Ternate – Persoalan sampah menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah di Maluku Utara seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi, baik di kawasan perkotaan maupun kepulauan.
Keterbatasan sarana dan prasarana pengangkutan menjadi salah satu kendala dalam memastikan pelayanan kebersihan berjalan optimal. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat.
Di Kota Ternate, upaya pengelolaan sampah juga mulai diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat. Pemerintah Kota Ternate telah melakukan uji coba pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di lima kelurahan sejak April 2026.
Namun, skema tersebut masih membutuhkan dukungan sarana pengangkutan agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal di lapangan.
Menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota Ternate menjalin sinergi dengan Harita Nickel melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Perusahaan menyerahkan satu unit truk pengangkut sampah yang diperkirakan mulai dioperasikan pada November 2026.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, Musli Mohamad, menyambut positif bantuan tersebut. Menurutnya, tambahan armada menjadi bagian penting dalam meningkatkan pelayanan kebersihan di wilayah Kota Ternate.
“Persoalan persampahan membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan adanya tambahan armada ini, kami berharap kemampuan pelayanan pengangkutan sampah di Kota Ternate dapat semakin ditingkatkan, terutama di wilayah yang membutuhkan pelayanan lebih optimal,” kata Musli, Rabu (30/9).
Sebagai daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Maluku Utara, DLH Kota Ternate juga menyiapkan skema operasional baru melalui pemetaan ulang rute dan jadwal penjemputan sampah.
Langkah tersebut ditujukan untuk mempercepat proses pengangkutan sekaligus mengurangi durasi penumpukan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS).
Selain persoalan sarana, pemerintah daerah menilai kesadaran masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam pengelolaan sampah. Di Ternate, nilai tersebut sebenarnya memiliki akar budaya melalui tradisi Sigofi Gam.
Dalam bahasa Ternate, Sigofi berarti bersih-bersih, sedangkan Gam berarti kampung atau wilayah. Tradisi tersebut dimaknai sebagai kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan yang secara historis telah dilakukan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan.
Tradisi Sigofi Gam masih dipertahankan di lingkungan Kedaton Kesultanan Ternate dan pelaksanaannya diawali dengan doa bersama yang dipimpin bobato akhirat atau tokoh agama dan badan syara dalam masyarakat adat.
Sementara itu, dukungan serupa juga diberikan Harita Nickel kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui bantuan armada pengangkut sampah.
Saat ini, Pemkab Halmahera Selatan masih melakukan proses perakitan dan melengkapi administrasi sebelum armada tersebut digunakan untuk mendukung pelayanan kebersihan.
Kepala DLH Halmahera Selatan, Samsu Abubakar, mengatakan bantuan tersebut akan membantu meningkatkan efektivitas pelayanan kebersihan, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Labuha dan sekitarnya.
“Bantuan ini sangat membantu operasional kami dalam proses menjaga kebersihan di Halmahera Selatan. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus berjalan, baik sekarang maupun ke depannya, karena menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama,” ujar Samsu.
Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Obi
Upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat juga dikembangkan di Desa Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan.
Bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Pemerintah Desa Kawasi menandatangani draft Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Sampah Terpadu untuk memperkuat keberlanjutan Program Kawasi Berseri (Bersih, Sehat, dan Mandiri).
Program tersebut merupakan inisiatif kolaboratif antara Pemerintah Desa Kawasi dan Harita Nickel yang telah berjalan sejak 2023.
Pertumbuhan penduduk di Desa Kawasi, termasuk akibat masuknya masyarakat dari luar daerah seiring perkembangan aktivitas industri di Pulau Obi, turut meningkatkan tantangan pengelolaan sampah. Program Kawasi Berseri menjadi salah satu langkah pemerintah desa dalam mengantisipasi persoalan tersebut.
Melalui program tersebut, pengangkutan sampah dilakukan setiap hari dengan mengerahkan armada pengangkut sampah untuk melayani kawasan permukiman baru maupun permukiman lama.
Sampah yang telah diangkut kemudian disalurkan ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang berada tidak jauh dari Permukiman Baru Desa Kawasi.
Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Pemdes Kawasi, Bambang Bakir, mengatakan penyusunan Perdes dilakukan untuk menjawab meningkatnya volume dan jenis sampah di desa tersebut.
Menurutnya, regulasi itu diharapkan membuat pengelolaan sampah tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi menjadi sistem yang dijalankan secara bersama oleh masyarakat, pemerintah desa dan BUMDes.
Community Development Manager Harita Nickel, Broto Suwarso, mengatakan penandatanganan draft Perdes menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan sampah di Kawasi dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan.
“Hadirnya Perdes Pengelolaan Sampah diharapkan semakin memperkuat fondasi Program Kawasi Berseri sebagai model pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Kawasi. Kolaborasi antara masyarakat, Pemdes Kawasi, BUMDes, kelompok pengelola sampah dan Harita Nickel menjadi modal penting untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warga,” pungkasnya.
