Ternate — Kelangkaan minyak goreng makin dirasakan masyarakat belakangan ini, terutama para ibu-ibu yang memilki tanggung jawab terhadap keluarga. Hal ini ditanggapi Ketua Muslimat Nahdatul Ulama (NU) Maluku Utara (Malut), yang menekankan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) agar serius menangani kelangkaan minyak goreng saat ini.
“Tentunya yang paling merasakan dampaknya adalah kaum ibu karena tanggung jawabnya terhadap keluarga yang begitu besar harus terbebani juga dengan persoalan kelangkaan kebutuhan pokok yang harusnya tersedia setiap saat di dapur,” ucap Ketua Muslimat NU Maluku Utara, Dr. Rosita Alting, saat di konfirmasi via WhatsApp, Sabtu (19/2).
Rosita menegaskan, Muslimat NU Maluku Utara secara isntitusi meminta kepada pemerintah agar serius menangani persoalan kelangkaan ini.
“Karena menjelang Ramadhan kebutuhan minyak kelapa pasti meningkat sehingga Persediaan yang relatif terbatas akan menimbulkan punic buying atau aksi borong secara besar-besaran sehingga ketersediaan stok minyak goreng jadi tidak berimbang di beberapa titik,” imbuhnya.
Selain itu menurut Rosita, minyak kelapa merupakan salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan dihampir semua masakan. Untuk itu kata Rosita, jika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga yang berkepanjangan maka akan berpengaruh ke sektor usaha lain sehingga persoalan akan semakin kompleks.
Pihaknya meminta kepada pemerintah agar langkah kongkrit yang pernah dilakukan harus dioptimalkan bahkan langkah berfikir dan tindakannya harus holistik, apapun alasannya karena ini bagian dari tanggung jawab pemerintah.
“Saatnya Pemerintah harus Serius dan intens memantau ketersediaan dan terjadinya fluktuasi harga minyak goreng. Bila memungkinkan sesering mungkin menggelar operasi pasar untuk mengatasi kelangkaan dan menekan harga,” ujar Rosita.
Rosita juga meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate khususnya, agar menstabilkan kelangkaan minyak kelapa, karena walaupun ini adalah imbas dari persoalan kelangkaan secara nasional namun tetap saja adanya indikasi spekulasi dari tengkulak yang biasanya akan mengakibatkan harga mengalami kenaikan secara signifikan. Apalagi menurut Rosita, maluku utara merupakan daerah kepulauan yang menggunakan jasa kapal laut untuk membawa barang dari sentra produksinya.
“Selanjutnya pemerintah memperhatikan dan menganalisis kuota kebutuhan setiap daerah, juga pasokan pemerataan distribusi minyak goreng untuk masyarakat. Lemahnya kendali pemerintah juga meimbulkan kisruh harga minyak goreng yang masih belum normal,” katanya.
Ketua Muslimat NU ini juga menekankan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kota Ternate, agar menjalankan operasi distribusi secara menyeluruh di titik-titik yang teridentifikasi sangat kekurangan pasokan dengan pengawasan ketat.
“Tidak cukup hanya menunggu penjelasan dari distributor atau produsen. Seharusnya terus menerus mengidentifikasi dan menemukan titik masalahnya, tidak boleh melakukan pembiaran serta langkah yang hanya sifatnya serimoni,” tutup Rosita.
