Ternate – Forum Aliansi Pemuda Kelurahan Sango (APES) gelar aksi di depan kantor lurah Sango, Kecamatan Kota Ternate Utara, Senin (21/04).
Aksi yang digelar bertujuan menuntut Pemerintak kelurahan agar transparan dalam penggunaan Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan (DPPK).
Pantauan awak media di lapangan, Aksi tersebut diwarnai dengan membakar ban yang saksikan langsung oleh Lurah Sango, Karno Nasir, serta beberapa staf Kelurahan, Babinsa, dan masyarkat Kelurahan Sango.
Massa aksi juga membawa 3 buah spanduk yang kemudian pajang di pagar kantor lurah bertuliskan, “Forum Aliansi Pemuda Kelurahan Sango Menggugat”, “Segera copot Luruh Sango”, dan “Lurah Sango Stecu”.
Kordinator Aksi, Iki, dalam penyampaian orasinya mengatakan, para pemuda Sango turun ke jalan hanya menuntut transparansi anggaran FPOK sesuai dengan posnya masing-masing.
“Selama ini kami menilai Lurah Sango tidak terbuka dan tidak libatkan masyarakat maupun lembaga-lembaga lain saat melakukan rapat pengusulan program, karena menurut kami, semua anggaran itu sudah ada pos nya masing-masing, tapi sampai detik ini masyarakat pun tidak tahu kejelasan penggunaan anggaran tersebut,” cecarnya.
Menanggapi hal itu, Lurah Sango, Karno Nasir, menyampaikan di depan masa aksi saat hering, bahwa terkait dengan dana LPM dan PKK tidak dianggarkan.
“Jadi saya sampaikan seluruh warga masyarakat yang berkesempatan hadir disini, bahwa terkait dengan dana LPM dan dana PKK itu tidak dianggarkan, karena itu masuk dana operasional,” ujarnya.
Untuk diketahui ada 6 tuntutan aksi dari APES, yakni :
- Mendesak Lurah Sango agar segera membuat rapat secara terbuka dengan masyarakat dan seluruh pengurus kelembgaan masyarakat termasuk RT, RW, PKK, Pemuda dan LPM.
- Meminta Lurah Sango agar segera melakukan transparansi terkait dengan penggunaan anggaran PKK, LPM dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari DPPK.
- Meminta kepada seluruh staf dan jajaran di pemerintahan Kelurahan Sango agar menghentikan aktifitas dalam pelayanan sampai kami mendapatkan kejelasan terkait dengan tuntutan kami.
- Meminta kepada walikota Ternate agar memberikan rekomendasi kepada inspektorat untuk turun periksa Lurah Sango Karno Nasir.
- Meminta Walikota Ternate agar segera mencopot Karno Nasir sebagai Lurah Sango karena di anggap gagal dalam menjalankan roda pemerintahan.
- Apabila tuntutan tidak diindahkan maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dengan gelombang masa yang tidak tertandingi dan memboikot seluruh aktifitas pemerintahan dan sarana publik yang ada di Kelurahan Sango.
