DPD LSM GMBI Wilter Malut Akan Laporkan BP2JK dan BWS Malut Ke KPK RI

Bagikan :

TERPOPULER

Dua Caleg Tumbang di PSU TPS...

Ternate - Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kota Ternate, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8, Kelurahan Tabona,...

BACA JUGA

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate Utara Gelar Baksos Religi

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

Dua Caleg Tumbang di PSU TPS 8 Kelurahan Tabona

Ternate - Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kota Ternate, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8, Kelurahan Tabona,...

Pudir III AIKOM Nilai Kebijakan Panitia Wisuda Bertentangan dengan Mekanisme Internal

Ternate - Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Ilham Djufri ST.,M.Kom menyatakan sikap bakal tidak mengikuti pelaksanaan wisuda Akdemi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate, yang diselenggarakan...

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana Berqurban Satu Ekor Sapi

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Ternate — Kasus dugaan kong kalikong pada proses tender proyek paket pekerjaan penahan ombak pantai, di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, disikapi oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM GMBI Wilter Maluku Utara.

Ketua LSM GMBI Wilter Maluku Utara, Sadik Hamisi, kepada media ini Selasa (18/1) menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan langkah hukum, guna melaporkan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pihak BP2JK dan BWS wilayah Malut, ke KPK RI dalam waktu sepekan ke depan.

Sadik mengatakan, dengan ditemukan adanya dugaan kong kalikong proses tender ini, yang mana pemenang proyek PT. Bumi Aceh Citra Persada telah diketahui faktanya bahwa perusahan tersebut masuk dalam daftar Perusahan yang bermasalah (Black List), maka ini sudah jelas telah terjadi persengkokolan jahat pada proses tender tersebut.

“Dalam kegiatan tender di duga telah terjadi tindakan merahasiakan pengelembungan harga penawaran, sehingga ini diduga telah terjadi proses praktek koropsi penyuapan dan nipotisme proyek, dimana akhirnya pihak BP2JR dan BWS Wilayah Malut, memenangkan pihak tertentu yakni PT. Bumi Aceh Citra Persada, yang notabene perusahan ini diketahui telah masuk pada daftar hitam,” terangnya.

Sadik menjelaskan, bahwa pelaksanaan kong kalikong dalam tender ini telah bertentanga dengan UU no 5 THN 1999, tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

“Olehnya itu dengan adanya dugaan ini maka Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), akan melapor hal ini ke KPK RI, serta menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor KPK RI, dengan melibatkan LSM GMBI se-Pulau Jawa, guna menuntut segera KPK mengambil langkah hukum, dan memeriksa pihak Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) dan BWS, terkait dengan kong kalikong atau main mata pada tender proyek tersebut,” tegas Sadik.

Untuk diketahui LSM GMBI sebagai sosial control proyek – proyek pemerintah yang mengunakan anggaran APBN atau pun APBD, guna mencegah terjadinya penyimpangan prosedur pelaksanan proyek, sehingga proyek tersebut dapat berjalan sesuai rencana atau program pemerintah pusat maupun daerah, dan dapat bermanfaat untuk masyarakat.

BERITA DAERAH

LIHAT SEMUA

Dinilai Langgar UU, Senator DPD RI...

Ternate - Viral Video Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, mengejar massa aksi dengan sebilah senjata tajam (Sajam), saat menggelar aksi...

Tokoh Muda Makayoa; Integritas KPUD Halsel...

Labuha - Dengan lolosnya sejumlah incumbent Penyelenggara Pemilihan Kecamatan (PPK), diwilayah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), pada seleksi ulang anggota PPK tahun 2024 untuk pemilihan...

194 CJH Siap Diberangkatkan, Empat Diantaranya...

Halsel - Sebanyak 194 Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk musim 1445 H /2024 M siap diberangkatkan...

SAAT INI

Dua Caleg Tumbang di PSU TPS 8 Kelurahan Tabona

Ternate - Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum...

BERITA UTAMA

HLH Se-dunia, DLH Kota Ternate dan...

Ternate - Memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) se-dunia Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate dan Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Ternate, gelar penanaman pohon...

Mendikbud Batalkan UKT, Rektor; Unkhair Usul...

Ternate - Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. M. Ridha Ajam, tindaklanjuti pembatalan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan...

Dinilai Langgar UU, Senator DPD RI...

