Ternate — Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ternate menggelar pertemuan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berbasis kearifan budaya lokal serta percepatan penurunan stunting di Kota Ternate Tahun 2025.
Kegiatan yang dipusatkan di Royal Resto, Kota Ternate, Kamis (22/1), tersebut dihadiri para camat dan lurah se-Kota Ternate, kepala puskesmas, serta tim pendamping percepatan penurunan stunting.
Kepala DPPKB Kota Ternate, Rajman Makka, mengatakan kegiatan ini merupakan langkah pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan dan edukasi kepada camat, lurah, serta pendamping stunting agar tidak keliru dalam penggunaan bahasa maupun pemahaman kriteria dan dampak stunting saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Melalui sosialisasi KIE Bangga Kencana ini, para pendamping stunting diharapkan dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan pendekatan kearifan lokal agar lebih mudah dipahami,” ujar Rajman.
Menurutnya, pelatihan berbasis kearifan lokal menjadi penting karena masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bahasa nasional dalam konteks sosialisasi program kesehatan.
“Tidak semua masyarakat bisa memahami bahasa nasional dengan baik. Karena itu, materi komunikasi, edukasi, dan informasi terkait keluarga berencana dan stunting perlu disampaikan dengan pendekatan bahasa dan budaya lokal,” jelasnya.
Ia menambahkan, metode yang digunakan dalam sosialisasi tersebut antara lain melalui poster dan pamflet yang disusun dengan gaya bahasa daerah sehingga lebih komunikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat.
Rajman juga mengungkapkan, pada tahun 2025, Kota Ternate menjadi salah satu daerah dengan capaian penurunan angka stunting yang cukup baik. Capaian tersebut, kata dia, perlu terus dipertahankan melalui berbagai inovasi dan konsep sosialisasi.
“Kota Ternate mendapatkan penghargaan sebagai daerah dengan angka stunting yang rendah. Selain itu, kami juga mengembangkan Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB melalui kolaborasi antara tokoh masyarakat, lurah, dan tokoh pemuda,” ujarnya.
Ia berharap kolaborasi lintas sektor tersebut terus berjalan secara optimal agar seluruh program penanganan stunting dapat terlaksana dengan baik.
“Termasuk dalam penanganan ibu hamil, di mana kita mendorong agar seluruh persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan. Hal ini penting untuk mencegah risiko pendarahan dan komplikasi lainnya,” pungkasnya.
