Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan tema “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Rakyat”.
Kegiatan berlangsung di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (PPN), Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (5/8).
Acara tersebut menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo, jajaran pejabat kementerian, Forkopimda Maluku Utara, para kepala daerah, akademisi, pimpinan perusahaan, serta asosiasi desa dari berbagai daerah di Indonesia.
Seminar nasional itu menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini dinilai sebagai instrumen penguatan ekonomi kerakyatan sekaligus pendukung ketahanan pangan nasional.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, menekankan komitmen Pemprov Maluku Utara mendukung penuh pembentukan dan penguatan koperasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.
“Kami mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal keberhasilan program ini agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa,” ujarnya.
Adapun, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, mengatakan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam mewujudkan desa yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
“Koperasi harus mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa, bukan hanya sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga mengelola berbagai potensi ekonomi lokal mulai dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga usaha mikro dan kecil,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, kementerian dan lembaga, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat.
“Dengan tata kelola yang baik dan pendampingan yang berkelanjutan, koperasi diyakini mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi angka kemiskinan di desa,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, menegaskan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperbaiki sistem distribusi hasil produksi masyarakat.
“Pemerintah ingin memastikan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, maupun peternakan yang dihasilkan masyarakat dapat dikelola secara lebih efisien melalui koperasi sehingga memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi,” tandasnya.
Lebih lanjut, Zulkifli mengatakan, koperasi diharapkan menjadi pusat distribusi, pemasaran, penyimpanan, hingga pengembangan usaha masyarakat desa. Dengan demikian, rantai distribusi dapat dipersingkat, harga menjadi lebih baik bagi petani dan nelayan, serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
“Tata kelola koperasi harus profesional, transparan, dan akuntabel agar mampu menjadi lembaga ekonomi yang dipercaya masyarakat,” pungkasnya.
Melalui seminar nasional tersebut, pemerintah berharap terbentuk sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam mempercepat lahirnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
Kehadiran koperasi yang sehat dan produktif diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta mendorong pemerataan pembangunan dari desa menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
