Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal utang Kementerian Keuangan sebesar Rp 16 triliun ke Perum Bulog. Menurut Sri Mulyani, pembayaran baru dilakukan setelah ada audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Tagihan Bulog mekanisme kita dengan Bulog dan Bapanas kita akan lakukan pembayaran setelah ada audit BPKP,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (6/11/2023).

Oleh karena itu, Sri Mulyani meminta BPKP melakukan audit lebih cepat sehingga tagihannya bisa segera disampaikan ke Kementerian Keuangan.

“Jadi BPKP diminta audit lebih cepat sehingga tagihannya bisa disampaikan kepada kita, namun ini harusnya tidak ada masalah, Bulog Bapanas bisa dapat anggaran impor beras dan operasi pasar menggunakan dana perbankan yang kemudian kita akan bayar,” tambahnya.

Adapun tagihan ini untuk urusan pengadaan beras cadangan beras pemerintah. Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Sri Mulyani untuk membayar tagihan senilai Rp 16 triliun.

“Tadi arahan presiden, bahwa Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp 16 triliun,” ungkap Airlangga usai melakukan rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).

Airlangga memaparkan dari Bulog sendiri memiliki kebutuhan tambahan anggaran untuk pengadaan beras senilai Rp 19,1 triliun.

“Dari Bulog ada kebutuhan tambahan anggaran yaitu untuk tahap pertama butuh Rp 7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp 8,4 triliun, dan ada tambahan terkait dengan distribusi dan yang lain sebesar Rp 2,8 triliun. Jadi ada Rp 19,1 triliun,” papar Airlangga.

(ily/kil)

Sumber : detik.com