Soal Keluhan Pasien BPJS Terkait Layanan di RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie, Ini penjelasannya

Bagikan :

TERPOPULER

Pendaftaran KIP-Kuliah Tahun 2025 Resmi Dibuka,...

Ternate - Universitas Khairun (Unkhair) Ternate mengumumkan pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) tahun 2025, dibuka sejak 4 Februari 2025. Kepala Bagian (Kabag) Akademik Unkhair,...

BACA JUGA

Ternate – Direktur RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie dr. Alwia Assagaf angkat bicara soal keluhan pasien BPJS Kesehatan yang mengeluhkan tidak mendapatkan pelayanan maksimal dari pihak Rumah Sakit tersebut.

Sebelumnya pada media ini, keluarga pasien peserta BPJS menguluhkan soal pembayaran obat di apotik meskipun telah menyodorkan bukti kepesertaan BPJS, juga pergantian uang oleh loket layanan aduan yang memakan waktu 2 sampai 3 hari, yang dinilai sangat merepokan dan menyusahkan, apalagi pasien yang berasal dari keluarga yang tidak mampu.

Hal tersebut kemudian diklarifikasi oleh Direktur RSUD Dr. H. Chasan dr. Alwia Assagaf. Kepada awak media, Senin (15/05). Menurutnya terkait masalah pemberlakuan pergantian uang oleh loket layanan aduan rumah sakit itu di sebabkan karena rumah sakit terjadi kekosongan obat.

[the_ad id=”3193″]

Alwia menjelaskan, bahwa saat ini RSUD Dr. H. Chasan Bosoeri tidak bisa melakukan pembelian obat kepada distributor (Vendor) selain Kimia farma apotik, karena telah di kunci oleh distributor akibat hutang yang belum terbayar.

“Ada 63 vendor yang rumah sakit berhutang obat di perbakalan farmasi, karena memang anggaran kita sangat terbatas. Untuk biaya BPJS yang di bayarkan ke kami setiap bulan, itu di bayarkan untuk jasa layanan, operasional dengan banyaknya kegiatan yang harus di selesaikan,” terangnya.

Dikatakan, setiap bulan pihaknya melakukan pembayaran ke Vendor obat atau perbakalan farmasi terkait hutang barulah dibuka kuncinya, kemudian baru pihaknya berbelanja segala kebutuhan dengan sistem cast atau pembayaran tunai.

“di bayar sedikit-sedikit karena keuangan terbatas. Untuk Kimia Farma Apotik sebagai hutang paling besar, kurang lebih per April 2023 kemarin itu 14 miliar,” sebutnya.

Alwia juga menjelaskan, bahwa setiap pelayanan di kimia Farma Apotik adalah pembelian resep bukan bayar anfrak obat, maka setiap pelayanan, pasien BPJS mengambil resepnya di kimia Farma apotik, nanti yang bayar pihak rumah sakit, meski dengan cara dicicil sedikit demi sedikit.

“Makanya pasien di berikan resep untuk pengambilan obat itu di beli dulu, selain apotik rumah sakit tidak ada, maka harus di beli di apotik lain, dan pihak apotik memberikan kwitansi untuk di bawah ke rumah sakit dalam hal ini di loket, baru di mintai nomor hp, nama dan kwitansi, lalu kemudian kami dari rumah sakit mengganti sebanyak yang pasien belanja obat di luar tadi, karena ini peserta BPJS,” ujar Alwia.

Alwia bilang, pasien seharusnya tidak mengeluarkan biaya, hanya saja ketersediaan obat di RSUD terbatas akibat di kunci oleh apotik.

“Jadi saya mohon maaf kepada masyarakat, ini seharusnya tidak terjadi, tapi apa boleh buat, kita diperhadapkan dengan kondisi seperti ini, jadi mohon perhatiannya juga,” imbuhnya

BERITA DAERAH

LIHAT SEMUA

Dukung Program Ketahanan Pangan, Distan Halteng...

Halteng - Pemerintah Daerah (Pemda), Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), melalui Dinas Pertanian menyerahkan benih padi varietas Inpari 32 kepada petani di Desa Lembah Asri...

Polres Halsel Siagakan 200 Personel Gabungan...

Labuha - Debat pertama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dijadwalkan berlangsung hari ini, Rabu,...

Dinilai Langgar UU, Senator DPD RI...

Ternate - Viral Video Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, mengejar massa aksi dengan sebilah senjata tajam (Sajam), saat menggelar aksi...

SAAT INI

Temuan Jenazah di Perairan Desa Sabatang Halsel, Diduga Kuat...

Halsel - Perjalanan panjang mencari jurnalis Metro TV, Sahril Helmi Kontributor Maluku...

BERITA UTAMA

KPU Malut Resmi Tetapkan Sherly-Sarbin Sebagai...

Sofifi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) resmi menetapkan Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Maluku...

