Direktur PSKD Minta PT. IWIP Tidak Boleh Hilangkan Hak Konstitusional Warga Negara

Bagikan :

TERPOPULER

HLH Se-dunia, DLH Kota Ternate dan...

Ternate - Memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) se-dunia Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate dan Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Ternate, gelar penanaman pohon...

BACA JUGA

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate Utara Gelar Baksos Religi

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana Berqurban Satu Ekor Sapi

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Ternate – Pembentukan TPS Khusus sebagai perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara wajib untuk dilakukan, agar jaminan untuk dapat menggunakan hak pilih pada 14 Februari 2024 bisa tersalurkan.

Namun kewajiban warga negara dalam memenuhi hak konstitusionalnya ini rupanya berbanding terbalik, dengan apa yang kemudian dilakukan pihak manajemen PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), yang berlokasi di Kabupaten Halmahera Tengah (Hal-Teng), Provinsi Maluku Utara (Malut).

Dimana diketahui hingga saat ini perusahan pertambangan tersebut belum memberikan ijin, untuk dibentuknya tempat pemungutan suara khusus di area pertambangan, dengan pertimbangan issue safety/kawasan perusahaan dengan rutinitas operasional yang padat.

“Hal ini kemudian ditanggapi oleh Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Demokrasi (PSKD) Maluku Utara, Muhammad Hasan Basri, SH, MH.

[the_ad id=”3193”]

Hasan sapaan akrab Muhammad Hasan Basri, kepada media ini Minggu (16/4), menyampaikan bahwa alasan dari PT. IWIP tersebut tidak berdasar, sebab merujuk pada Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (Pemilu), secara eksplisit menyatakan bahwa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak, pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.

“Oleh karena itu dengan tidak diberikannya ijin oleh PT. IWIP untuk pembentukan TPS khusus, ini dapat di kualifikasikan sebagai tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Pasal 498 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017, tentang Pemilu,” beber Hasan

Selain itu, kata Hasan, tindakan PT. IWIP juga secara konstitusional bertentangan dengan UUD NKRI 1945, karena Pemilu merupakan hajatan negara yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, sehingga apapun alasannya dan siapapun itu bahkan pemilik saham PT. IWIP sekalipun harus tunduk dengan perintah konstitusi, jika tidak maka monggo PT. IWIP silahkan angkat kaki dari bumi Pertiwi ini.

Hasan, yang juga merupakan alumni magister hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tegas menyatakan polemik PT. IWIP harus segera diselesaikan sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pada bulan Juni 2023 nanti.

Ia menambahkan bahwa hal yang paling substantif dalam Pemilu adalah hak warga negara, untuk memilih sehingga itu tidak boleh dihilangkan. Olehnya itu perlu ada keterlibatan Pemerintah Daerah, penyelenggara pemilu, dan PT. IWIP, untuk berkordinasi agar para pekerja di PT. IWIP juga dapat menggunakan hak konstitusional pada pemilu tahun 2024 nanti.

BERITA DAERAH

LIHAT SEMUA

Dinilai Langgar UU, Senator DPD RI...

Ternate - Viral Video Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, mengejar massa aksi dengan sebilah senjata tajam (Sajam), saat menggelar aksi...

Tokoh Muda Makayoa; Integritas KPUD Halsel...

Labuha - Dengan lolosnya sejumlah incumbent Penyelenggara Pemilihan Kecamatan (PPK), diwilayah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), pada seleksi ulang anggota PPK tahun 2024 untuk pemilihan...

194 CJH Siap Diberangkatkan, Empat Diantaranya...

Halsel - Sebanyak 194 Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk musim 1445 H /2024 M siap diberangkatkan...

SAAT INI

HLH Se-dunia, DLH Kota Ternate dan Pertamina Gelar Penanaman...

Ternate - Memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) se-dunia Dinas Lingkungan Hidup (DLH)...

BERITA UTAMA

Mendikbud Batalkan UKT, Rektor; Unkhair Usul...

Ternate - Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. M. Ridha Ajam, tindaklanjuti pembatalan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan...

