Ternate — Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menggelar sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 bagi nelayan, sebagai upaya memperkuat permodalan dan meningkatkan produktivitas perikanan tangkap di wilayah pesisir.
Kegiatan yang berlangsung di Aula SMA Negeri 5 Kota Ternate pada Jum’at (6/2) itu mengusung tema “Kolaborasi dan Sinergi Program antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Yamaha Marine, dan Suzuki Marine dalam Penguatan Permodalan Usaha Nelayan melalui KUR.”
Acara tersebut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Sekretaris Daerah Provinsi Samsudin A. Kadir, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara Abdullah Assagaf, Kepala Cabang BRI Ternate Agus Arsyad, unsur Forkopimda, serta masyarakat nelayan Kota Ternate.
Gubernur Sherly menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memfasilitasi nelayan, khususnya mereka yang belum memiliki bodi kapal, kapal, maupun mesin.
“Karena itu kami mengundang nelayan untuk berdialog langsung dengan BRI, agar memperoleh penjelasan menyeluruh terkait pemanfaatan fasilitas KUR,” ujar Sherly.
Ia menjelaskan, melalui skema tersebut nelayan dapat memperoleh pembiayaan KUR dari BRI untuk pengadaan bodi kapal, sementara Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan membantu penyediaan mesin kapal. Skema pembiayaan dilakukan secara berbagi beban antara nelayan dan pemerintah daerah.
Gubernur Sherly berharap sosialisasi ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat permodalan usaha nelayan, mendorong peningkatan hasil tangkapan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui akses pembiayaan yang mudah, murah, dan terjangkau.
Sementara itu, Kepala Cabang BRI Ternate Agus Arsyad mengatakan pihaknya masih akan melakukan verifikasi terhadap calon penerima KUR. Hingga kini, jumlah nelayan yang mendaftar belum dapat dipastikan.
“Persyaratan meliputi KTP, Kartu Keluarga, serta buku atau surat nikah. Bagi calon debitur berusia di atas 50 tahun, wajib melampirkan NPWP, NIB, atau surat keterangan usaha. Untuk plafon kredit di bawah Rp100 juta, tidak diperlukan agunan,” jelas Agus.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara Abdullah Assagaf menambahkan, sinergi program tersebut penting di tengah keterbatasan fiskal yang berdampak pada kemampuan belanja daerah.
“Dalam situasi fiskal yang tidak mudah, pemerintah harus tetap hadir memberikan kepastian dan dukungan nyata agar nelayan tetap mendapatkan sentuhan kebijakan yang berpihak,” ujarnya.
