https://www.fapjunk.com

DPD GPM Malut Resmi Laporkan Bupati Sula dan Dua Rekanan ke Kejati Malut

Bagikan :

TERPOPULER

Kepala UPP Soasio; Fasilitas Penunjang Pelabuhan...

Tikep - Kurang lebih 10 tahun dibangun, Pelabuhan Pelni Desa Laromabati, Kecamatan Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), belum memiliki fasilitas penunjang seperti ruang...

BACA JUGA

THK-2 Kota Ternate Minta Pemkot Bijak Dalam Pengangkatan PPPK 2014

Ternate - 170 orang Tenaga Honorer Kategori Dua (TKH-2) Kota Ternate, gelar pertemuan dalam rangka membahas terkait dengan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja...

SMP Islam 1 Kota Ternate Kukuhkan 307 Siswa Lulusan Tahun Pelajaran 2023-2024

Ternate - Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam 1 Kota Ternate, gelar Pengukuhan Alumni Angkatan - 58 dan Penyerahan Siswa Kelas IX Tahun Pelajaran 2023-2024,...

SNPMB-SNBT Tahun 2024 Diumumkan Besok

Ternate - Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun 2024, resmi diumumkan besok, Kamis, 13 Juni 2024. Hasil pengumuman...

128 Calon Wisuda AIKOM Ternate Diwisudakan Bulan Ini

Ternate - 128 Mahasiswa Calon Wisuda Akademi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate yang terdata akan di wisudakan pada bulan ini. "Peserta wisuda 128 orang, tanggal wisudanya...

SMP Negeri 2 Kota Ternate Umumkan Hasil Ujian Tahun Pelajaran 2024

Ternate - Setelah melalui prosesi ujian akhir sekolah (UAS) tahun pelajaran 2024 pada bulan Mei kemarin, kini Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kota...

99 Persen Siswa SMP Negeri 4 Ternate Dinyatakan Lulus

Ternate - 309 dari 311 peserta Ujian Akhir Sekolah (UAS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kota Ternate, yang terdaftar dalam sistem 8355 dinyatakan...

Ternate — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara, resmi melaporkan mantan Kepala Dinas (Kadis) Energi Sumberdaya Mineral dan Lingkungan Hidup (ESDM-LH) Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab), Fifian Adeningsi Mus, yang juga saat ini menjabat sebagai orang nomor satu di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut, atas dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada proyek pembanguan Pawer House PLTD Taliabu.

Selain Bupati Kepulauan Sula, dua direktur pada dua CV yakni CV. Linda Utama dan CV. Dua Putra Mandiri, selaku pemenang tender proyek tersebut pun ikut serta dilaporkan oleh DPD GPM Malut ke Kejati Malut, dalam dugaan kasus Tipikor pada pembanguan Pawer House PLTD Taliabu TA. 2015 dan 2016, yang berlokasi di Desa Beringin tersebut.

Ketua DPD GPM Malut, Sartono Halek, kepada media ini, Selasa (5/7), menjelaskan bahwa laporan dugaan kasus Tipikor pada pekerjaan proyek pembanguan Pawer House PLTD Taliabu TA.2015 dan 2016, dengan Nomor: 059/Eks/U/LP/DPD – GPM – MALUT/VII/2022 tertanggal 4 Juli 2022 yang disampaikan pihaknya ke Kejati Malut, ini berdasarkan hasil investigasi pihaknya dengan bukti-bukti yang telah dikantongi, dan sudah dikaji secara matang oleh pihaknya.

Gedung PLTD Taliabu

Lanjut Sartono, paket pekerjaan proyek pembanguan PLTD Taliabu melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA. 2015 dengan menelan anggaran senilai 3 Miliar 250 juta rupiah, kemudian dilanjutkan pembanguannya pada tahun 2016 dengan anggaran APBD senilai 800 juta rupiah, ini semuanya disalurkan melalui Dinas ESDM-LH Kab. Pulau Taliabu, yang mana saat itu Dinas tersebut dipimpin oleh orang Nomor satu Kab. Kepsul saat ini yakni Fifian Adeningsi Mus.

“Proyek ini pun diduga terbengkalai dan atau tidak selesai dikerjakan, akibat ada kong kali kong antara pihak pengguna anggaran dan pihak pemenang tender yakni kontraktor itu sendiri, sehingga pekerjaan proyek pembanguan Pawer House PLTD Taliabu ini dinilai telah merugikan negara miliaran rupiah, karena pembanguan tersebut tidak dapat dimanfaatkan hingga saat ini,” ujar Bung Tono sapaan akrab Sartono Halek.

Lanjut Bung Tono, dengan adanya laporan yang di sampaikan ini pihaknya berharap dapat di tindaklanjuti oleh Kejati Malut, karena hal ini di duga kuat adanya praktik Tipikor yang sengaja dimainkan oleh oknum-oknum tertentu, pada pekerjaan tersebut demi meraup keuntungan.