Dukung Program Ketahanan Pangan, Distan Halteng...

Halteng - Pemerintah Daerah (Pemda), Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), melalui Dinas Pertanian menyerahkan benih padi varietas Inpari 32 kepada petani di Desa Lembah Asri...

Akibat Tindakan Premanisme, Kadis Perindagkop Halbar...

Halbar - Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Kadisperindagkop) Halmahera Barat, Demisius O. Boky bersama salah satu stafnya Sony O. Boky resmi ditetapkan...

REKOMENDASI

Temuan Jenazah di Perairan Desa Sabatang...

Halsel - Perjalanan panjang mencari jurnalis Metro TV, Sahril Helmi Kontributor Maluku Utara, yang hilang usai ledakan speedboat RIB 04 Basarnas Ternate berakhir. Jurnalis Metro...

Jumat Berkah, Kemenag Ternate Berbagi

Ternate - Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Ternate telah distribusikan 14 paket bantuan kepada masyarakat Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (Malut). Jumat (07/02). Bantuan tersebut...

Efisiensi Anggaran Berdampak Pada Kegiatan PSN...

Ternate - Instruksi presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, berdampak pada kegiatan Proyek...

KPU Malut Resmi Tetapkan Sherly-Sarbin Sebagai...

Sofifi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) resmi menetapkan Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Maluku...

IKLAN

Soal Keluhan Pasien BPJS Terkait Layanan di RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie, Ini penjelasannya

Ternate – Direktur RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie dr. Alwia Assagaf angkat bicara soal keluhan pasien BPJS Kesehatan yang mengeluhkan tidak mendapatkan pelayanan maksimal dari pihak Rumah Sakit tersebut.

Sebelumnya pada media ini, keluarga pasien peserta BPJS menguluhkan soal pembayaran obat di apotik meskipun telah menyodorkan bukti kepesertaan BPJS, juga pergantian uang oleh loket layanan aduan yang memakan waktu 2 sampai 3 hari, yang dinilai sangat merepokan dan menyusahkan, apalagi pasien yang berasal dari keluarga yang tidak mampu.

Hal tersebut kemudian diklarifikasi oleh Direktur RSUD Dr. H. Chasan dr. Alwia Assagaf. Kepada awak media, Senin (15/05). Menurutnya terkait masalah pemberlakuan pergantian uang oleh loket layanan aduan rumah sakit itu di sebabkan karena rumah sakit terjadi kekosongan obat.

[the_ad id=”3193″]

Alwia menjelaskan, bahwa saat ini RSUD Dr. H. Chasan Bosoeri tidak bisa melakukan pembelian obat kepada distributor (Vendor) selain Kimia farma apotik, karena telah di kunci oleh distributor akibat hutang yang belum terbayar.

“Ada 63 vendor yang rumah sakit berhutang obat di perbakalan farmasi, karena memang anggaran kita sangat terbatas. Untuk biaya BPJS yang di bayarkan ke kami setiap bulan, itu di bayarkan untuk jasa layanan, operasional dengan banyaknya kegiatan yang harus di selesaikan,” terangnya.

Dikatakan, setiap bulan pihaknya melakukan pembayaran ke Vendor obat atau perbakalan farmasi terkait hutang barulah dibuka kuncinya, kemudian baru pihaknya berbelanja segala kebutuhan dengan sistem cast atau pembayaran tunai.

“di bayar sedikit-sedikit karena keuangan terbatas. Untuk Kimia Farma Apotik sebagai hutang paling besar, kurang lebih per April 2023 kemarin itu 14 miliar,” sebutnya.

Alwia juga menjelaskan, bahwa setiap pelayanan di kimia Farma Apotik adalah pembelian resep bukan bayar anfrak obat, maka setiap pelayanan, pasien BPJS mengambil resepnya di kimia Farma apotik, nanti yang bayar pihak rumah sakit, meski dengan cara dicicil sedikit demi sedikit.

“Makanya pasien di berikan resep untuk pengambilan obat itu di beli dulu, selain apotik rumah sakit tidak ada, maka harus di beli di apotik lain, dan pihak apotik memberikan kwitansi untuk di bawah ke rumah sakit dalam hal ini di loket, baru di mintai nomor hp, nama dan kwitansi, lalu kemudian kami dari rumah sakit mengganti sebanyak yang pasien belanja obat di luar tadi, karena ini peserta BPJS,” ujar Alwia.

Alwia bilang, pasien seharusnya tidak mengeluarkan biaya, hanya saja ketersediaan obat di RSUD terbatas akibat di kunci oleh apotik.

“Jadi saya mohon maaf kepada masyarakat, ini seharusnya tidak terjadi, tapi apa boleh buat, kita diperhadapkan dengan kondisi seperti ini, jadi mohon perhatiannya juga,” imbuhnya

Bagikan :

Artikel Terkait

Baca Juga

Iklan

error: Content is protected !!