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara menggelar Musyawarah Daerah (Musda) V melalui Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) di Bela Hotel, Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Senin (2/11). Forum tersebut mengusung tema “Konsolidasi Demokrat: Rapatkan Barisan, Bangun Kekuatan, Rebut Kemenangan”.
Kegiatan ini dihadiri Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara virtual. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron hadir secara langsung sekaligus membuka Musda.
Turut hadir jajaran pengurus DPP, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku Utara, pimpinan partai politik di Maluku Utara atau perwakilannya, Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara M. Rahmi Husen, Sekretaris DPD Junaidi A. Bahruddin, Bendahara DPD Nasri Abubakar, serta seluruh Ketua DPC Partai Demokrat kabupaten/kota se-Maluku Utara dan peserta Musda.
Dalam sambutannya, Herman Khaeron menegaskan bahwa proses pergantian dan penetapan kepemimpinan di tingkat daerah harus mengikuti mekanisme serta ketentuan organisasi Partai Demokrat.
Menurut dia, hasil Musda merupakan bagian dari tahapan organisasi yang harus dilalui. Namun, penetapan bakal calon ketua dalam forum Musda tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai Ketua DPD definitif.
“Setelah proses demisioner terhadap kepengurusan yang lama, kepemimpinan kemudian diambil alih sementara oleh BPOKK,” ujar Herman.
Ia menjelaskan, nama-nama yang ditetapkan melalui tahapan persidangan Musda selanjutnya akan disampaikan kepada DPP untuk diproses sesuai mekanisme internal partai. Keputusan akhir mengenai penetapan Ketua DPD berada di tangan Ketua Umum DPP Partai Demokrat.
“Dengan demikian, seluruh tahapan pemilihan di daerah tetap harus mengikuti ketentuan organisasi yang berlaku,” tegasnya.
Herman juga menyoroti keberlangsungan roda organisasi selama masa transisi kepengurusan. Menurutnya, pengurus daerah tetap dapat menjalankan aktivitas organisasi. Namun, sejumlah kewenangan strategis, terutama terkait administrasi dan keuangan partai, harus dikoordinasikan serta mendapat persetujuan pengurus pusat. Hal itu juga berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban kepada Kesbangpol.
Ia berharap Musda V menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi internal Partai Demokrat Maluku Utara dalam menghadapi berbagai agenda politik mendatang.
“Musda ini menjadi forum strategis bagi Partai Demokrat Maluku Utara untuk memperkuat konsolidasi internal menjelang kontestasi politik ke depan,” pungkasnya.
Sementara itu, Nasri Abubakar menyampaikan rasa syukur setelah ditetapkan sebagai bakal calon Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara. Meski demikian, ia menyadari bahwa keputusan final mengenai kepemimpinan DPD tetap menjadi kewenangan DPP, khususnya Ketua Umum Partai Demokrat.
“Alhamdulillah, meskipun baru ditetapkan sebagai bakal calon, nanti keputusannya berada di DPP atau Ketua Umum sendiri. Untuk ke depan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah konsolidasi di semua tingkat struktur, mulai dari bawah sampai ke puncak DPD,” kata Nasri.
Ia menilai konsolidasi organisasi menjadi langkah penting untuk menyatukan kekuatan partai sekaligus merumuskan strategi menghadapi Pemilu 2029.
Nasri juga memaparkan sejumlah target politik Partai Demokrat Maluku Utara. Salah satunya, memperluas keterwakilan partai di DPRD kabupaten/kota yang selama ini belum memiliki kursi Demokrat, serta meningkatkan perolehan kursi di DPRD Provinsi Maluku Utara.
Namun, target utama yang ingin diwujudkan adalah mengembalikan keterwakilan Partai Demokrat di DPR RI melalui daerah pemilihan Maluku Utara.
“Target utama kami adalah satu kursi DPR RI. Partai Demokrat pernah menduduki kursi DPR RI pada 2009, tetapi kehilangan kursi sejak 2014 hingga saat ini. Itu tugas utama saya, mengembalikan kursi itu,” tegasnya.
Nasri berharap konsolidasi yang solid dan menyeluruh di seluruh tingkatan kepengurusan dapat menjadi modal bagi Partai Demokrat Maluku Utara untuk meningkatkan perolehan suara dan kursi legislatif pada Pemilu 2029.
Dengan demikian, Musda V tidak hanya menjadi agenda pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum konsolidasi dan penentuan arah strategi politik Demokrat Maluku Utara dalam menghadapi kontestasi politik mendatang.