“Olehnya itu dengan tegas kami minta kepada pihak penegak hukum dalam hal ini Kejati Malut, agar benar – benar menangani dugaan kasus yang kami adukan saat ini hingga ada efek jerah bagi pejabat di Maluku Utara, yang sering melukukan tindak pidana korupsi di Maluku Utara, karena bagi kami namanya korupsi ini bukan cuma melanggar hukum namun juga mengekploitasi hak-hak ekonomi masyarakat secara luas,” tegasnya.

Sementara Jabal Bakri, salah satu anggota GPM Malut, saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan tersebut. Ia mengaku berkas laporan dugaan Tipikor atas pekerjaan proyek pembanguan Pawer House PLTD Taliabu TA. 2015 dan 2016, telah disampaikan pihaknya ke Kejati Malut.

“Laporan dari DPD GPM Malut terkait dugaan Tipikor pada proyek pembanguan Pawer House PLTD Taliabu sudah kami sampaikan ke Kejati Malut. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh saya sendiri (Jabal Bakri) selaku perwakilan dari GPM Malut, dan telah diterima langsung oleh pihak Kejati Malut, jadi tinggal kita menunggu proses hukum selanjutnya, dan ini akan terus kami kawal hingga ada titik terang terkait status hukumnya,” terang Jabal.

BERITA DAERAH

LIHAT SEMUA

Dinilai Langgar UU, Senator DPD RI...

Ternate - Viral Video Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, mengejar massa aksi dengan sebilah senjata tajam (Sajam), saat menggelar aksi...

Tokoh Muda Makayoa; Integritas KPUD Halsel...

Labuha - Dengan lolosnya sejumlah incumbent Penyelenggara Pemilihan Kecamatan (PPK), diwilayah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), pada seleksi ulang anggota PPK tahun 2024 untuk pemilihan...

194 CJH Siap Diberangkatkan, Empat Diantaranya...

Halsel - Sebanyak 194 Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk musim 1445 H /2024 M siap diberangkatkan...

SAAT INI

Mendikbud Batalkan UKT, Rektor; Unkhair Usul Ulang UKT Tahun...

Ternate - Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. M. Ridha Ajam, tindaklanjuti...

BERITA UTAMA

Dinilai Langgar UU, Senator DPD RI...

Ternate - Viral Video Bupati Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Frans Manery, mengejar massa aksi dengan sebilah senjata tajam (Sajam), saat menggelar aksi...

Sidang Kasus Dugaan Suap AGK, Tujuh...

Ternate - Pengadilan Negeri (PN) Ternate gelar sidang kedua atas kasus dugaan suap mantan gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba (AGK), dengan agenda...

Gedung TPS3R Gamalama Terancam Jadi Sampah...

Ternate - Bak tak bertuan gedung Tempat Pengelolaan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R), yang berlokasi di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, terancam...

REKOMENDASI

99 Persen Siswa SMP Negeri 4 Ternate Dinyatakan Lulus

Ternate - 309 dari 311 peserta Ujian Akhir Sekolah (UAS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kota Ternate, yang terdaftar dalam sistem 8355 dinyatakan...

Pasca Terima Rekomendasi, Capt. Ali Ibrahim Sambangi Rumah PAN Malut

Ternate - Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), telah memberikan rekomendasi untuk bakal calon (balon) Gubernur Maluku Utara (Malut) periode 2024-2029, kepada...

Usai Proses Penilaian Akhir Tahun Pelajaran 2023-2024, MAN 1 Halsel Gelar Kegiatan Ektrakurikuler

Halsel - Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Halmahera Selatan, laksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setelah proses penilaian akhir tahun pelajaran 2023-2024. Plt Kepala MAN 1...

SMP Negeri 2 Kota Ternate Umumkan Hasil Ujian Tahun Pelajaran 2024

Ternate - Setelah melalui prosesi ujian akhir sekolah (UAS) tahun pelajaran 2024 pada bulan Mei kemarin, kini Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kota...

Tingkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Petani, Dinas Pertanian Halteng Lakukan Berbagai Terobosan

Halteng - Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) melalui Dinas Pertanian terus berupaya melakukan trobosan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesejahteraan petani. Hal tersebut tidak terlepas...

Pasca Terima Rekomendasi, Capt. Ali Ibrahim...

Ternate - Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), telah memberikan rekomendasi untuk bakal calon (balon) Gubernur Maluku Utara (Malut) periode 2024-2029, kepada...

128 Calon Wisuda AIKOM Ternate Diwisudakan...

Ternate - 128 Mahasiswa Calon Wisuda Akademi Ilmu Komputer (AIKOM) Ternate yang terdata akan di wisudakan pada bulan ini. "Peserta wisuda 128 orang, tanggal wisudanya...

SMP Negeri 2 Kota Ternate Umumkan...

Ternate - Setelah melalui prosesi ujian akhir sekolah (UAS) tahun pelajaran 2024 pada bulan Mei kemarin, kini Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kota...

Terseret Arus Sungai, Warga Desa Sambiki...

Morotai - Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Ternate melalui Unit Siaga Sar Morotai pada Rabu (05/06) sekitar pukul 19.05 WIT mendapat laporan telah terjadi...

