back to top

2 Tahun Dana Dekonsentrasi Tak Kunjung Cair, Pemberdayaan Untuk Karang Taruna Terkendala Anggran

Bagikan :

TERPOPULER

BACA JUGA

Sofifi — Sudah kurang lebih 2 tahun ini, Dana Dekonsentrasi tak kunjung cair, sehingga Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Maluku Utara (Malut) terkendala menjalankan program pemberdayaan khususnya kepada karang taruna di kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara (Malut).

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Maluku Utara, Muhammad Hi. Ismail, saat di temui pewarta imalut.com, Rabu (20/4).

“Tahun ini kami coba bangkitkan ulang karang taruna, namun kendalanya soal anggaran, padahal selama ini biasa dapat dana Dekonsentrasi, tetapi kali ini tidak ada, mungkin dampak dari pandemi covid-19,” ucapnya.

Kadis, meminta kepada pemerintah daerah agar membuat perencanaan penganggaran, agar karang taruna terberdayakan, terus tumbuh sebagai organisasi kepemudaan yang membantu kerja-kerja sosial

“Minimal untuk pengawasan seluruh bantuan sosial baik melalui anggaran APBD dan APBN,” ujarnya.

BERITA DAERAH

LIHAT SEMUA

SAAT INI

Lepas Tim PKM Tanggap Darurat Bencana ke Aceh, Ini...

Tim yang akan bertugas di wilayah terdampak bencana itu berjumlah 12 personel lintas profesi.

BERITA UTAMA

REKOMENDASI

IKLAN

2 Tahun Dana Dekonsentrasi Tak Kunjung Cair, Pemberdayaan Untuk Karang Taruna Terkendala Anggran

Imalut.com

Sofifi — Sudah kurang lebih 2 tahun ini, Dana Dekonsentrasi tak kunjung cair, sehingga Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Maluku Utara (Malut) terkendala menjalankan program pemberdayaan khususnya kepada karang taruna di kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara (Malut).

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Maluku Utara, Muhammad Hi. Ismail, saat di temui pewarta imalut.com, Rabu (20/4).

“Tahun ini kami coba bangkitkan ulang karang taruna, namun kendalanya soal anggaran, padahal selama ini biasa dapat dana Dekonsentrasi, tetapi kali ini tidak ada, mungkin dampak dari pandemi covid-19,” ucapnya.

Kadis, meminta kepada pemerintah daerah agar membuat perencanaan penganggaran, agar karang taruna terberdayakan, terus tumbuh sebagai organisasi kepemudaan yang membantu kerja-kerja sosial

“Minimal untuk pengawasan seluruh bantuan sosial baik melalui anggaran APBD dan APBN,” ujarnya.

Tim Redaksi

Bagikan :

Artikel Terkait

Baca Juga

Iklan

error: Content is protected !!