Sofifi – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Maluku Utara nilai Program Sekolah Rakyat tahun 2025 yang di gagas Kementerian Sosial (Kemensos) hanya menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Seperti diketahui, Kemensos ingin merekayasa pendidikan agar berfungsi dalam memutus rantai kemiskinan melalui program populis sekolah rakyat. Dalam ide Kemensos, sekolah rakyat akan menyasar keluarga miskin ekstrim berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Program sekolah rakyat rencana akan dibangun sebanyak 100 unit pada tahun 2025 dengan memakan anggaran 100 Miliar per unit yang berasal dari APBN dan Corporate Social Responsibility (CSR).
Ketua EW-LMND Malut, Anton David Punana, kepada awak media, menyampaikan bahwa dengan program yang digagas Kemensos tersebut LMND seluruh Indonesia khususnya LMND Maluku Utara menanggapi bahwa ide Kemensos akan menambah beban pengeluaran anggaran negara yang belum tentu berhasil dalam memberantas kemiskinan.
“Publik sangat meragukan karena belum ada blueprint sekolah rakyat dalam pemberantasan kemiskinan sampai saat ini. Ketakutannya hanya mengikuti pemahaman umum, kalau pendidikan dapat mengeluarkan seseorang dari kemiskinan. Kalau idenya begitu, lebih baik menyediakan data kepada Kementerian Pendidikan Dasar & Menengah agar menghasilkan manfaat yang lebih terukur,” ujarnya, pada Rabu (30/04).
Menurut Anton, Program Sekolah Rakyat merupakan program populis yang dianggap sebagai formulasi dalam menyelesaikan permasalahan mendasar rakyat. Kemensos percaya bahwa melalui pendidikan masyarakat kalangan bawah mampu meningkatkan taraf hidupnya sehingga dapat terbebas dari belenggu kemiskinan. Namun LMND menilai program ini disusun tanpa perencanaan yang jelas dan matang.
Hal ini di kutip apa yang di katakan oleh Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh mengatakan akan merancang kurikulum khusus namun tetap memadukan dengan kurikulum nasional, tentu ini mengejutkan bagi LMND sebab tidak ada satu terobosan baru didalam konsep pendidikan yang coba diajukan oleh pemerintah.
“Tapi mengadopsi kembali kurikulum yang gagal tentu sebuah tindakan yang keliru dan menunjukan ketidakmampuan kementrian sosial dalam menangani pendidikan. Meningkatkan SDM Indonesia saja tidak mampu lalu bagaimana mau menyelesaikan kemiskinan,” cecar Anton.
Lebih lanjut, Ketwil LMND Malut, menyoalkan bahwa Program Sekolah Rakyat oleh Kemensos tentu akan berimbas pada Kementerian Pendidikan, sebab pengelolaan anggaran untuk pendidikan sudah jadi barang tentu akan dibagi ke Program Sekolah Rakyat. Ini menjadi beban baru bagi pendidikan nasional.
Olehnya itu, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) mengusulkan agar anggaran pembangunan sekolah rakyat dialokasikan saja untuk:
1. Anggaran Sekolah Rakyat lebih baik dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur dan layanan sekolah pada umumnya yang masih banyak membutuhkan sentuhan tangan pemerintah.
2. Anggaran Sekolah Rakyat bisa dipergunakan untuk meningkatkan bantuan beasiswa pendidikan berupa KIP Kuliah dan PIP yang selama ini hanya diberikan per tahun bisa ditingkatkan menjadi tiap 6 bulan sekali serta menambah jumlah penerima.
3. Anggaran Sekolah Rakyat bisa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang selama ini mendapatkan penghasilan sangat minim.
4. Anggaran Sekolah Rakyat bisa diperuntukan untuk meningkatkan kualitas asrama – asrama mahasiswa.
5. Anggaran Sekolah Rakyat bisa dipergunakan untuk mensubsidi biaya pendidikan selama 4 semester pada perguruan Tinggi.
6. Anggaran Sekolah rakyat bisa dipergunakan untuk mensubsidi biaya pendidikan kesehatan seperti kedokteran yang biayanya sangat tinggi dan sulit dijangkau oleh kelas menengah maupun rakyat miskin.
