Ternate — Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) menyiapkan skema pendidikan alternatif untuk menekan tingginya angka putus sekolah di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
Mulai tahun ajaran 2026, pemerintah daerah akan menerapkan program sekolah terbuka bagi anak-anak usia sekolah yang selama ini terkendala jarak dan akses pendidikan.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan program tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Model sekolah terbuka akan menjadi solusi jangka menengah pemerataan pendidikan di provinsi kepulauan itu.
“Mulai tahun ajaran baru kita akan membuka sekolah terbuka. Dinas Pendidikan Provinsi akan bekerja sama dengan kabupaten dan kota dengan memanfaatkan gedung SD atau SMP yang pada sore hari tidak lagi digunakan, khususnya untuk jenjang SMA di wilayah kepulauan,” kata Sherly dalam rapat koordinasi kepala daerah se-Maluku Utara di Ternate, Rabu, (17/12).
Menurut Sherly, Maluku Utara masih menghadapi persoalan serius tingginya angka putus sekolah, yang mencapai puluhan ribu siswa dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas. Faktor geografis kepulauan, keterbatasan sarana pendidikan, serta mahalnya biaya transportasi menjadi penyebab utama.
Dalam pelaksanaannya, sekolah terbuka akan mengandalkan sistem pembelajaran daring. Pemerintah provinsi akan menyediakan perangkat komputer beserta jaringan internet, serta menugaskan satu hingga dua guru pembimbing dari SMA terdekat untuk mendampingi siswa selama proses belajar.
Meski berlangsung jarak jauh, Sherly menegaskan kualitas pembelajaran tetap menjadi perhatian. Para siswa akan mengikuti kurikulum dan ujian yang sama dengan sekolah formal serta memperoleh ijazah SMA yang sah.
“Membangun sekolah di setiap pulau membutuhkan biaya sangat besar. Karena itu, Kementerian Pendidikan memberikan ruang agar anak-anak di wilayah kepulauan tetap bisa memperoleh ijazah SMA melalui pembelajaran daring,” ujar dia.
Program sekolah terbuka juga diharapkan mampu menekan beban ekonomi keluarga. Selama ini, banyak siswa terpaksa meninggalkan kampung halaman untuk bersekolah di pulau besar, yang menuntut biaya tambahan untuk tempat tinggal dan kebutuhan hidup.
Dengan skema ini, siswa dapat tetap tinggal bersama orang tua tanpa harus menanggung biaya tambahan, sementara akses pendidikan tetap terbuka.
Sherly mengajak seluruh kepala daerah di Maluku Utara mendukung pelaksanaan sekolah terbuka sebagai investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.
“Ke depan, tidak boleh lagi ada anak Maluku Utara yang putus sekolah hanya karena faktor ekonomi atau keterbatasan akses,” katanya.