Dinilai Langgar UU, Senator DPD RI...

Ternate - Viral Video Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, mengejar massa aksi dengan sebilah senjata tajam (Sajam), saat menggelar aksi...

Sidang Kasus Dugaan Suap AGK, Tujuh...

Ternate - Pengadilan Negeri (PN) Ternate gelar sidang kedua atas kasus dugaan suap mantan gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba (AGK), dengan agenda...

REKOMENDASI

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana Berqurban Satu Ekor Sapi

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate Utara Gelar Baksos Religi

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

Walikota Ingatkan ASN Kota Ternate Untuk...

Ternate - Pengaruh judi terutama judi online cukup kuat akhir-akhir ini, sehingga Presiden RI, Ir. Joko Widodo, pun telah mengingatkan kepada seluruh jajaran ASN,...

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana...

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Usai Proses Penilaian Akhir Tahun Pelajaran...

Halsel - Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Halmahera Selatan, laksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setelah proses penilaian akhir tahun pelajaran 2023-2024. Plt Kepala MAN 1...

SNPMB-SNBT Tahun 2024 Diumumkan Besok

Ternate - Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun 2024, resmi diumumkan besok, Kamis, 13 Juni 2024. Hasil pengumuman...

IKLAN

Direktur PSKD Minta PT. IWIP Tidak Boleh Hilangkan Hak Konstitusional Warga Negara

Ternate – Pembentukan TPS Khusus sebagai perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara wajib untuk dilakukan, agar jaminan untuk dapat menggunakan hak pilih pada 14 Februari 2024 bisa tersalurkan.

Namun kewajiban warga negara dalam memenuhi hak konstitusionalnya ini rupanya berbanding terbalik, dengan apa yang kemudian dilakukan pihak manajemen PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), yang berlokasi di Kabupaten Halmahera Tengah (Hal-Teng), Provinsi Maluku Utara (Malut).

Dimana diketahui hingga saat ini perusahan pertambangan tersebut belum memberikan ijin, untuk dibentuknya tempat pemungutan suara khusus di area pertambangan, dengan pertimbangan issue safety/kawasan perusahaan dengan rutinitas operasional yang padat.

“Hal ini kemudian ditanggapi oleh Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Demokrasi (PSKD) Maluku Utara, Muhammad Hasan Basri, SH, MH.

[the_ad id=”3193”]

Hasan sapaan akrab Muhammad Hasan Basri, kepada media ini Minggu (16/4), menyampaikan bahwa alasan dari PT. IWIP tersebut tidak berdasar, sebab merujuk pada Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (Pemilu), secara eksplisit menyatakan bahwa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak, pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.

“Oleh karena itu dengan tidak diberikannya ijin oleh PT. IWIP untuk pembentukan TPS khusus, ini dapat di kualifikasikan sebagai tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Pasal 498 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017, tentang Pemilu,” beber Hasan

Selain itu, kata Hasan, tindakan PT. IWIP juga secara konstitusional bertentangan dengan UUD NKRI 1945, karena Pemilu merupakan hajatan negara yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, sehingga apapun alasannya dan siapapun itu bahkan pemilik saham PT. IWIP sekalipun harus tunduk dengan perintah konstitusi, jika tidak maka monggo PT. IWIP silahkan angkat kaki dari bumi Pertiwi ini.

Hasan, yang juga merupakan alumni magister hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tegas menyatakan polemik PT. IWIP harus segera diselesaikan sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pada bulan Juni 2023 nanti.

Ia menambahkan bahwa hal yang paling substantif dalam Pemilu adalah hak warga negara, untuk memilih sehingga itu tidak boleh dihilangkan. Olehnya itu perlu ada keterlibatan Pemerintah Daerah, penyelenggara pemilu, dan PT. IWIP, untuk berkordinasi agar para pekerja di PT. IWIP juga dapat menggunakan hak konstitusional pada pemilu tahun 2024 nanti.

Bagikan :

Artikel Terkait

Baca Juga

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate...

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana...

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Iklan

error: Content is protected !!