Ternate – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku Utara menggelar uji kelayakan dan kepatutan (UKK) bagi calon Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB se-Maluku Utara.
Kegiatan tersebut berlangsung di Muara Hotel, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Rabu (6/5).
Ketua DPW PKB Maluku Utara, Jasri Usman, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan model baru yang diterapkan PKB dalam memilih ketua cabang.
Menurutnya, pemilihan tidak lagi dilakukan melalui musyawarah di tingkat kabupaten/kota, melainkan DPW hanya bertugas menyelenggarakan Musyawarah Cabang (Muscab).
“Dengan metode ini kita menghindari adanya gesekan di tingkat bawah. Biasanya musyawarah-musyawarah punya gesekan dan dinamika yang bisa membuat organisasi terbelah, ada yang pro sana dan pro sini. Tapi saat ini tidak lagi,” jelasnya.
Jasri menambahkan, seluruh calon yang mengikuti UKK telah menyerahkan mekanisme baru yang disepakati bersama. Hasil penilaian akan ditentukan langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB berdasarkan rekomendasi tim penguji.
“Semua calon yang ikut UKK mengikuti apa putusan DPP. Hasilnya akan dibawa langsung oleh tim penguji, mana yang layak dan tidak layak. Jadi DPW hanya menjadi fasilitator, sementara DPP yang menjadi eksekutor,” tambahnya.
Ia berharap dengan adanya UKK ini, proses pemilihan ketua DPC di Maluku Utara dapat berjalan lebih kondusif, demokratis, dan minim konflik, sehingga memperkuat soliditas partai di tingkat cabang.
BACA JUGA
BERITA DAERAH
LIHAT SEMUA
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
Model Baru Pemilihan Ketua DPC: PKB Malut Andalkan UKK dan Keputusan DPP
Ternate – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku Utara menggelar uji kelayakan dan kepatutan (UKK) bagi calon Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB se-Maluku Utara.
Kegiatan tersebut berlangsung di Muara Hotel, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Rabu (6/5).
Ketua DPW PKB Maluku Utara, Jasri Usman, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan model baru yang diterapkan PKB dalam memilih ketua cabang.
Menurutnya, pemilihan tidak lagi dilakukan melalui musyawarah di tingkat kabupaten/kota, melainkan DPW hanya bertugas menyelenggarakan Musyawarah Cabang (Muscab).
“Dengan metode ini kita menghindari adanya gesekan di tingkat bawah. Biasanya musyawarah-musyawarah punya gesekan dan dinamika yang bisa membuat organisasi terbelah, ada yang pro sana dan pro sini. Tapi saat ini tidak lagi,” jelasnya.
Jasri menambahkan, seluruh calon yang mengikuti UKK telah menyerahkan mekanisme baru yang disepakati bersama. Hasil penilaian akan ditentukan langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB berdasarkan rekomendasi tim penguji.
“Semua calon yang ikut UKK mengikuti apa putusan DPP. Hasilnya akan dibawa langsung oleh tim penguji, mana yang layak dan tidak layak. Jadi DPW hanya menjadi fasilitator, sementara DPP yang menjadi eksekutor,” tambahnya.
Ia berharap dengan adanya UKK ini, proses pemilihan ketua DPC di Maluku Utara dapat berjalan lebih kondusif, demokratis, dan minim konflik, sehingga memperkuat soliditas partai di tingkat cabang.
