Ternate — Kasus dugaan kong kalikong pada proses tender proyek paket pekerjaan penahan ombak pantai, di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, disikapi oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM GMBI Wilter Maluku Utara.
Ketua LSM GMBI Wilter Maluku Utara, Sadik Hamisi, kepada media ini Selasa (18/1) menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan langkah hukum, guna melaporkan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pihak BP2JK dan BWS wilayah Malut, ke KPK RI dalam waktu sepekan ke depan.
Sadik mengatakan, dengan ditemukan adanya dugaan kong kalikong proses tender ini, yang mana pemenang proyek PT. Bumi Aceh Citra Persada telah diketahui faktanya bahwa perusahan tersebut masuk dalam daftar Perusahan yang bermasalah (Black List), maka ini sudah jelas telah terjadi persengkokolan jahat pada proses tender tersebut.
“Dalam kegiatan tender di duga telah terjadi tindakan merahasiakan pengelembungan harga penawaran, sehingga ini diduga telah terjadi proses praktek koropsi penyuapan dan nipotisme proyek, dimana akhirnya pihak BP2JR dan BWS Wilayah Malut, memenangkan pihak tertentu yakni PT. Bumi Aceh Citra Persada, yang notabene perusahan ini diketahui telah masuk pada daftar hitam,” terangnya.
Sadik menjelaskan, bahwa pelaksanaan kong kalikong dalam tender ini telah bertentanga dengan UU no 5 THN 1999, tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
“Olehnya itu dengan adanya dugaan ini maka Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), akan melapor hal ini ke KPK RI, serta menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor KPK RI, dengan melibatkan LSM GMBI se-Pulau Jawa, guna menuntut segera KPK mengambil langkah hukum, dan memeriksa pihak Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) dan BWS, terkait dengan kong kalikong atau main mata pada tender proyek tersebut,” tegas Sadik.
Untuk diketahui LSM GMBI sebagai sosial control proyek – proyek pemerintah yang mengunakan anggaran APBN atau pun APBD, guna mencegah terjadinya penyimpangan prosedur pelaksanan proyek, sehingga proyek tersebut dapat berjalan sesuai rencana atau program pemerintah pusat maupun daerah, dan dapat bermanfaat untuk masyarakat.