Ternate – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Ternate meraih sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2022, standar internasional untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).
Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat tata kelola dan perlindungan data kependudukan secara profesional, aman, dan tepercaya.
Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, pada 3–4 Agustus.
Rakornas tahun ini mengusung tema “Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai Fondasi Digital Public Infrastructure dalam Mendukung Transformasi Digital Pemerintah.”
SNI ISO/IEC 27001:2022 merupakan standar internasional yang mengatur sistem manajemen keamanan informasi, termasuk perlindungan data sensitif, pengelolaan risiko, serta penerapan kebijakan keamanan informasi di lingkungan organisasi.
Sertifikasi tersebut diperoleh setelah Disdukcapil Kota Ternate melalui serangkaian audit oleh lembaga sertifikasi independen yang menilai sistem, prosedur, serta pengendalian keamanan informasi yang diterapkan.
Kepala Disdukcapil Kota Ternate, Fahri Fuad, mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen instansinya dalam menjaga keamanan data masyarakat.
“Sertifikat ini menjadi bukti nyata bahwa kami serius dalam menjaga keamanan data masyarakat,” ujar Fahri, Rabu (5/8).
Ia menambahkan, sejalan dengan arahan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, kepercayaan publik menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.
“Karena itu, kami akan terus berinovasi meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi yang aman dan andal demi mewujudkan Ternate Andalan,”tegasnya.
Menurut Fahri, capaian itu merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Disdukcapil Kota Ternate yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus menjaga keamanan informasi kependudukan sesuai standar internasional.
