DPD GPM Malut Terus Desak Kejati Usut Tuntas Sejumlah Dugaan Kasus Tipikor

Bagikan :

TERPOPULER

Walikota Ingatkan ASN Kota Ternate Untuk...

Ternate - Pengaruh judi terutama judi online cukup kuat akhir-akhir ini, sehingga Presiden RI, Ir. Joko Widodo, pun telah mengingatkan kepada seluruh jajaran ASN,...

BACA JUGA

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate Utara Gelar Baksos Religi

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

HLH Se-dunia, DLH Kota Ternate dan Pertamina Gelar Penanaman Mangrove

Ternate - Memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) se-dunia Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate dan Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Ternate, gelar penanaman pohon...

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana Berqurban Satu Ekor Sapi

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Walikota Ingatkan ASN Kota Ternate Untuk Tidak Terlibat Persoalan Judi

Ternate - Pengaruh judi terutama judi online cukup kuat akhir-akhir ini, sehingga Presiden RI, Ir. Joko Widodo, pun telah mengingatkan kepada seluruh jajaran ASN,...

Ternate – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Provinsi Maluku Utara (Malut), terus mendesak kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut, agar segera mengusut tuntas sejumlah dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang dinilai telah merugikan negara, daerah dan masyarakat khususnya masyarakat Malut.

Ketua DPD GPM Malut, Sartono Halek, kepada media ini, Sabtu (13/5), menyampaikan bahwa terkait dengan sejumlah dugaan kasus Tipikor yang terjadi di wilayah Malut, khususnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Malut serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab), pihaknya akan terus mendesak Kejati Malut agar mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya.

Bung Tono sapaan akrab Sartono Halek, menyebutkan, dugaan kasus Tipikor yang terjadi di Disperindag Malut, yakni penyalahgunaan anggaran pengadaan wastafel injak tahun 2020 dengan nilai kurang lebih 1 miliar rupiah, dimana kasus tersebut telah dilaporkan pihaknya ke Kejati Malut pada beberapa waktu lalu.

“Dugaan kasus Tipikor ini sudah kami laporkan di Kejati Malut, sehingga ini sudah menjadi kewajiban bagi Kejati untuk menindaklanjuti dan mengusut, hingga dapat memastikan kepastian hukumnya agar tidak menjadi sebuah momok ditengah-tengah masyarakat,” ujar Bung Tono.

[the_ad id=”3193″]

Selain itu Bung Tono, menambahkan bahwa pihaknya juga akan mempressur dugaan kasus Tipikor di lingkup Dinas PUPR Pultab yakni dugaan penyalahgunaan APBD tahun 2016, 2019, 2020, 2021 dan 2022, senilai miliaran rupiah dimana sebelumnya kasus ini juga telah dilaporkan ke Kejati Malut oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Sejumlah proyek yang anggarannya diduga di tilep, seperti pembangunan jembatan Air Ratahaya yang bersumber dari APBD tahun 2018 senilai Rp 2.500.000.000, dan peningkatan jalan Bobong – Dufo tahun 2019 senilai Rp 10.799.999.999.62,” terang Bung Tono.

Bung Tono, menjelaskan bahwa pembangunan jembatan Air Ratahaya sebelumnya mengalami mangkrak, namun anehnya dianggarkan lagi di tahun 2022, hal yang sama juga terjadi pada proyek peningkatan jalan, dalam pembangunan tersebut telah rusak parah.

“Olehnya itu saya menegaskan kepada Kejati Malut, agar segera melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait untuk di mintai keterangan diantaranya Kadisperindag Malut, dengan dugaan kasus pengadaan wastafel injak tahun 2020, dan serta Kadis PUPR Kab. Pultab dengan dugaan kasus penyalahgunaan anggaran APBD.,” pintanya

“Hal ini karena bagi kami persoalan korupsi adalah suatu kejahatan yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor; 31 tahun 1999, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor; 20 tahun 2021, selain menyalahi ketentuan Undang-undang, korupsi juga merupakan kejahatan yang mengeksploitasi hak-hak ekonomi masyarakat,” pungkasnya

Bung Tono, juga berjanji dalam waktu dekat akan melakukan konsolidasi aksi di Kejati dan kediaman Gubernur Malut untuk melakukan pressure soal ini sehingga Kejati juga secepatnya memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan.

BERITA DAERAH

LIHAT SEMUA

Dinilai Langgar UU, Senator DPD RI...

Ternate - Viral Video Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, mengejar massa aksi dengan sebilah senjata tajam (Sajam), saat menggelar aksi...

Tokoh Muda Makayoa; Integritas KPUD Halsel...

Labuha - Dengan lolosnya sejumlah incumbent Penyelenggara Pemilihan Kecamatan (PPK), diwilayah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), pada seleksi ulang anggota PPK tahun 2024 untuk pemilihan...

194 CJH Siap Diberangkatkan, Empat Diantaranya...

Halsel - Sebanyak 194 Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk musim 1445 H /2024 M siap diberangkatkan...

SAAT INI

HLH Se-dunia, DLH Kota Ternate dan Pertamina Gelar Penanaman...

Ternate - Memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) se-dunia Dinas Lingkungan Hidup (DLH)...

BERITA UTAMA

Mendikbud Batalkan UKT, Rektor; Unkhair Usul...

Ternate - Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. M. Ridha Ajam, tindaklanjuti pembatalan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan...

Dinilai Langgar UU, Senator DPD RI...