IKLAN

DPD GPM Malut Resmi Laporkan Bupati Sula dan Dua Rekanan ke Kejati Malut

Ternate — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara, resmi melaporkan mantan Kepala Dinas (Kadis) Energi Sumberdaya Mineral dan Lingkungan Hidup (ESDM-LH) Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab), Fifian Adeningsi Mus, yang juga saat ini menjabat sebagai orang nomor satu di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut, atas dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada proyek pembanguan Pawer House PLTD Taliabu.

Selain Bupati Kepulauan Sula, dua direktur pada dua CV yakni CV. Linda Utama dan CV. Dua Putra Mandiri, selaku pemenang tender proyek tersebut pun ikut serta dilaporkan oleh DPD GPM Malut ke Kejati Malut, dalam dugaan kasus Tipikor pada pembanguan Pawer House PLTD Taliabu TA. 2015 dan 2016, yang berlokasi di Desa Beringin tersebut.

Ketua DPD GPM Malut, Sartono Halek, kepada media ini, Selasa (5/7), menjelaskan bahwa laporan dugaan kasus Tipikor pada pekerjaan proyek pembanguan Pawer House PLTD Taliabu TA.2015 dan 2016, dengan Nomor: 059/Eks/U/LP/DPD – GPM – MALUT/VII/2022 tertanggal 4 Juli 2022 yang disampaikan pihaknya ke Kejati Malut, ini berdasarkan hasil investigasi pihaknya dengan bukti-bukti yang telah dikantongi, dan sudah dikaji secara matang oleh pihaknya.

Gedung PLTD Taliabu

Lanjut Sartono, paket pekerjaan proyek pembanguan PLTD Taliabu melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA. 2015 dengan menelan anggaran senilai 3 Miliar 250 juta rupiah, kemudian dilanjutkan pembanguannya pada tahun 2016 dengan anggaran APBD senilai 800 juta rupiah, ini semuanya disalurkan melalui Dinas ESDM-LH Kab. Pulau Taliabu, yang mana saat itu Dinas tersebut dipimpin oleh orang Nomor satu Kab. Kepsul saat ini yakni Fifian Adeningsi Mus.

“Proyek ini pun diduga terbengkalai dan atau tidak selesai dikerjakan, akibat ada kong kali kong antara pihak pengguna anggaran dan pihak pemenang tender yakni kontraktor itu sendiri, sehingga pekerjaan proyek pembanguan Pawer House PLTD Taliabu ini dinilai telah merugikan negara miliaran rupiah, karena pembanguan tersebut tidak dapat dimanfaatkan hingga saat ini,” ujar Bung Tono sapaan akrab Sartono Halek.

Lanjut Bung Tono, dengan adanya laporan yang di sampaikan ini pihaknya berharap dapat di tindaklanjuti oleh Kejati Malut, karena hal ini di duga kuat adanya praktik Tipikor yang sengaja dimainkan oleh oknum-oknum tertentu, pada pekerjaan tersebut demi meraup keuntungan.

“Olehnya itu dengan tegas kami minta kepada pihak penegak hukum dalam hal ini Kejati Malut, agar benar – benar menangani dugaan kasus yang kami adukan saat ini hingga ada efek jerah bagi pejabat di Maluku Utara, yang sering melukukan tindak pidana korupsi di Maluku Utara, karena bagi kami namanya korupsi ini bukan cuma melanggar hukum namun juga mengekploitasi hak-hak ekonomi masyarakat secara luas,” tegasnya.

Sementara Jabal Bakri, salah satu anggota GPM Malut, saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan tersebut. Ia mengaku berkas laporan dugaan Tipikor atas pekerjaan proyek pembanguan Pawer House PLTD Taliabu TA. 2015 dan 2016, telah disampaikan pihaknya ke Kejati Malut.

“Laporan dari DPD GPM Malut terkait dugaan Tipikor pada proyek pembanguan Pawer House PLTD Taliabu sudah kami sampaikan ke Kejati Malut. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh saya sendiri (Jabal Bakri) selaku perwakilan dari GPM Malut, dan telah diterima langsung oleh pihak Kejati Malut, jadi tinggal kita menunggu proses hukum selanjutnya, dan ini akan terus kami kawal hingga ada titik terang terkait status hukumnya,” terang Jabal.

Bagikan :

Artikel Terkait

Baca Juga

Pasca Terima Rekomendasi, Capt. Ali Ibrahim...

Ternate - Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), telah memberikan rekomendasi untuk bakal calon (balon) Gubernur Maluku Utara (Malut) periode 2024-2029, kepada...

THK-2 Kota Ternate Minta Pemkot Bijak...

Ternate - 170 orang Tenaga Honorer Kategori Dua (TKH-2) Kota Ternate, gelar pertemuan dalam rangka membahas terkait dengan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja...

SMP Islam 1 Kota Ternate Kukuhkan...

Ternate - Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam 1 Kota Ternate, gelar Pengukuhan Alumni Angkatan - 58 dan Penyerahan Siswa Kelas IX Tahun Pelajaran 2023-2024,...

SNPMB-SNBT Tahun 2024 Diumumkan Besok

Ternate - Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun 2024, resmi diumumkan besok, Kamis, 13 Juni 2024. Hasil pengumuman...

Iklan

error: Content is protected !!