Ternate — Ketuaewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyoroti pesatnya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai sekitar 39 persen, tertinggi di Indonesia.
Ia meminta pemerintah provinsi memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas pemerataan ekonomi.
Hal itu disampaikan Mahendra dalam sambutannya pada pengukuhan Kepala OJK Provinsi Maluku Utara di Bela Hotel Ternate, Selasa, (9/12).
Mahendra mengatakan lonjakan ekonomi yang didorong sektor pertambangan, penggalian, dan ekspor barang serta jasa merupakan peluang penting untuk memperkuat inklusivitas ekonomi.
“Pertumbuhan yang tinggi ini merupakan kesempatan luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Mahendra, dominasi satu sektor tidak perlu dianggap sebagai penyimpangan struktur ekonomi. Sebaliknya, kondisi tersebut bisa menjadi batu loncatan untuk mendorong pemerataan pembangunan.
“Ini justru kesempatan strategis yang diberikan kepada Maluku Utara untuk membangun lebih merata dan mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang kuat membuka ruang penguatan akses keuangan, terutama bagi pelaku UMKM, sekaligus memperdalam pasar keuangan daerah. Dengan demikian, ketergantungan pada sektor tambang dapat dikurangi secara bertahap. “Pertumbuhan ini dapat mendorong pesatnya sektor lain di luar pertambangan,” kata Mahendra.
OJK, kata dia, berkomitmen mendukung pengembangan ekonomi daerah, selaras dengan prioritas sektor unggulan pemerintah provinsi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. “Kami siap mendukung pengembangan ekonomi Maluku Utara sesuai program andalan pemerintah daerah,” tandasnya.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mengakui pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi kita 39 persen, tertinggi di Indonesia, tapi belum inklusif,” kata Sherly.
Menurut dia, hal itu terjadi karena pemerintah daerah belum menyiapkan infrastruktur pendukung kawasan industri, termasuk sumber daya manusia, pertanian, dan perikanan.
“Selama ini kita tidak menyiapkan sektor-sektor tersebut untuk mendukung kawasan industri yang menjadi motor pertumbuhan,” ujarnya.