Ternate - Viral Video Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, mengejar massa aksi dengan sebilah senjata tajam (Sajam), saat menggelar aksi...

Sidang Kasus Dugaan Suap AGK, Tujuh...

Ternate - Pengadilan Negeri (PN) Ternate gelar sidang kedua atas kasus dugaan suap mantan gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba (AGK), dengan agenda...

REKOMENDASI

Walikota Ingatkan ASN Kota Ternate Untuk Tidak Terlibat Persoalan Judi

Ternate - Pengaruh judi terutama judi online cukup kuat akhir-akhir ini, sehingga Presiden RI, Ir. Joko Widodo, pun telah mengingatkan kepada seluruh jajaran ASN,...

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana Berqurban Satu Ekor Sapi

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

HLH Se-dunia, DLH Kota Ternate dan Pertamina Gelar Penanaman Mangrove

Ternate - Memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) se-dunia Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate dan Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Ternate, gelar penanaman pohon...

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate Utara Gelar Baksos Religi

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

HLH Se-dunia, DLH Kota Ternate dan...

Ternate - Memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) se-dunia Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate dan Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Ternate, gelar penanaman pohon...

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana...

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Usai Proses Penilaian Akhir Tahun Pelajaran...

Halsel - Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Halmahera Selatan, laksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setelah proses penilaian akhir tahun pelajaran 2023-2024. Plt Kepala MAN 1...

SNPMB-SNBT Tahun 2024 Diumumkan Besok

Ternate - Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun 2024, resmi diumumkan besok, Kamis, 13 Juni 2024. Hasil pengumuman...

IKLAN

DPD GPM Malut Terus Desak Kejati Usut Tuntas Sejumlah Dugaan Kasus Tipikor

Ternate – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Provinsi Maluku Utara (Malut), terus mendesak kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut, agar segera mengusut tuntas sejumlah dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang dinilai telah merugikan negara, daerah dan masyarakat khususnya masyarakat Malut.

Ketua DPD GPM Malut, Sartono Halek, kepada media ini, Sabtu (13/5), menyampaikan bahwa terkait dengan sejumlah dugaan kasus Tipikor yang terjadi di wilayah Malut, khususnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Malut serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab), pihaknya akan terus mendesak Kejati Malut agar mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya.

Bung Tono sapaan akrab Sartono Halek, menyebutkan, dugaan kasus Tipikor yang terjadi di Disperindag Malut, yakni penyalahgunaan anggaran pengadaan wastafel injak tahun 2020 dengan nilai kurang lebih 1 miliar rupiah, dimana kasus tersebut telah dilaporkan pihaknya ke Kejati Malut pada beberapa waktu lalu.

“Dugaan kasus Tipikor ini sudah kami laporkan di Kejati Malut, sehingga ini sudah menjadi kewajiban bagi Kejati untuk menindaklanjuti dan mengusut, hingga dapat memastikan kepastian hukumnya agar tidak menjadi sebuah momok ditengah-tengah masyarakat,” ujar Bung Tono.

[the_ad id=”3193″]

Selain itu Bung Tono, menambahkan bahwa pihaknya juga akan mempressur dugaan kasus Tipikor di lingkup Dinas PUPR Pultab yakni dugaan penyalahgunaan APBD tahun 2016, 2019, 2020, 2021 dan 2022, senilai miliaran rupiah dimana sebelumnya kasus ini juga telah dilaporkan ke Kejati Malut oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Sejumlah proyek yang anggarannya diduga di tilep, seperti pembangunan jembatan Air Ratahaya yang bersumber dari APBD tahun 2018 senilai Rp 2.500.000.000, dan peningkatan jalan Bobong – Dufo tahun 2019 senilai Rp 10.799.999.999.62,” terang Bung Tono.

Bung Tono, menjelaskan bahwa pembangunan jembatan Air Ratahaya sebelumnya mengalami mangkrak, namun anehnya dianggarkan lagi di tahun 2022, hal yang sama juga terjadi pada proyek peningkatan jalan, dalam pembangunan tersebut telah rusak parah.

“Olehnya itu saya menegaskan kepada Kejati Malut, agar segera melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait untuk di mintai keterangan diantaranya Kadisperindag Malut, dengan dugaan kasus pengadaan wastafel injak tahun 2020, dan serta Kadis PUPR Kab. Pultab dengan dugaan kasus penyalahgunaan anggaran APBD.,” pintanya

“Hal ini karena bagi kami persoalan korupsi adalah suatu kejahatan yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor; 31 tahun 1999, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor; 20 tahun 2021, selain menyalahi ketentuan Undang-undang, korupsi juga merupakan kejahatan yang mengeksploitasi hak-hak ekonomi masyarakat,” pungkasnya

Bung Tono, juga berjanji dalam waktu dekat akan melakukan konsolidasi aksi di Kejati dan kediaman Gubernur Malut untuk melakukan pressure soal ini sehingga Kejati juga secepatnya memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan.

Bagikan :

Artikel Terkait

Baca Juga

HLH Se-dunia, DLH Kota Ternate dan...

Ternate - Memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) se-dunia Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate dan Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Ternate, gelar penanaman pohon...

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate...

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

Walikota Ingatkan ASN Kota Ternate Untuk...

Ternate - Pengaruh judi terutama judi online cukup kuat akhir-akhir ini, sehingga Presiden RI, Ir. Joko Widodo, pun telah mengingatkan kepada seluruh jajaran ASN,...

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana...

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Iklan

error: Content is protected !!