Ternate – Statement Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Daerah pemilihan (Dapil) Maluku Utara (Malut), Irene Yusiana Roba Putri, S.Sos, terkait dengan kerusakan ruas jalan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) yang disampaikan pada saat rapat kerja komisi V dengan Dirjen Bina Marga, mendapat tanggapan dari Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Lingkar Study Delta Engineer (LSDE) Kota Ternate.
Ketua MPO LSDE Malut, Ismit Idrus, kepada media ini Sabtu (15/4), menyampaikan bahwa statement yang disampaikan oleh Irene Roba, terkait dengan kerusakan ruas jalan Weda, Kab. Hal-Teng, pada rapat komisi V dengan Dirjen Bina Marga, bahwa rusaknya ruas jalan tersebut akibat dari besarnya peningkatan pertambahan karyawan di PT. IWIP. Hal ini sangatlah tidak mendasar, sebab tidak ada sangkut pautnya antara karyawan dengan ruas jalan.
Lanjut Ismit, statement ini sangat menggelitik hati, pasalnya pernyataan pertambahan karyawan yang besar mengakibatkan kerusakan jalan semakin besar, ini tentunya selaku wakil rakyat, Irene, mendapatkan data dari aspirasi masyarakat ataupun dari Pemda, maupun sumber lain dari instansi vertikal terkait.
“Hal ini tidak semuanya salah namun ada sejarah yang harus dipahami dari sisi historical, terkait dengan penanganan infrastruktur jalan di Kota Weda menuju daerah pertambangan yakni Lelilef,” ujar Ismit.
[the_ad id=”3193″]
Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut kata Ismit, mulai gencar di tangani Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Malut, sejak tahun 2016 sampai 2022 dengan usia infrastruktur seumur jagung, namun sudah mulai terjadi kerusakan dimana-mana.
“Padahal dalam standar desain pekerjaan jalan seharusnya umur rencana jalan adalah 10 tahun, itupun dengan LHR yang tinggi juga tonase yang diisyaratkan. Akan tetapi kenyataannya jalan yang di bangun tahun 2021 pada ruas Weda – Patani sudah kembali rusak di tahun 2022, dan kembali dibangun tahun 2022 lagi-lagi mengalami kerusakan di tahun 2023,” bebernya.
Seharusnya Irene, selaku wakil rakyat yang bercokol di senayan harus mampu melihat aspek infrastruktur tersebut, dengan dampak anggaran pusat yang di gelontorkan ke daerah, agar nilainya lebih besar sehingga mampu menopang kemajuan daerah.
Meski begitu Ismit, menegaskan bahwa yang disampaikan Irene, pada saat rapat komisi V DPR-RI dengan Dirjen Bina Marga tidak semuanya salah, namun ada yang harus lebih diperhatikan yakni kualaitas dari infrastruktur yang ada, jangan sampai kita hanya menghabiskan anggaran negara tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutannya.
Ia juga menyarankan agar Irene, sebelum menyampaikan statement harusnya terlebih dahulu membuka forum dengan akademisi, praktisi dan serta mahasiswa mengenai infrastruktur khususnya di wilayah Malut.
“Agar tidak bersuara dengan data yang rancu serta berkesan sangat tendensius dan bermuatan politis,” tegasnya.
Ia juga berharap agar Irene, tidak hanya mendengar informasi dari satu sumber tanpa memvalidasi data, sehingga posisinya sebagai wakil rakyat yang dianggap memiliki kapasitas mumpuni, dapat menyuarakan aspirasi rakyat bersandarkan pada ‘pembisik’ yang lebih kredibel bukan malah sebaliknya.
