Ternate — Perekonomian Provinsi Maluku Utara mencatatkan lonjakan signifikan dengan pertumbuhan mencapai 39,1% pada kuartal III/2025, jauh melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Capaian tersebut disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dalam Forum Kepala Daerah se-Maluku Utara yang digelar di Kota Ternate dan diikuti para bupati serta wali kota secara luring dan daring di Hotel Bela, Ternate, Rabu (17/12).

Meski mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional, Sherly menegaskan bahwa angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, masih terdapat persoalan mendasar di sektor kemiskinan, pendidikan, serta akurasi data sosial.

“Pertumbuhan tinggi tidak otomatis menyelesaikan semua masalah. Kita masih menghadapi tantangan struktural yang harus dibenahi bersama,” ujarnya.

Lonjakan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara ditopang oleh kinerja tiga kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran 50%—70%. Kabupaten Halmahera Tengah menjadi salah satu daerah yang menonjol setelah meraih penghargaan nasional atas pertumbuhan ekonomi tertinggi sekaligus berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit.

Namun demikian, tingkat kemiskinan Maluku Utara secara keseluruhan masih berada di level 5,8%, sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,5%. Pemerintah daerah menargetkan angka pengangguran turun menjadi 4% pada 2026. Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Utara berada di angka 72, dengan target kenaikan 0,4 poin tahun depan.

Di sektor pendidikan, Pemprov Maluku Utara mengalokasikan anggaran Rp31 miliar melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk membebaskan siswa SMA dari kewajiban membayar uang komite.

Gubernur meminta masyarakat melaporkan jika masih ditemukan pungutan di sekolah negeri. Namun, ia mengakui adanya tantangan di sekolah-sekolah wilayah kepulauan yang memiliki jumlah siswa terbatas dan masih bergantung pada tenaga guru honorer, sehingga kesulitan menutup biaya operasional.

Selain BOSDA, Maluku Utara memperoleh dana Rp92 miliar pada 2025 untuk program revitalisasi sekolah. Sebanyak 72 sekolah juga telah disetujui menerima bantuan dari pemerintah pusat pada 2026.

“Kejujuran data menjadi kunci. Jika data tidak akurat, justru sekolah bisa kehilangan peluang bantuan,” kata Sherly.

Persoalan akurasi data sosial juga berdampak pada penyaluran beasiswa daerah. Dari target 1.000 mahasiswa penerima beasiswa provinsi pada 2025, realisasi baru mencapai 540 mahasiswa. Hal ini disebabkan banyak warga miskin tidak tercatat dalam kelompok desil 1 hingga 4.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemprov Maluku Utara berencana melakukan pemadanan data antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar kebijakan beasiswa 2026 lebih tepat sasaran.

Forum Kepala Daerah ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan 2026, dengan fokus utama pada pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terpencil Maluku Utara.