Ternate - Viral Video Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, mengejar massa aksi dengan sebilah senjata tajam (Sajam), saat menggelar aksi...

REKOMENDASI

Dua Caleg Tumbang di PSU TPS 8 Kelurahan Tabona

Ternate - Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kota Ternate, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8, Kelurahan Tabona,...

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate Utara Gelar Baksos Religi

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

Pudir III AIKOM Nilai Kebijakan Panitia Wisuda Bertentangan dengan Mekanisme Internal

Ternate - Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Ilham Djufri ST.,M.Kom menyatakan sikap bakal tidak mengikuti pelaksanaan wisuda Akdemi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate, yang diselenggarakan...

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana Berqurban Satu Ekor Sapi

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana...

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate...

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

Pudir III AIKOM Nilai Kebijakan Panitia...

Ternate - Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Ilham Djufri ST.,M.Kom menyatakan sikap bakal tidak mengikuti pelaksanaan wisuda Akdemi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate, yang diselenggarakan...

HLH Se-dunia, DLH Kota Ternate dan...

Ternate - Memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) se-dunia Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate dan Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Ternate, gelar penanaman pohon...

IKLAN

DPD LSM GMBI Wilter Malut Akan Laporkan BP2JK dan BWS Malut Ke KPK RI

Ternate — Kasus dugaan kong kalikong pada proses tender proyek paket pekerjaan penahan ombak pantai, di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, disikapi oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM GMBI Wilter Maluku Utara.

Ketua LSM GMBI Wilter Maluku Utara, Sadik Hamisi, kepada media ini Selasa (18/1) menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan langkah hukum, guna melaporkan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pihak BP2JK dan BWS wilayah Malut, ke KPK RI dalam waktu sepekan ke depan.

Sadik mengatakan, dengan ditemukan adanya dugaan kong kalikong proses tender ini, yang mana pemenang proyek PT. Bumi Aceh Citra Persada telah diketahui faktanya bahwa perusahan tersebut masuk dalam daftar Perusahan yang bermasalah (Black List), maka ini sudah jelas telah terjadi persengkokolan jahat pada proses tender tersebut.

“Dalam kegiatan tender di duga telah terjadi tindakan merahasiakan pengelembungan harga penawaran, sehingga ini diduga telah terjadi proses praktek koropsi penyuapan dan nipotisme proyek, dimana akhirnya pihak BP2JR dan BWS Wilayah Malut, memenangkan pihak tertentu yakni PT. Bumi Aceh Citra Persada, yang notabene perusahan ini diketahui telah masuk pada daftar hitam,” terangnya.

Sadik menjelaskan, bahwa pelaksanaan kong kalikong dalam tender ini telah bertentanga dengan UU no 5 THN 1999, tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

“Olehnya itu dengan adanya dugaan ini maka Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), akan melapor hal ini ke KPK RI, serta menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor KPK RI, dengan melibatkan LSM GMBI se-Pulau Jawa, guna menuntut segera KPK mengambil langkah hukum, dan memeriksa pihak Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) dan BWS, terkait dengan kong kalikong atau main mata pada tender proyek tersebut,” tegas Sadik.

Untuk diketahui LSM GMBI sebagai sosial control proyek – proyek pemerintah yang mengunakan anggaran APBN atau pun APBD, guna mencegah terjadinya penyimpangan prosedur pelaksanan proyek, sehingga proyek tersebut dapat berjalan sesuai rencana atau program pemerintah pusat maupun daerah, dan dapat bermanfaat untuk masyarakat.

Bagikan :

Artikel Terkait

Baca Juga

Keluarga Besar MAN 1 Halsel Perdana...

Halsel - Keluarga besar MAN 1 Halmahera Selatan melaksanakan penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha 1445 H/2024 M pada hari Senin (17/06). Kegiatan pemotongan qurban bertempat...

Dua Caleg Tumbang di PSU TPS...

Ternate - Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kota Ternate, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8, Kelurahan Tabona,...

Pudir III AIKOM Nilai Kebijakan Panitia...

Ternate - Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Ilham Djufri ST.,M.Kom menyatakan sikap bakal tidak mengikuti pelaksanaan wisuda Akdemi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate, yang diselenggarakan...

Sambut Hari Bhayangkara Ke-78, Polsek Ternate...

Ternate - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Ke-78, Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, gelar bakti sosial (Baksos) bersama pengurus Mesjid di...

Iklan

error: Content is protected !!